Author name: PATTIRO

Laporan Analisis Sektor Kesehatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013

Laporan analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 mengetengahkan analisis terhadap APBD dalam sektor kesehatan. Misalnya analisis terhadap kondisi status gizi bayi di NTB menghasilkan hal sbb: Rata-rata kondisi status gizi bayi di NTB pada tahun 2011 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tren membaiknya status gizi ini hampir terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di NTB, kecuali […]

Laporan Analisis Sektor Kesehatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 Read More »

Layanan IT PPID Siap Launching

Provinis NTB sebentar lagi akan selangkah lebih maju dari sisi pelayanan informasi. Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) menyiapkan perangkat lunak atau aplikasi layanan informasi berbasis IT bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemprov. Aplikasi sangat mempermudah masyarakat mengakses informasi dari pemerintah. Aplikasi layanan informasi yang dinamakan e-Publik Informasi System itu kemarin mulai disosialisasikan

Layanan IT PPID Siap Launching Read More »

Tata Kelola Pemerintah Daerah masih Buruk

Komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin rendah. HINGGA saat ini reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum berhasil memperbaiki tata kelola pemerintahan di seluruh Tanah Air. Menurut penelitian Indonesia Governance Index (IGI) yang dilakukan Kemitraan, rata-rata nasional kinerja tata kelola pemerintahan provinsi hanya mencapai angka 5,70 dariskala 1-10. “Nilai tertinggi Provinsi DIY

Tata Kelola Pemerintah Daerah masih Buruk Read More »

Buku Saku APBD Dompu 2013

Melalui buku saku APBD ini, merupakan bukti komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik. Kebijakan pengetatan keuangan daerah (APBD) didasarkan konsep money follow functions yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah melakukan bentuk pertanggungjawaban

Buku Saku APBD Dompu 2013 Read More »

Laporan Alternatif EKOSOB – Pendidikan Kesehatan Pangan

Beberapa waktu lalu, kami mengundang berbagai kalangan masyarakat untuk mengikuti call for paper bertema “Tiga Tahun Pasca Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob (2006-2008): Situasi Pemenuhan dan Agenda Mainstreaming Ekosob dalam Sistem Pembangunan di Indonesia”. Kegiatan ini bersifat pengayaan (enrichment) atas kegiatan kami sebelumnya, yakni riset hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan yang merupakan

Laporan Alternatif EKOSOB – Pendidikan Kesehatan Pangan Read More »

Survei Penilaian Warga Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan ibukota negara, kebijakan yang diambil menjadi cerminan bagi daerah lain di Indonesia dalam rangka memaksimalkan segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan sumber daya yang sangat besar, DKI diharapkan dapat memaksimalkan potensi tersebut, guna mewujudkan hak-hak dasar publik. Serta melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga tidak lagi terjadi eksklusi dan

Survei Penilaian Warga Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di DKI Jakarta Read More »

Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia

Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia Program Integritas dan Akuntabilitas Sosial, PATTIRO-USAID. Program pemberian pupuk bersubsidi telah dimulai sejak 1970-an, namun sampai sekarang, petani sebagai penerima manfaat program ini masih kesulitan mengaksesnya. Petani kerap menemukan pupuk langka, harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk. Padahal berdasarkan regulasi

Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia Read More »

Laporan BOS – Konsistensi Mandat Keberlanjutan

Pendidikan menjadi bagian yang tidak terlepaskan bagi upaya sadar pencapaian manusia terhadap kesejahteraan dan kemakmuran. Pendidikan menjadi persyaratan yang mutlak mesti ada apabila sebuah bangsa, masyarakat, komunitas, atau keluarga ingin mencapai taraf hidup yang lebih baik, sejahtera, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi prioritas nasional yang ditetapkan Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, mengembangkan perekonomian, dan

Laporan BOS – Konsistensi Mandat Keberlanjutan Read More »

Mengembalikan Hak Umat – Nahdliyyin Center Pekalongan

Peran Nahdlatul Ulama menjadi sangat penting melakukan advokasi, mendampingi umat mengakses layanan publik dan memberi kontrol kepada umara (pemerintah) yang ada. Gerakan yang diusung oleh Nahdliyyin Center Kota Pekalongan merupakan salah satu inovasi untuk mengembalikan NU menjadi “pejuang rakyat” yang sesungguhnya. Yaitu sebuah gerakan yang langsung bersentuhan dengan umat kaum mustadl’afin. Kerja NU sesungguhnya adalah

Mengembalikan Hak Umat – Nahdliyyin Center Pekalongan Read More »

Implementasi Mekanisme Komplain agar Kebijakan Berpihak kepada Masyarakat Miskin

Buku ini menyampaikan apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan komplain agar pelayanan publik bisa menjadi lebih berkualitas dan bagaimana sebaiknya mekanisme penanganan komplain coba disampaikan di buku ini. Pada bagian akhir, ada beberapa contoh informasi tentang prosedur pelayanan administrasi publik. Diharapkan buku ini bisa menjadi pegangan atau acuan umum: bagi masyarakat agar

Implementasi Mekanisme Komplain agar Kebijakan Berpihak kepada Masyarakat Miskin Read More »

Laporan Semester I Program Dukungan Kepada CSO

Program yang bertajuk Dukungan AIPD terhadap Peningkatan Kapasitas CSO dalam Perencanaan dan Penganggaran serta Pengawasan Penggu-naan Anggaran Publik atau biasa yang disebut dengan Support to CSO, pada semester pertama (Mei-Oktober) program fokus pada persiapan, penataan manajemen, dan upaya-upaya untuk mencapai output 1 tentang data CSO, output 2 tentang pem-bentukan dan konsolidasi jaringan CSO, serta output

Laporan Semester I Program Dukungan Kepada CSO Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2012

Berbagai pekerjaan pada tahun 2012 yang tercakup dalam tiga fokus area yaitu pelayanan publik, kebijakan publik, dan pengelolaan anggaran publik, PATTIRO jalankan dengan sangat baik. Pada tahun tersebut, PATTIRO berusaha memperbaiki kualitas pelayanan publik yang pemerintah sediakan untuk masyarakat, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memastikan terciptanya keadilan sosial dengan cara yang lebih modern, efektif, dan

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2012 Read More »

Scroll to Top
Skip to content