No. :609/1-P144/FH-1/12.13 Dewan Pengurus Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Yayasan PATTIRO) Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Yayasan Pusat Telaah dan lnformasi Regional (Yayasan PATTIRO) pada tanggal 31 Desember 2013, serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Organisasi. Tanggung jawab kami […]
Laporan Auditor Independen 2013 Read More »
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender merupakan sistem yang dibangun dalam rangka mendorong pembangunan yang bermakna dan berkualitas untuk semua. PPRG merupakan alat untuk merespon kebutuhan semua lapisan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan. PPRG merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar penganggaran di Indonesia dimana pengelolaan
[Jakarta, 21 Juli 2014] Pada 8 Juli 2014, dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Sidang IV, dengan agenda Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Pemerintah bersama DPR telah menyepakati untuk melakukan pergantian atas UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3,
Infografik ini dibuat dan dipublikasikan agar informasi yang diterima para pihak yang selama ini berhubungan dengan PATTIRO terkait pemutusan kontrak AIPD menjadi berimbang. Oleh: Danardono Siradjudin, Senior Development Manager PATTIRO.
Infografi Kronologi Pemutusan Kontrak AIPD Read More »
“Mendesak Peran Aktif KPU dalam Penghitungan Suara Pilpres 2014!” Salam Pergerakan, Munculnya klaim kemenangan dari masing-masing kubu calon Presiden, yang mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, tentunya telah membuat kebingungan di masyarakat. Klaim kemenangan masing-masing kubu calon Presiden ini didasarkan pada hasil penghitungan cepat (quick count) yang berbeda, yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survey. Hal ini menunjukkan
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) yang berdiri pada tahun 1999 telah menghasilkan banyak produk pengetahuan serta berhasil meraih berbagai pencapaian, dan memberi kontribusi yang signifikan terhadap perubahan di masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Melalui tiga area fokusnya, trasparansi, serta keuangan publik, dan akuntabilitas sosial, PATTIRO senantiasa berusaha memastikan terciptanya akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan pemerintahan daerah
Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2013 Read More »
[Jakarta, 11 Juli 2014] – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan tidak “cuci tangan” menyikapi adanya hasil hitung cepat yang saling bertentangan, dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “KPU bisa membentuk Dewan Etik untuk lembaga survei sehingga diaudit oleh auditor publik yang independen dan mengumumkan hasilnya. Jika tidak dilakukan KPU harus mencabut sertifikatnya,” kata peneliti Perkumpulan untuk
KPU Jangan “Cuci Tangan”, Tindak Lembaga Survei Read More »
JAKARTA, 11 Juli 2014, KOMPAS.com – Lembaga survei yang melakukan proses hitung cepat atau quick count harus menyampaikan informasi yang sebenarnya ke publik. Jika tidak, maka lembaga survei yang berbohong dapat dikenakan sanksi pidana. “Sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, lembaga survei yang menyebarkan informasi yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana,” kata Peneliti
Jika Berbohong, Lembaga Survei Bisa Dipidana Read More »
FOINI (Freedom Of Information Network Indonesia) YAPPIKA, PATTIRO, ICW, IPC, TII, Seknas FITRA, ICEL, IBC, MediaLink, Perludem, IBC, PSHK, SBMI, Koak Lampung, PATTIRO Serang, PATTIRO Banten, Perkumpulan INISIATIF, PATTIRO Semarang, KRPK Blitar, Sloka Institute, SOMASI NTB, Laskar Batang, PIAR NTT, KOPEL Makassar, SKPKC Papua, Mata Aceh, GerAk Aceh, JARI KalTeng, KH2Institute, PUSAKO Unand, FITRA Riau, LPI
SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres Read More »
Dalam rangka pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (selanjutnya disebut, PUG) yang menjadi salah satu dari 3 (tiga) arus utama pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (selanjutnya disebut, PPRG) sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi PPRG didorong untuk mendukung P UG sebagai strategi mengurangi kesenjangan sosial, diantaranya kesenjangan antara penduduk
Laporan Studi PPRG di 17 Badan Pemerintah Read More »
Oleh: Timothy Lay, Relawan di PATTIRO. Dari 29 Mei hingga 2 Juni 2014, Sunlight Foundation menyelenggarakan Transparency Camp tahunan mereka di Washington, D.C. Diselenggarakan di School of Public Policy, George Mason University, Transparency Camp mengumpulkan 800 peserta, termasuk mahasiswa, pengembang online, CSO dan perwakilan donor serta akademisi. The Sunlight Foundation adalah organisasi berbasis di Amerika
Data Terbuka di Unconference Transparansi Sunlight Foundation Read More »
[Jakarta, 3 Juni 2014] PATTIRO, bersama Seknas Fitra, dengan dukungan The Asia Foundation, dan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA), menyelenggarakan Seminar Hasil Kajian Implementasi PPRG di Indonesia. Seminar tersebut, yang diselenggarakan pada 26 Juni 2014 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, menyampaikan hasil studi implementasi PPRG yang dilakukan pada 17 lembaga pemerintahan.
Hasil Studi PPRG PATTIRO Disampaikan Kepada Publik Read More »
