Disahkannya Undang-Undang Desa (UU Desa) membawa angin segar bagi Desa di Indonesia karena akan lebih banyak mengalirkan dana ke Desa, sehingga diharapkan penduduk di desa bisa lebih sejahtera. Pasal 72 UU Desa menyebutkan, anggaran desa ditetapkan minimal 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan menggunakan asumsi dana transfer daerah […]
Rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah (pemda), selalu menjadi tema pemberitaan yang mengemuka di media pada setiap akhir tahun. Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%. Sementara pada Desember 2013, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, realisasi belanja modal baru mencapai 52,7%
Judicial Review (Uji Materi) terhadap Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang diajukan Forum BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Biro Hukum Kementerian BUMN dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia (PPMSUI) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai memasuki babak akhir dan telah memicu
Pada setiap akhir tahun, rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah (pemda), selalu menjadi tema pemberitaan yang mengemuka di media. Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%. Sementara memasuki bulan terakhir, Desember 2013, Kementerian Keuangan menyampaikan realisasi belanja modal baru mencapai
Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat akan Dorong Penyerapan Anggaran Read More »
Permintaan informasi oleh kelompok warga yang diwakili oleh Agustina Salosa kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Papua Barattentang jadwal pelayanan Puskesmas membuahkan hasil. Delapan hari setelah permintaan informasi diajukan, petugas dari Dinas Kesehatan memberikan dokumen yang diminta secara langsung. Dokumen tersebut berupa Surat Edaran yang Kepala Dinas Kesehatan kepada seluruh Kepala Puskesmas tertanggal 3 Oktober 2012
Meminta Informasi, Warga Manokwari Dapatkan Kepastian Jadwal Puskesmas Read More »
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) meminta Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) agar memperhatikan alokasi dana hibah yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2014. PATTIRO melihat saat ini, alokasi dana hibah di daerah cenderung meningkat dan dikhawatirkan ada Kepala Daerah memanfaatkan belanja hibah untuk kepentingan politik mereka, terutama incumbent yang ingin maju kembali dalam
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai desentralisasi di Indonesia lebih banyak konstruksinya berbasis peristiwa yang dialami. Misalnya, otonomi daerah yang diawali tahun 1999 merupakan antitesis gaya sentralistik kepempimpinan Orde Baru. “Kan seharusnya disusun secara serius dari gagasan dasarnya,” ucap tokoh yang digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden RI di Pemilu 2014. Ketika menjawab pertanyaan
Mahfud MD: Kita Tak Boleh Takut Bereksperimen Read More »
Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%. Padahal tahun ini Pemerintah Pusat sudah mentransfer dana sebesar Rp 529.40 triliun ke daerah. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, rendahnya belanja anggaran pemda tersebut dikarenakan pemda kurang berani memutuskan penggunaan dana dan masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai saat ini terjadi beberapa peristiwa yang bisa dikatakan sebagai upaya sistemik untuk mengeliminasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Badan Publik yang mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Peristiwa pertama adalah pengajuan Judicial Review
Kecenderungan global menunjukkan telah terjadi perubahan yang signifikan dalam perimbangan kekuasaan politik dalam suatu negara. Perubahan ini adalah apa yang disebut oleh Jimly Asshiddiqie sebagai munculnya ‘Trias Politica’ baru, yakni: Negara (State), Masyarakat Sipil (Civil Society) dan Pasar (Market). Dalam format baru ini, terjadi kolaborasi-kolaborasi strategis dalam penyelenggaraan urusan publik yang semula dimaknai sebagai tanggung
Negara Co-Manage dan Government 3.0 Read More »
PATTIRO mengatakan pelaksanaan anggaran responsif gender ( ARG ) akan mempercepat kemajuan dalam pencapaian Millenium Development Goals ( MDGs ) pada tahun 2015 . ARG adalah mekanisme penganggaran yang melibatkan pria dan wanita secara bersamaan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahap proses anggaran untuk memastikan kepentingan kedua jenis kelamin sama-sama terpenuhi . ” ARG akan
Penggunaan handphone kini sudah masuk ke desa-desa. Penggunaannya pun sangat beragam. Selain untuk melakukan kontak sehari-hari, kini handphone digunakan juga untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan ibu dan anak. Sebagai contoh, Di RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung, dirintis program SiJari Emas, yang menghubungkan tenaga medis dan penyedia layanan pada saat gawat darurat. Program SMS lainnya ‘ SIGAPKU’
SMS Untuk Kesehatan Ibu Dan Anak Read More »
