Author name: PATTIRO

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013

Buku, Penelitian, Publikasi / Oleh

 Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran […]

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013 Read More »

Siaran Pers: PATTIRO: Penerapan ARG akan Mengakselerasi Pencapaian Target MDGs 2015

Siaran Pers / Oleh

Saat ini banyak pihak yang meragukan beberapa target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yang dicanangkan Pemerintah akan sulit tercapai di tahun 2015. Salah satu target MDGs 2015 yang sulit dicapai yaitu menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Hasil Survey Demografi dan Kesehatan tahun 2012 yang diadakan oleh Badan Pusat Statitistik (BPS), Kemetrian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan

Siaran Pers: PATTIRO: Penerapan ARG akan Mengakselerasi Pencapaian Target MDGs 2015 Read More »

Siaran Pers: Efektitas Penggunaan Dana Otsus di Papua dan Papua Barat bisa Dicapai Melalui Transparansi Informasi

Siaran Pers / Oleh

Sepanjang 2002 sampai 2012, Provinsi Papua menerima Rp 28,445 triliun dana Otsus dan Rp 5,271 triliun dana infrastruktur. Adapun Provinsi Papua Barat yang terbentuk sejak 2008, sudah menerima Rp 5,409 triliun dana Otsus dan Rp 2,962 triliun dana infrastruktur. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dampak dana Otsus yang telah dikucurkan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua dan

Siaran Pers: Efektitas Penggunaan Dana Otsus di Papua dan Papua Barat bisa Dicapai Melalui Transparansi Informasi Read More »

PATTIRO Meminta Pemerintah Menjaga Konsistensi dalam Membentuk PPID dan melakukan Monitoring dan Evaluasi

Siaran Pers / Oleh

Tingginya antusiasme dan ekspektasi pemerintah daerah terhadap impelementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), akan meningkatkan transparansi informasi, termasuk transparansi perencanaan dan pengelolaan anggaran belanja pemerintah. Secara tidak langasung tranparansi informasi dapat menekan potensi korupsi dan penyelewangan anggaran. Banyak Pemda yang meminta petunjuk atau panduan yang lebih terperinci dari Kemendagri terutama dalam hal terjadinya sengketa informasi

PATTIRO Meminta Pemerintah Menjaga Konsistensi dalam Membentuk PPID dan melakukan Monitoring dan Evaluasi Read More »

Memo Kebijakan: Mempertanyakan Obyektivitas Audit Investigasi BPK atas Hambalang

Memo Kebijakan / Oleh

Pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Nasional (PLOPN) Hambalang yang belakangan menjadi masalah hukum, awalnya inisiatif Direktorat Jenderal Olahraga Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2003-2004. Saat itu memang ada kebutuhan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga dalam persiapan pembinaan atlet nasional bertaraf internasional. Berdasar pada kajian tahun 2004, ada lima pilihan lokasi yakni Karawang, Cariu, Bogor,

Memo Kebijakan: Mempertanyakan Obyektivitas Audit Investigasi BPK atas Hambalang Read More »

Jokowi Diminta Libatkan Masyarakat Audit KJS

Peristiwa / Oleh

JAKARTA, KOMPAS.com — Permintaan Pemprov DKI Jakarta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Kartu Jakarta Sehat (KJS) mendapatkan sorotan. Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menilai langkah tersebut kurang efektif dan akurat. Hal ini karena pengauditan tidak melibatkan masyarakat sebagai penerima kartu berobat gratis di rumah sakit tersebut. “Agar KJS terus berjalan efektif dan tepat

Jokowi Diminta Libatkan Masyarakat Audit KJS Read More »

Desentralisasi yang Belum Terselesaikan Menyebabkan Pelayanan Publik Memburuk

Peristiwa / Oleh

Pada tahun 1999, desentralisasi dan otonomi daerah diperkenalkan di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan lokal. Setelah lebih dari satu dekade, orang-orang yang tinggal di luar ibukota , seperti di Provinsi Banten, masyarakat miskin misalnya masih kesulitan akses  terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, meskipun alokasi anggaran yang besar dari

Desentralisasi yang Belum Terselesaikan Menyebabkan Pelayanan Publik Memburuk Read More »

Siaran Pers: Banyak Kepala Daerah Terlibat Masalah Hukum Materi Restriksi Penyidikan Kepala Daerah Dalam RUU Pemda Harus Dihapuskan

Siaran Pers / Oleh

Awal November 2013, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali melansir berita yang memprihatinkan. Disebutkan Mendagri, saat ini, 309 Kepala Daerah terlibat masalah hukum. Akhir tahun 2012 lalu, Mendagri juga menyebutkan ada 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (hukum). Berarti dalam rentang waktu kurang dari satu tahun, jumlah Kepala Daerah yang terlibat masalah hukum

Siaran Pers: Banyak Kepala Daerah Terlibat Masalah Hukum Materi Restriksi Penyidikan Kepala Daerah Dalam RUU Pemda Harus Dihapuskan Read More »

Siaran Pers: Agar Program Kartu Jakarta Sehat Efektif dan Tepat Sasaran Masyarakat Bisa Diajak Untuk Mengaudit Melalui Citizen Report Card (CRC)

Siaran Pers / Oleh

Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sudah bergulir selama satu tahun. Hal ini dilakukan Jokowi agar Pemda DKI mendapatkan second opinion dari pelaksanaan program KJS yang selama berjalan belum pernah ada laporan pemeriksaan yang disampaikan oleh Inspektorat DKI Jakarta. Pusat Telaah dan Informasi

Siaran Pers: Agar Program Kartu Jakarta Sehat Efektif dan Tepat Sasaran Masyarakat Bisa Diajak Untuk Mengaudit Melalui Citizen Report Card (CRC) Read More »

Siaran Pers: FOINI: Stop Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik!

Siaran Pers / Oleh

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerbitkan secercah harapan pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi preseden baik atas upaya membangun tata sistem demokrasi yang progresif. Undang-undang ini juga telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan masyarakat sipil di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Namun, harapan itu kini sedikit

Siaran Pers: FOINI: Stop Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik! Read More »

11 Mahasiswa UPB Patut Diberi Gelar Pejuang Keterbukaan Informasi Publik

Siaran Pers / Oleh

Setiap tanggal 10 November kita selalu memperingati Hari Pahlawan. Kata “pahlawan” tidak harus identik perjuangan membela negara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pahlawan didefinisikan sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Berangkat dari definisi tersebut, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai, perjuangan 11 mahasiswa dari Universitas Putra Batam (UPB),

11 Mahasiswa UPB Patut Diberi Gelar Pejuang Keterbukaan Informasi Publik Read More »

Siaran Pers: Perlu Peran Semua Pihak untuk Membangun Open Government Partnership (OGP) Indonesia

Siaran Pers / Oleh

Akhir Oktober 2013, Annual Summit Open Government  Partnership (OGP) di London, Inggris, telah mendudukan Pemerintah Republik Indonesia menjadi chairman OGP internasional hingga tahun 2015. OGP adalah sebuah gerakan keterbukaan pemerintahan dengan tujuan adanya tranparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan publik. Di Indonesia gerakan OGP dimotori oleh pemerintah dan bermitra dengan organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization

Siaran Pers: Perlu Peran Semua Pihak untuk Membangun Open Government Partnership (OGP) Indonesia Read More »

Scroll to Top
Skip to content