Author name: PATTIRO

Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Pemenuhan kebutuhan informasi sudah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Kesadaran ini yang melandasi Pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut dengan UU KIP). Didalam UU KIP tersebut aspek pengelolaan, pelayanan, permohonan, dan penyelesaian sengketa atas informasi publik diatur. Pengaturannya ini menjangkau sisi badan publik, masyarakat, […]

Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Read More »

Warga Manokwari Papua Barat Mulai Melakukan Permintaan Informasi

Warga Papua Barat mulai bergerak memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Berangkat dari keinginan untuk mengetahui kepastian jadwal Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, kelompok warga Distrik Pantura yang diwakili oleh Agustina Salossa melakukan permintaan informasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Rabu, 9 Oktober 2013. Selama ini Agustina dkk mendapati kenyataan jadwal pelayanan Puskesmas di distriknya hanya dua

Warga Manokwari Papua Barat Mulai Melakukan Permintaan Informasi Read More »

Politic Uang Bisa Gagalkan Paslon Bupati

Ketua Panwaslu Kabupaten Magelang Afifudin memperingatkan tim sukses enam paslon bupati dan wakil bupati untuk tidak melakukan pelanggaran kampanye, seperti melakukan kegiatan money politik. Menurut Afiffudin Panwaslu tidak akan segan-segan melakukan tindakan hukum. “Jika ada paslon yang terbukti melakukan money politics maka keikutsertaan mereka bisa gugur,” ujar Afiffudin dalam Sarasehan Demokrasi Edukatif, Partisipatif dan Etis

Politic Uang Bisa Gagalkan Paslon Bupati Read More »

Hasil Analisis APBD DOMPU 2013 sektor Kesehatan

Kabupaten Dompu adalah salah satu daerah yang memiliki sumber daya yang potensial. Dengan panjang Luas Wilayah keseluruhan 5.077,55 km2, Luas Daratan: 2.324,55 Km2 (45,78%), Luas Perairan Laut: 2.753,00 Km2 (54,22 %), Panjang Garis Pantai : 272,2 Km memberikan peluang kepada pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

Hasil Analisis APBD DOMPU 2013 sektor Kesehatan Read More »

Hasil Analisis APBD 2013 Kabupaten Lombok Barat

Menyikapi realita penggunaan anggaran APBD Lombok Barat sejak tahun 2010 – 2013, terdapat banyak hal yang perlu dianalisa dan dikaji bersama dengan harapan bahwa dalam penggunaannya, anggaran pendapatan dan belanja daerah  di Lombok Utara kedepan dapat dibenahi dan ditata lebih baik lagi. Analisis ini merupakan bagian dari proses memudahkan masyarakat membaca anggaran daerah. Upaya ini

Hasil Analisis APBD 2013 Kabupaten Lombok Barat Read More »

Kota Inklusi dan Layak Anak

Bulan September tahun 2013, Kota Surakarta tengah berupaya menggodok kebijakan baru dalam rangka menuju sebuah Kota Inklusi. Inklusi merupakan sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang semakin terbuka. Hal ini berarti bahwa adanya keterbukaan dan keramahan bagi semua, saling menghargai dan mengikutsertakan perbedaan karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Agenda setting pemerintah

Kota Inklusi dan Layak Anak Read More »

BPJS Minim Sosialisasi

Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan dinilai masih minim dalam menyosialisaikan program jaminan kesehatan nasional kepada masyarakat. Padahal, sejak 1 Januari 2014, program jaminan kesehatan nasional sudah mulai diberlakukan. Penilaian tersebut disampaikan Koordinator Anggaran dan Gender Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten Panji Bahari Noor Romadhon, Selasa (1/10). “Kesiapan pemerintah maupun BPJS,

BPJS Minim Sosialisasi Read More »

Sengketa Informasi Nyangkut, KI Janji Tangani Oktober

Menandai peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (International Right To Know Day), pada 28 September lalu organisai masyarakat sipil yang tergabung dalam JORMAS P3 NTT mengeluarkan data yang cukup mencengangkan. Sejumlah sengketa informasi yang telah hampir setahun didaftarkan ke Komisi Informasi Pusat (KIP) belum mendapatkan respons sama sekali. Sengketa didaftarkan karena beberapa dinas di lingkup

Sengketa Informasi Nyangkut, KI Janji Tangani Oktober Read More »

Hasil Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat di Sektor Pendidikan

Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat, yang dimekarkan dari Kabupaten Sorong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 Kabupaten di Povinsi Papua. Sebagai daerah otonom baru yang masih berusia muda, Kabupaten Raja Ampat, di satu sisi, dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek; terutama infrastruktur, sumberdaya manusia,

Hasil Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat di Sektor Pendidikan Read More »

Publikasi APBD: Diiringi pesta rakyat, Ngada luncurkan 1.500 buku dan poster

Jarum pendek di menunjuk angka 11 siang, saat Bupati Ngada Marianus dengan sumringah menggunting pita sekaligus membuka kain selubung baliho seukuran 4×6 m di halaman SMP Negeri Boba. “Selain sebagai syukuran, ini juga momentum refleksi, saat yang tepat untuk melihat kembali ke belakang apa yang sudah diperbuat. Yang belum, menjadi catatan kritis, untuk melangkah ke depan,” ucapnya

Publikasi APBD: Diiringi pesta rakyat, Ngada luncurkan 1.500 buku dan poster Read More »

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Provinsi NTB Resmi Diluncurkan

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat diluncurkan, Selasa, 17 September 2013 di Hotel Santika Mataram. Officer Badan Publik program Community Access to Information NTB Ahmad Busyairi melaporkan, peluncuran beriringan dengan acara pelantikan Dr. TGH. Zainul Majdi dan H. Muhamad Amin,  SH.,M Si sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Provinsi NTB Resmi Diluncurkan Read More »

Audit BPK Terkait Hambalang tidak lndependen

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai tidak independen kala menyatakan hasil audit proyek Hambalang sebagai informasi rahasia. Pusat Telaah dan lnformasi Regional (PATTIRO) menganggap sikap tertutup itu malah memunculkan opini publik bahwa BPK rentan diintervensi. “Apabila opini publik itu benar, BPK sesungguhnya sedang menabrak pagar pintu rumahnya sendiri,” kata Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo melalui

Audit BPK Terkait Hambalang tidak lndependen Read More »

Scroll to Top
Skip to content