Author name: PATTIRO

Kemalasan Pemda Belanjakan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Kemendagri Harus Tegas Sanksi Pemda

Siaran Pers / Oleh

Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%. Padahal tahun ini Pemerintah Pusat sudah mentransfer dana sebesar Rp 529.40 triliun ke daerah. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, rendahnya belanja anggaran pemda tersebut dikarenakan pemda kurang berani memutuskan penggunaan dana dan masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah …

Kemalasan Pemda Belanjakan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Kemendagri Harus Tegas Sanksi Pemda Read More »

Masyarakat Terancam Membayar Mahal untuk Layanan Publik PATTIRO : Ada Upaya Sistemik Mengeliminir BUMN sebagai Badan Publik

Siaran Pers / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai saat ini terjadi beberapa peristiwa yang bisa dikatakan sebagai upaya sistemik untuk mengeliminasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Badan Publik yang mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Peristiwa pertama adalah pengajuan Judicial Review …

Masyarakat Terancam Membayar Mahal untuk Layanan Publik PATTIRO : Ada Upaya Sistemik Mengeliminir BUMN sebagai Badan Publik Read More »

Negara Co-Manage dan Government 3.0

Transparansi / Oleh

Kecenderungan global menunjukkan telah terjadi perubahan yang signifikan dalam perimbangan kekuasaan politik dalam suatu negara. Perubahan ini adalah apa yang disebut oleh Jimly Asshiddiqie sebagai munculnya ‘Trias Politica’ baru, yakni: Negara (State), Masyarakat Sipil (Civil Society) dan Pasar (Market). Dalam format baru ini, terjadi kolaborasi-kolaborasi strategis dalam penyelenggaraan urusan publik yang semula dimaknai sebagai tanggung …

Negara Co-Manage dan Government 3.0 Read More »

PATTIRO Penerapan Anggaran Responsif Gender akan Mengakselerasi Pencapaian Target MDGs 2015

Peristiwa / Oleh

PATTIRO mengatakan pelaksanaan anggaran responsif gender ( ARG ) akan mempercepat kemajuan dalam pencapaian Millenium Development Goals ( MDGs ) pada tahun 2015 . ARG adalah mekanisme penganggaran yang melibatkan pria dan wanita secara bersamaan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahap proses anggaran untuk memastikan kepentingan kedua jenis kelamin sama-sama terpenuhi . ” ARG akan …

PATTIRO Penerapan Anggaran Responsif Gender akan Mengakselerasi Pencapaian Target MDGs 2015 Read More »

SMS Untuk Kesehatan Ibu Dan Anak

Peristiwa / Oleh

Penggunaan handphone kini sudah masuk ke desa-desa. Penggunaannya pun sangat beragam. Selain untuk melakukan kontak sehari-hari, kini handphone digunakan juga untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan ibu dan anak. Sebagai contoh, Di RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung, dirintis program SiJari Emas, yang menghubungkan tenaga medis dan penyedia layanan pada saat gawat darurat. Program SMS lainnya ‘ SIGAPKU’ …

SMS Untuk Kesehatan Ibu Dan Anak Read More »

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013

Buku, Penelitian, Publikasi / Oleh

 Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran …

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013 Read More »

Siaran Pers: PATTIRO: Penerapan ARG akan Mengakselerasi Pencapaian Target MDGs 2015

Siaran Pers / Oleh

Saat ini banyak pihak yang meragukan beberapa target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yang dicanangkan Pemerintah akan sulit tercapai di tahun 2015. Salah satu target MDGs 2015 yang sulit dicapai yaitu menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Hasil Survey Demografi dan Kesehatan tahun 2012 yang diadakan oleh Badan Pusat Statitistik (BPS), Kemetrian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan …

Siaran Pers: PATTIRO: Penerapan ARG akan Mengakselerasi Pencapaian Target MDGs 2015 Read More »

Siaran Pers: Efektitas Penggunaan Dana Otsus di Papua dan Papua Barat bisa Dicapai Melalui Transparansi Informasi

Siaran Pers / Oleh

Sepanjang 2002 sampai 2012, Provinsi Papua menerima Rp 28,445 triliun dana Otsus dan Rp 5,271 triliun dana infrastruktur. Adapun Provinsi Papua Barat yang terbentuk sejak 2008, sudah menerima Rp 5,409 triliun dana Otsus dan Rp 2,962 triliun dana infrastruktur. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dampak dana Otsus yang telah dikucurkan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua dan …

Siaran Pers: Efektitas Penggunaan Dana Otsus di Papua dan Papua Barat bisa Dicapai Melalui Transparansi Informasi Read More »

PATTIRO Meminta Pemerintah Menjaga Konsistensi dalam Membentuk PPID dan melakukan Monitoring dan Evaluasi

Siaran Pers / Oleh

Tingginya antusiasme dan ekspektasi pemerintah daerah terhadap impelementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), akan meningkatkan transparansi informasi, termasuk transparansi perencanaan dan pengelolaan anggaran belanja pemerintah. Secara tidak langasung tranparansi informasi dapat menekan potensi korupsi dan penyelewangan anggaran. Banyak Pemda yang meminta petunjuk atau panduan yang lebih terperinci dari Kemendagri terutama dalam hal terjadinya sengketa informasi …

PATTIRO Meminta Pemerintah Menjaga Konsistensi dalam Membentuk PPID dan melakukan Monitoring dan Evaluasi Read More »

Memo Kebijakan: Mempertanyakan Obyektivitas Audit Investigasi BPK atas Hambalang

Memo Kebijakan / Oleh

Pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Nasional (PLOPN) Hambalang yang belakangan menjadi masalah hukum, awalnya inisiatif Direktorat Jenderal Olahraga Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2003-2004. Saat itu memang ada kebutuhan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga dalam persiapan pembinaan atlet nasional bertaraf internasional. Berdasar pada kajian tahun 2004, ada lima pilihan lokasi yakni Karawang, Cariu, Bogor, …

Memo Kebijakan: Mempertanyakan Obyektivitas Audit Investigasi BPK atas Hambalang Read More »

Jokowi Diminta Libatkan Masyarakat Audit KJS

Peristiwa / Oleh

JAKARTA, KOMPAS.com — Permintaan Pemprov DKI Jakarta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Kartu Jakarta Sehat (KJS) mendapatkan sorotan. Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menilai langkah tersebut kurang efektif dan akurat. Hal ini karena pengauditan tidak melibatkan masyarakat sebagai penerima kartu berobat gratis di rumah sakit tersebut. “Agar KJS terus berjalan efektif dan tepat …

Jokowi Diminta Libatkan Masyarakat Audit KJS Read More »

Desentralisasi yang Belum Terselesaikan Menyebabkan Pelayanan Publik Memburuk

Peristiwa / Oleh

Pada tahun 1999, desentralisasi dan otonomi daerah diperkenalkan di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan lokal. Setelah lebih dari satu dekade, orang-orang yang tinggal di luar ibukota , seperti di Provinsi Banten, masyarakat miskin misalnya masih kesulitan akses  terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, meskipun alokasi anggaran yang besar dari …

Desentralisasi yang Belum Terselesaikan Menyebabkan Pelayanan Publik Memburuk Read More »

Scroll to Top
Skip to content