Jakarta sebagai ibu kota RI kembali diperingati hari lahirnya. Tahun ini memasuki usia 486 tahun, usia yang tergolong tua. Jakarta adalah kebanggaan bersama bangsa Indonesia. Kota ini menjadi barometer kemajuan bangsa Indonesia. Alih-alih memperingati kelahirannya, tahun 2013 adalah unik karena dibuka dengan persoalan banjir yang membawa bangsa Indonesia memikirkan bagaimana perbaikan manajemen pemerintahan kota tersebut. […]
Jakarta Zonder Otonomi? Read More »
Senin (07/6/2013) community center (CC) atau kelompok warga Kabupaten Dompu NTB mengajukan permohonan informasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Permohonan informasi ke Dinas Dikpora diajukan dengan mengatasnamakan Dodi Herdiana. Permohonan informasi yang disampaikan dengan surat bernomor 0124.eks.A.1.Dompu.VI.2013 itu untuk meminta data tentang daftar penerima beasiswa untuk
Pelatihan Prosedur Akses Informasi bagi Warga, Kamis s.d. Minggu, 20 s.d. 23 Juni 2013 di Nusa Tenggara Barat (4 Kabupaten). Pasca pembentukan jaringan masyarakat untuk keterbukaan informasi di 4 Kabupaten banyak tuntutan dari komunitas, organisasi yang terlibat dan kelompok dampingan untuk memaksimalkan gerakan permintaan informasi atau uji akses. Jaringan yang terbentuk ini telah menyadari manfaat
Pelatihan Prosedur Akses Informasi bagi Warga di NTB dan NTT Read More »
Sudah menjadi rahasia umum, kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi dan/atau penyalahgunaan kewenangan. Doktrin Lord Acton yang menyatakan bahwa “power tend to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely” menemukan pembenarannya dalam konteks situasi negera Indonesia. Di awal tahun ini, sekitar Februari 2013, Mendagri Gamawan Fauzi telah melansir sebuah data yang memprihatinkan. Selama sembilan tahun
Memo Kebijakan: Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda Read More »
Buku kecil ini berasal dari pengalaman PATTIRO yang hampir selama lima tahun lebih berkecimpung dalam kerja advokasi anggaran. Salah satunya adalah assistensi teknis kepada DPRD dan pemerintah kota/kabupaten di beberapa wilayah Indonesia. Karenanya, beberapa contoh kasus dalam buku ini mencuplik temuan di beberapa daerah itu. Analisis APBD dilakukan untuk memastikan munculnya kebijakan anggaran yang berpihak
Seri Buku saku: TIPS & TRIK Mengkritisi APBD Panduan Praktis untuk Analisis APBD Read More »
Sesuai dengan Prolegnas 2013, saat ini Komisi II DPR RI sedang membahas beberapa Rancangan Undang-Undang, antara lain RUU Pilkada, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Desa dan RUU Aparatur Sipil Negara. Di samping itu dalam daftar prioritas Prolegnas 2013 terdapat RUU Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang merupakan revisi dari UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Memo Kebijakan: Harmonisasi 5 Rancangan Undang-Undang Terkait Pemerintahan Daerah Read More »
“Kegiatan ini sangat berguna bagi kami untuk dapat pencerahan apa itu perencanaan dan penganggaran daerah. Masyarakat harus berjuang bersama-sama untuk memperbaiki daerah. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang harus serius bekerja, jangan sampai hanya menerima gaji saja, tapi kerja di kantor tak pernah”, ujar Leony yang juga aktivis penanggulangan AIDS ini. Dalam rangka program Australia Indonesia Partnership
“Dalam pelatihan ini peserta diberikan materi dan pemahaman mengenai hak warga terhadap anggaran, dimana warga sebagai penyumbang pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi mereka memiliki hak untuk mendapatkan anggaran dan mengetahui kemana uang mereka dibelanjakan oleh pemerintah.” Pada tanggal 29-31 Mei 2013, PATTIRO melalui program Dukungan Kepada CSO yang disupport oleh AIPD menyelenggarakan Pelatihan Advokasi
Pelatihan Advokasi Anggaran Di Kabupaten Merauke Read More »
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan 7 (tujuh) Komisioner KI Pusat Periode 2009–2013, maka masa bakti ketujuh Komisioner tersebut akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2013. Artinya sejak hari Senin, 3 Juni 2013, dua hari lalu, Komisi Informasi Pusat tidak memiliki komisioner definitif yang dapat bekerja melayani pemenuhan hak-hak masyarakat atas informasi
Siaran Pers: Koalisi FOINI Mengecam Kelambanan Presiden Read More »
Koalisi Freedom of Information Network Indonesia melakukan penyegelan di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Penyegelan yang dilakukan pada Rabu (5/6/2013) ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap Presiden yang lamban memproses seleksi anggota komisioner KIP untuk periode 2013-2017. Pasalnya, masa jabatan komisioner KIP periode 2009-2013 sudah habis per 2 Juni lalu. “Kami
Kantor Komisi Informasi Pusat Disegel! Read More »
Mudahkan Pelayanan Informasi kepada Masyarakat. Sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar dapat memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat, badan publik didorong untuk menyusun daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai dan dekelolanya. Oleh karena itu, Pemprov NTB didukung Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (APID) melalui Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)
Strategi Provinsi NTB Menuju Peringkat Satu Keterbukaan Informasi Publik Nasional Read More »
Pusat Telaah dan Informasi Regeonal (PATTIRO) menggelar Technical Assistance Analiss APBD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kegiata yang di dukung program Australia Indonesia Partnership Decentralitaion (AIPD) ini melibatkan 10 Civil Sosiaty Organisation (CSO) di Kabupaten Dompu. Koordinator PATTIRO Provinsi NTB, Yane Rahma Bhirawati, kepada RRI, Selasa (28/5/2013) mengatakan, kegiatan ini untuk mengajak para elemen masyakat
PATTIRO Gelar Technical Assistance Analisis APBD Kabupaten Dompu Read More »
