Author name: PATTIRO

RUU PILKADA: Pemilihan Bupati/Wali Kota Masih Dibahas

Peristiwa / Oleh

JAKARTA, KOMPAS – Kendati berupaya menegosiasikan beberapa isu terkait Revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, beberapa masalah tetap belum disepakati. Salah satunya adalah pemilihan bupati/wali kota. Pemerintah tetap menginginkan pemilihan bupati/ wali kota dilakukan oleh DPRD. Sementara mayoritas fraksi di parlemen masih menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung. “Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa pemilihan gubernur […]

RUU PILKADA: Pemilihan Bupati/Wali Kota Masih Dibahas Read More »

Uang Kami, Tanggung Jawab Kami

Buku / Oleh

Mengapa Kelompok Masyarakat Sipil Perlu Menelusuri dan Memantau Pembelanjaan Anggaran? “Terkadang para pejabat publik bingung membedakan antara uang rakyat dan uang mereka.” – Aktivis anggaran di Uganda – “Kalau saya memberi anak saya uang 10 Rupee dan menyuruh anak saya ke pasar untuk belanja dengan uang itu, ketika dia pulang, saya pasti minta laporan soal

Uang Kami, Tanggung Jawab Kami Read More »

Warga Kabupaten Lombok Utara Semakin Aktif Mendorong KIP

Peristiwa / Oleh

Advokasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lombok Utara (KLU) semakin gencar dilakukan warga. Terutama soal informasi layanan kesehatan dan dokumen kependudukan. Sampai saat ini banyak warga mengeluhkan informasi sasaran penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tidak kunjung diinformasikan. Padahal warga mengangap informasi ini sangat penting sebagai salah satu acuan untuk bisa mengawal apakah pemberian

Warga Kabupaten Lombok Utara Semakin Aktif Mendorong KIP Read More »

Gerakan Permintaan Informasi Makin Membesar

Peristiwa / Oleh

Masyarakat tampaknya tidak menyia-nyiakan keberadaan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Jaminan hukum ini dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Berikut ini merupakan cerita gerakan permintaan informasi di NTT dan NTB. Ngada, NTT Jaringan Masyarakat Sipil Kabupaten Ngada (JASMIN) pada tanggal 7 Juni 2013 melakukan permohonan informasi

Gerakan Permintaan Informasi Makin Membesar Read More »

RUU Pemda Berpotensi Suburkan Korupsi

Peristiwa / Oleh

Pencegahan korupsi di daerah harus dimulai dengan menyinkronkan aturan perundangan yang berkaitan dengan otonomi daerah. RANCANGAN UndangUndang (RUU) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang sedang dibahas pemerintah dan DPR dinilai berpotensi menyuburkan praktik korupsi di daerah. Salah satunya tampak dari ketentuan Pasal 47 RUU itu yang mengatur tentang syarat umuk menjadi calon kepala daerah. Pasal itu

RUU Pemda Berpotensi Suburkan Korupsi Read More »

Dana Otsus Papua tak Manjur

Peristiwa / Oleh

Pemerintah didesak membuka isolasi daerah terpencil untuk mengatasi kemiskinan di Papua.  JAKARTA – Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dialokasikan pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus ditingkatkan. Kendati demikian, penambahan itu tidak berkorelasi dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Papua. Sejak pelaksanaan otsus 2001, pemerintah pusat secara keseluruhan telah

Dana Otsus Papua tak Manjur Read More »

Pemkab Malang Dorong SKPD, Kecamatan dan Kelurahan Bentuk PPID

Peristiwa / Oleh

“Dalam waktu secepatnya seluruh SKPD, kecamatan dan kelurahan harus segera membentuk PPID, mengingat hal tersebut selaras dengan visi missi Kabupaten Malang” Demikian kutipan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dalam pembukaan acara sosialisasi pembentukan PPID pada kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Malang, 4 Juli 2013. PATTIRO CATI berpartisipasi menjadi narasumber bersama PPID Pemprov Jatim dan Komisi

