Author name: PATTIRO

Publikasi APBD: Diiringi pesta rakyat, Ngada luncurkan 1.500 buku dan poster

Peristiwa / Oleh

Jarum pendek di menunjuk angka 11 siang, saat Bupati Ngada Marianus dengan sumringah menggunting pita sekaligus membuka kain selubung baliho seukuran 4×6 m di halaman SMP Negeri Boba. “Selain sebagai syukuran, ini juga momentum refleksi, saat yang tepat untuk melihat kembali ke belakang apa yang sudah diperbuat. Yang belum, menjadi catatan kritis, untuk melangkah ke depan,” ucapnya […]

Publikasi APBD: Diiringi pesta rakyat, Ngada luncurkan 1.500 buku dan poster Read More »

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Provinsi NTB Resmi Diluncurkan

Peristiwa / Oleh

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat diluncurkan, Selasa, 17 September 2013 di Hotel Santika Mataram. Officer Badan Publik program Community Access to Information NTB Ahmad Busyairi melaporkan, peluncuran beriringan dengan acara pelantikan Dr. TGH. Zainul Majdi dan H. Muhamad Amin,  SH.,M Si sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Provinsi NTB Resmi Diluncurkan Read More »

Audit BPK Terkait Hambalang tidak lndependen

Peristiwa / Oleh

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai tidak independen kala menyatakan hasil audit proyek Hambalang sebagai informasi rahasia. Pusat Telaah dan lnformasi Regional (PATTIRO) menganggap sikap tertutup itu malah memunculkan opini publik bahwa BPK rentan diintervensi. “Apabila opini publik itu benar, BPK sesungguhnya sedang menabrak pagar pintu rumahnya sendiri,” kata Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo melalui

Audit BPK Terkait Hambalang tidak lndependen Read More »

PATTIRO Pertanyakan Laporan Audit BPK soal Hambalang

Berita / Oleh

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dinilai tidak independen kala menyatakan hasil audit proyek Hambalang sebagai informasi rahasia. Pusat Telaah dan Informasi Regional atau PATTIRO menilai sikap tertutup itu malah membuat publik berpikir BPK rentan diintervensi. “Apabila opini publik itu benar, BPK sesungguhnya sedang menabrak pagar pintu rumahnya sendiri,” kata Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo

PATTIRO Pertanyakan Laporan Audit BPK soal Hambalang Read More »

Siaran Pers: Bentuk Majelis Kehormatan BPK untuk Obyektivitas Laporan Audit Invetigasi BPK atas Proyek Hambalang

Siaran Pers / Oleh

Bentuk Majelis Kehormatan BPK untuk  Obyektivitas Laporan Audit Invetigasi BPK atas Proyek Hambalang  Kepercayaan publik terhadap BPK sedang dipertaruhkan. Laporan audit investigasi BPK terhadap Proyek P3SON –yang dikenal dengan nama Proyek Hambalang- malah mengundang kontroversi. Alih-alih memberikan jalan terang bagi pengetahuan publik dan penegakan hukum, BPK malah mengundang pertanyaan publik, tatkala menyatakan Laporan Hasil Audit

Siaran Pers: Bentuk Majelis Kehormatan BPK untuk Obyektivitas Laporan Audit Invetigasi BPK atas Proyek Hambalang Read More »

Permintaan Informasi Warga Dompu dan Lombok Barat

Peristiwa / Oleh

Rabu,12 September 2013, Forum Kader Posyandu Desa Wawonduru melakukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dompu NTB. Permintaan informasi ini merupakan tindak lanjut dari diskusi warga yang diselenggarakan sehari sebelumnya di Aula Kantor Desa Wawonduru. Permintaan informasi dilakukan atas nama Juwairiah, dengan meminta informasi sebagai berikut: Informasi tentang mekanisme atau petunjuk

Permintaan Informasi Warga Dompu dan Lombok Barat Read More »

Launching Sistem Informasi Publik (SIP) Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov NTB

Peristiwa / Oleh

Launching Sistem Informasi Publik (SIP) Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov NTB Terapkan Teknologi Informasi, Pemprov NTB Siap Layani Informasi Publik! Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus bertekad meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai mandat Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai upaya untuk optimalisasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan

Launching Sistem Informasi Publik (SIP) Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov NTB Read More »

Laporan Analisis Sektor Kesehatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013

Penelitian / Oleh

Laporan analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 mengetengahkan analisis terhadap APBD dalam sektor kesehatan. Misalnya analisis terhadap kondisi status gizi bayi di NTB menghasilkan hal sbb: Rata-rata kondisi status gizi bayi di NTB pada tahun 2011 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tren membaiknya status gizi ini hampir terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di NTB, kecuali

Laporan Analisis Sektor Kesehatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 Read More »

Layanan IT PPID Siap Launching

Peristiwa / Oleh

Provinis NTB sebentar lagi akan selangkah lebih maju dari sisi pelayanan informasi. Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) menyiapkan perangkat lunak atau aplikasi layanan informasi berbasis IT bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemprov. Aplikasi sangat mempermudah masyarakat mengakses informasi dari pemerintah. Aplikasi layanan informasi yang dinamakan e-Publik Informasi System itu kemarin mulai disosialisasikan

Layanan IT PPID Siap Launching Read More »

Tata Kelola Pemerintah Daerah masih Buruk

Peristiwa / Oleh

Komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin rendah. HINGGA saat ini reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum berhasil memperbaiki tata kelola pemerintahan di seluruh Tanah Air. Menurut penelitian Indonesia Governance Index (IGI) yang dilakukan Kemitraan, rata-rata nasional kinerja tata kelola pemerintahan provinsi hanya mencapai angka 5,70 dariskala 1-10. “Nilai tertinggi Provinsi DIY

Tata Kelola Pemerintah Daerah masih Buruk Read More »

Buku Saku APBD Dompu 2013

Buku / Oleh

Melalui buku saku APBD ini, merupakan bukti komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik. Kebijakan pengetatan keuangan daerah (APBD) didasarkan konsep money follow functions yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah melakukan bentuk pertanggungjawaban

Buku Saku APBD Dompu 2013 Read More »

Laporan Alternatif EKOSOB – Pendidikan Kesehatan Pangan

Penelitian / Oleh

Beberapa waktu lalu, kami mengundang berbagai kalangan masyarakat untuk mengikuti call for paper bertema “Tiga Tahun Pasca Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob (2006-2008): Situasi Pemenuhan dan Agenda Mainstreaming Ekosob dalam Sistem Pembangunan di Indonesia”. Kegiatan ini bersifat pengayaan (enrichment) atas kegiatan kami sebelumnya, yakni riset hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan yang merupakan

Laporan Alternatif EKOSOB – Pendidikan Kesehatan Pangan Read More »

Scroll to Top