Seri Poster Hak Atas Informasi: Alur Informasi
Seri Poster Hak Atas Informasi: Alur Informasi Read More »
Kabupaten Bima memasuki tahapan penting implementasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan dikukuhkannya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ( PPID) Kabupaten Bima oleh Wakil Bupati Drs. H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd Selasa (27/8) di Aula kantor Bupati Bima. Kegiatan yang dirangkaikan dengan semiloka pelayanan informasi publik ini turut dihadiri para
Wabup Bima, H. Syafrudin Kukuhkan PPID Kabupaten Bima Read More »
Untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat siap menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Sistem aplikasi yang diberi nama e-Public tersebut memungkinkan terjadinya pengelolaan dan pelayanan informasi yang terintegrasi secara online di lingkup PPID. Sistem ini juga memungkinkan pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan secara online. Sistem
PPID NTB Siap Terapkan e-Public Read More »
Rabu, 31 Juli 2013, bertempat di ruang Rapat BK3, digelar event diskusi terbatas Revisi Draft Perbup Keerom tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Keerom. Proses finalisasi draft Perbup yang semula telah diperkenalkan pada 25 Juni 2013 kepada perwakilan SKPD Kunci: Pendididkan, Kesehatan, Bappeda, PU dan Diskubkominfo, dilanjutkan dengan penyesuaian pada 11 Juli 2013
Di Keerom, Pemohon Informasi Bebas Biaya Read More »
Pekerjaan sebagai kader pos pelayanan terpadu yang menjadi ujung tombak program kesehatan di desa oleh sebagian orang dilakukan sebatas menjalankan kewajiban tugas semata. Dalam bekerja, mereka relatif bersikap pasif. Kondisi tersebut menyebabkan Program Makanan Tambahan untuk menekan gizi buruk pada anak berusia di bawah lima tahun yang ditangani para kader dapat dikatakan “jalan di tempat”.
Rosita Chandra Komala: Menularkan Semangat Kader Posyandu Read More »
Iklan Layanan Masyarakat: Mari Kita Awasi Pelayanan Publik, hasil kerjasama PATTIRO Surakarta bersama YAPIKKA https://pattiro.org/wp-content/uploads/publications/Infographics/2013.08.19.PATTIRO.YAPPIKA-Iklan-layanan-Masyarakat-Informasi-Publik_di-Radio.mp3
Iklan Layanan Masyarakat: Mari Kita Awasi Pelayanan Publik Read More »
Ref. : 048/AT/GA/-LAI/VII/2013 Badan Pengurus YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO FOUNDATION). JAKARTA Kami telah mengaduit laporan posisi keuangan Yayasan Pusat Telaah dan lnformasi Regional 31 Desember 2012, dan laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Yayasan. Tanggung jawab kami terletak pada
Laporan Auditor Independen 2012 Read More »
Angin segar keterbukaan informasi publik mulai menghembus di Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 800/Kep.336-Dishubkominfo/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Keputusan yang ditandatangani Bupati Abu Bakar pada 22 April 2013 tersebut menetapkan susunan
PATTIRO Kawal PPID di Pemkab Bandung Barat Laksanakan UU KIP Sepenuhnya Read More »
Puluhan warga Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar pada hari Senin depan (22/7) akan mendatangai Kantor Aset Daerah Lombok Barat. Kedatangan warga ini sebagai buntut carut marutnya pengelolaan aset di desa bersangkutan. Kepala Dusun Bungpas Barat, Musabah mengatakan, tumpang tindih status lahan di desa itu cukup banyak. Ditaksir jumlahnya mencapai 20 hektar. Lahan-lahan ini selain berstatus sengketa,
Warga Sigerongan Rencanakan Datangi Kantor Aset Read More »
Komisi Informasi NTB mulai menerima permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh masyarakat. Juma’t, 26 Juli 2013 lalu Forum Wanita Mandiri (FORWANI) Kabupaten Lombok Utara yang diwakili oleh Nuri Muliana memohonkan sengketa karena permintaan informasi yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan tidak dikabulkan. Permohonan informasi dimaksud adalah data jumlah dan daftar nama sasaran penerima jaminan kesehatan (JAMKESMAS),
Sengketa Informasi Mulai Didaftarkan ke Komisi Informasi NTB Read More »
Kelompok warga Desa Kuripan Lombok Barat, NTB akan melayangkan surat keberatan kepada Direktur PDAM setempat. Ini dilakukan karena permintaan informasi yang dilakukan sebelumnya tidak mendapatkan jawaban yang dikehendaki. Pada 15 Juli 2013 lalu warga yang diwakili Mutiah dan Desi Wirasanti mengajukan surat permohonan informasi berkaitan dengan program pemasangan gratis kepada pelanggan baru. Informasi yang diminta
Kelompok warga Desa Kuripan Lombok Barat, NTB Akan Layangkan Keberatan Ke Direktur PDAM Read More »