Pemkab Malang Dorong SKPD, Kecamatan dan Kelurahan Bentuk PPID Read More »

Peranan Badan Publik Sangat Diperlukan Masyarakat

Peristiwa / Oleh

KEEROM – Fasilitator Penguatan Masyarakat pelayanan publik, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Hieronimus Hamu mengungkapkan, dalam mendorong terciptanya transparansi informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah untuk perbaikan, pihaknya selaku Implementing Partner yang sedang dilaksanakan program dukungan terhadap penguatan Kapasitas dan Pendampingan Akses Masyarakat untuk mendapatkan informasi dan selanjutnya disebut Program Community Access

Peranan Badan Publik Sangat Diperlukan Masyarakat Read More »

Local Governance Forum II: “MELAWAN KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG” dalam Harmonisasi 5 (lima) RUU terkait Pemerintahan Daerah. Hari Kamis, 11 Juli 2013. Hotel Alila Pacenongan, Jakpus.

Agenda, Transparansi / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)  mengadakan acara diskusi Local Governance Forum II bertemakan “MELAWAN KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG”  dalam Harmonisasi 5 (lima) RUU terkait Pemerintahan Daerah. Publik dikejutkan kepala daerah banyak terjerat oleh korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Februari 2013, Mendagri Gamawan Fauzi melansir data yang memprihatinkan. Dalam Sembilan tahun terakhir, 2004 – 2012, terdapat

Local Governance Forum II: “MELAWAN KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG” dalam Harmonisasi 5 (lima) RUU terkait Pemerintahan Daerah. Hari Kamis, 11 Juli 2013. Hotel Alila Pacenongan, Jakpus. Read More »

Talkshow Mataram Dialog Forum (MDF): Ketertutupan Informasi Penerimaan Siswa Baru di Lombok Barat dan Mataram

Peristiwa / Oleh

Banyak sekolah di Lombok Barat dan Mataram, NTB yang cenderung tertutup dalam proses penerimaan siswa baru. Kalaupun ada, informasi yang disampaikan tidak utuh tapi setengah-setengah, terutama berkaitan dengan daya tampung siswa baru Kondisi ini terungkap dalam talkshow Mataram Dialog Forum (MDF) yang disiarkan oleh TV9 pada Ahad, 30 Juni 2013 pukul 08.00 WITA. Sebagai narasumber

Talkshow Mataram Dialog Forum (MDF): Ketertutupan Informasi Penerimaan Siswa Baru di Lombok Barat dan Mataram Read More »

PATTIRO Update | 2 Juli 2013

Peristiwa / Oleh

DPR RI menyetujui dan menetapkan 7 (tujuh) orang Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2013-2017, dalam Sidang Paripurna hari Selasa, 2 Juli 2013. Penetapan ke-tujuh orang Komisioner KIP terpilih tersebut setelah Komisi 1 DPR melalui musyawarah mufakat melakukan uji kelayakan terhadap 21 calon anggota KIP Komisi I DPR, pada 25 – 26 Juni 2013 lalu.

PATTIRO Update | 2 Juli 2013 Read More »

Pelatihan Merancang Citizen Budget Melalui Poster APBD yang User Friendly

Peristiwa / Oleh

Selama ini, belum banyak Pemerintah Daerah mensosialisasikan APBD sebagai bentuk transparansi anggaran. Padahal, mensosialisaikan APBD kepada masyarakat menjadi kewajiban Pemerintah Daerah  sebagaimana yang diamanahkan dalam Permendagri 59 tahun 2007 pasal 116 tentang pengelolaan APBD. Masih banyak Pemda yang memilki paradigma bahwa APBD adalah dokumen rahasia negara, namun di beberapa daerah paradigma ini telah mulai berubah

Pelatihan Merancang Citizen Budget Melalui Poster APBD yang User Friendly Read More »

Scroll to Top
Skip to content