Author name: PATTIRO

Siaran Pers | Sosialisasi yang Masif dan Sistematis masih dibutuhkan Pemerintah Harus Lakukan Audit Sosial terhadap Program JKN

Siaran Pers / Oleh

Di awal tahun 2014, bertepatan dengan perayaan tahun baru, rakyat Indonesia mendapat hadiah dari pemerintah yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Dengan adanya JKN sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), secara bertahap, diharapkan seluruh penduduk Indonesia bisa memperoleh perlindungan sosial yang menjamin, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dalam hal ini kebutuhan […]

Siaran Pers | Sosialisasi yang Masif dan Sistematis masih dibutuhkan Pemerintah Harus Lakukan Audit Sosial terhadap Program JKN Read More »

Siaran Press | Dibalik Pengesahan UU Desa. PATTIRO: Kepala Desa Harus Siap Diaudit oleh BPK

Siaran Pers / Oleh

Disahkannya Undang-Undang Desa (UU Desa) membawa angin segar bagi Desa di Indonesia karena akan lebih banyak mengalirkan dana ke Desa, sehingga diharapkan penduduk di desa bisa lebih sejahtera. Pasal 72 UU Desa menyebutkan, anggaran desa ditetapkan minimal 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan menggunakan asumsi dana transfer daerah

Siaran Press | Dibalik Pengesahan UU Desa. PATTIRO: Kepala Desa Harus Siap Diaudit oleh BPK Read More »

Siaran Pers | Rendahnya Serapan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat Dorong Penyerapan Anggaran

Siaran Pers / Oleh

Rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah (pemda), selalu menjadi tema pemberitaan yang mengemuka di media pada setiap akhir tahun. Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%.  Sementara pada Desember 2013, Kementerian  Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, realisasi belanja modal baru mencapai 52,7%

Siaran Pers | Rendahnya Serapan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat Dorong Penyerapan Anggaran Read More »

Akuntabilitas Pelayanan Publik BUMN Dipertaruhkan PATTIRO: MK Harus Tolak Judicial Review yang Diajukan Forum BUMN

Siaran Pers / Oleh

Judicial Review (Uji Materi) terhadap Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang diajukan Forum BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Biro Hukum Kementerian BUMN dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia (PPMSUI) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai memasuki babak akhir dan telah memicu

Akuntabilitas Pelayanan Publik BUMN Dipertaruhkan PATTIRO: MK Harus Tolak Judicial Review yang Diajukan Forum BUMN Read More »

Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat akan Dorong Penyerapan Anggaran

Siaran Pers / Oleh

Pada setiap akhir tahun,  rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah (pemda), selalu menjadi tema pemberitaan yang mengemuka di media. Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%.  Sementara memasuki bulan terakhir, Desember 2013, Kementerian  Keuangan menyampaikan realisasi belanja modal baru mencapai

Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat akan Dorong Penyerapan Anggaran Read More »

Meminta Informasi, Warga Manokwari Dapatkan Kepastian Jadwal Puskesmas

Peristiwa / Oleh

Permintaan informasi oleh kelompok warga yang diwakili oleh Agustina Salosa kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Papua Barattentang jadwal pelayanan Puskesmas membuahkan hasil. Delapan hari setelah permintaan informasi diajukan, petugas dari Dinas Kesehatan memberikan dokumen yang diminta secara langsung. Dokumen tersebut berupa Surat Edaran yang Kepala Dinas Kesehatan kepada seluruh Kepala Puskesmas tertanggal 3 Oktober 2012

Meminta Informasi, Warga Manokwari Dapatkan Kepastian Jadwal Puskesmas Read More »

Siaran Pers: Cenderung Melonjak di Daerah Jelang Pemilu dan Pilkada PATTIRO : Kemendagri Harus Perketat Monitoring Penggunaan Dana Hibah

Siaran Pers / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) meminta Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) agar memperhatikan alokasi dana hibah yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2014.  PATTIRO melihat saat ini, alokasi dana hibah di daerah cenderung meningkat dan dikhawatirkan ada Kepala Daerah memanfaatkan belanja hibah untuk kepentingan politik mereka, terutama incumbent yang ingin maju kembali dalam

Siaran Pers: Cenderung Melonjak di Daerah Jelang Pemilu dan Pilkada PATTIRO : Kemendagri Harus Perketat Monitoring Penggunaan Dana Hibah Read More »

Mahfud MD: Kita Tak Boleh Takut Bereksperimen

Peristiwa / Oleh

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai desentralisasi di Indonesia lebih banyak konstruksinya berbasis peristiwa yang dialami. Misalnya, otonomi daerah yang diawali tahun 1999 merupakan antitesis gaya sentralistik kepempimpinan Orde Baru. “Kan seharusnya disusun secara serius dari gagasan dasarnya,” ucap tokoh yang digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden RI di Pemilu 2014. Ketika menjawab pertanyaan

Mahfud MD: Kita Tak Boleh Takut Bereksperimen Read More »

Kemalasan Pemda Belanjakan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Kemendagri Harus Tegas Sanksi Pemda

Siaran Pers / Oleh

Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%. Padahal tahun ini Pemerintah Pusat sudah mentransfer dana sebesar Rp 529.40 triliun ke daerah. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, rendahnya belanja anggaran pemda tersebut dikarenakan pemda kurang berani memutuskan penggunaan dana dan masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah

Kemalasan Pemda Belanjakan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Kemendagri Harus Tegas Sanksi Pemda Read More »

Masyarakat Terancam Membayar Mahal untuk Layanan Publik PATTIRO : Ada Upaya Sistemik Mengeliminir BUMN sebagai Badan Publik

Siaran Pers / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai saat ini terjadi beberapa peristiwa yang bisa dikatakan sebagai upaya sistemik untuk mengeliminasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Badan Publik yang mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Peristiwa pertama adalah pengajuan Judicial Review

Masyarakat Terancam Membayar Mahal untuk Layanan Publik PATTIRO : Ada Upaya Sistemik Mengeliminir BUMN sebagai Badan Publik Read More »

Negara Co-Manage dan Government 3.0

Transparansi / Oleh

Kecenderungan global menunjukkan telah terjadi perubahan yang signifikan dalam perimbangan kekuasaan politik dalam suatu negara. Perubahan ini adalah apa yang disebut oleh Jimly Asshiddiqie sebagai munculnya ‘Trias Politica’ baru, yakni: Negara (State), Masyarakat Sipil (Civil Society) dan Pasar (Market). Dalam format baru ini, terjadi kolaborasi-kolaborasi strategis dalam penyelenggaraan urusan publik yang semula dimaknai sebagai tanggung

Negara Co-Manage dan Government 3.0 Read More »

PATTIRO Penerapan Anggaran Responsif Gender akan Mengakselerasi Pencapaian Target MDGs 2015

Peristiwa / Oleh

PATTIRO mengatakan pelaksanaan anggaran responsif gender ( ARG ) akan mempercepat kemajuan dalam pencapaian Millenium Development Goals ( MDGs ) pada tahun 2015 . ARG adalah mekanisme penganggaran yang melibatkan pria dan wanita secara bersamaan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahap proses anggaran untuk memastikan kepentingan kedua jenis kelamin sama-sama terpenuhi . ” ARG akan

PATTIRO Penerapan Anggaran Responsif Gender akan Mengakselerasi Pencapaian Target MDGs 2015 Read More »

Scroll to Top