Banyak sekolah di Lombok Barat dan Mataram, NTB yang cenderung tertutup dalam proses penerimaan siswa baru. Kalaupun ada, informasi yang disampaikan tidak utuh tapi setengah-setengah, terutama berkaitan dengan daya tampung siswa baru Kondisi ini terungkap dalam talkshow Mataram Dialog Forum (MDF) yang disiarkan oleh TV9 pada Ahad, 30 Juni 2013 pukul 08.00 WITA. Sebagai narasumber […]
DPR RI menyetujui dan menetapkan 7 (tujuh) orang Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2013-2017, dalam Sidang Paripurna hari Selasa, 2 Juli 2013. Penetapan ke-tujuh orang Komisioner KIP terpilih tersebut setelah Komisi 1 DPR melalui musyawarah mufakat melakukan uji kelayakan terhadap 21 calon anggota KIP Komisi I DPR, pada 25 – 26 Juni 2013 lalu.
PATTIRO Update | 2 Juli 2013 Read More »
Selama ini, belum banyak Pemerintah Daerah mensosialisasikan APBD sebagai bentuk transparansi anggaran. Padahal, mensosialisaikan APBD kepada masyarakat menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Permendagri 59 tahun 2007 pasal 116 tentang pengelolaan APBD. Masih banyak Pemda yang memilki paradigma bahwa APBD adalah dokumen rahasia negara, namun di beberapa daerah paradigma ini telah mulai berubah
Pelatihan Merancang Citizen Budget Melalui Poster APBD yang User Friendly Read More »
Press Release KOALISI FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA KOMISI INFORMASI PUSAT 2013-2017 LAHIR DARI RAHIM PROSES YANG TERTUTUP Proses seleksi Komisi Informasi Periode 2013-2017 telah berakhir. Berdasarkan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) yang dilakukan Komisi I DPR RI akhirnya terpilih tujuh orang nama, diantaranya Abdulhamid Dipopramono, Dyah Aryani Prastyastuti, Evy
Siaran Pers: Koalisi FOINI | Komisioner KIP 2013-2017 Dipilih dalam Proses yang Tertutup Read More »
Jakarta, Kamis, 27 Juni 2013- Komisi 1 DPR, malam, sekitar pukul 20.00, memutuskan 7 nama anggota Komisi Informasi Pusat untuk Periode 2013-2017 melalui mekanisme musyawarah mufakat. Ke-7 anggota Komisi Informasi Pusat tersebut, berdasarkan urutan abjad awal namanya, adalah: Abdulhamid Dipopramono, Ir, M.Si. Dyah Aryani Prastyastuti, S.H., M.H Evy Trisulo Dianasari S.H., H.H Henny S. Widyaningsih, Dra.
PATTIRO Update | 27 Juni 2013 Read More »
Jakarta sebagai ibu kota RI kembali diperingati hari lahirnya. Tahun ini memasuki usia 486 tahun, usia yang tergolong tua. Jakarta adalah kebanggaan bersama bangsa Indonesia. Kota ini menjadi barometer kemajuan bangsa Indonesia. Alih-alih memperingati kelahirannya, tahun 2013 adalah unik karena dibuka dengan persoalan banjir yang membawa bangsa Indonesia memikirkan bagaimana perbaikan manajemen pemerintahan kota tersebut.
Jakarta Zonder Otonomi? Read More »
Senin (07/6/2013) community center (CC) atau kelompok warga Kabupaten Dompu NTB mengajukan permohonan informasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Permohonan informasi ke Dinas Dikpora diajukan dengan mengatasnamakan Dodi Herdiana. Permohonan informasi yang disampaikan dengan surat bernomor 0124.eks.A.1.Dompu.VI.2013 itu untuk meminta data tentang daftar penerima beasiswa untuk
Pelatihan Prosedur Akses Informasi bagi Warga, Kamis s.d. Minggu, 20 s.d. 23 Juni 2013 di Nusa Tenggara Barat (4 Kabupaten). Pasca pembentukan jaringan masyarakat untuk keterbukaan informasi di 4 Kabupaten banyak tuntutan dari komunitas, organisasi yang terlibat dan kelompok dampingan untuk memaksimalkan gerakan permintaan informasi atau uji akses. Jaringan yang terbentuk ini telah menyadari manfaat
Pelatihan Prosedur Akses Informasi bagi Warga di NTB dan NTT Read More »
Sudah menjadi rahasia umum, kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi dan/atau penyalahgunaan kewenangan. Doktrin Lord Acton yang menyatakan bahwa “power tend to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely” menemukan pembenarannya dalam konteks situasi negera Indonesia. Di awal tahun ini, sekitar Februari 2013, Mendagri Gamawan Fauzi telah melansir sebuah data yang memprihatinkan. Selama sembilan tahun
Memo Kebijakan: Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda Read More »
Buku kecil ini berasal dari pengalaman PATTIRO yang hampir selama lima tahun lebih berkecimpung dalam kerja advokasi anggaran. Salah satunya adalah assistensi teknis kepada DPRD dan pemerintah kota/kabupaten di beberapa wilayah Indonesia. Karenanya, beberapa contoh kasus dalam buku ini mencuplik temuan di beberapa daerah itu. Analisis APBD dilakukan untuk memastikan munculnya kebijakan anggaran yang berpihak
Seri Buku saku: TIPS & TRIK Mengkritisi APBD Panduan Praktis untuk Analisis APBD Read More »
Sesuai dengan Prolegnas 2013, saat ini Komisi II DPR RI sedang membahas beberapa Rancangan Undang-Undang, antara lain RUU Pilkada, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Desa dan RUU Aparatur Sipil Negara. Di samping itu dalam daftar prioritas Prolegnas 2013 terdapat RUU Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang merupakan revisi dari UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Memo Kebijakan: Harmonisasi 5 Rancangan Undang-Undang Terkait Pemerintahan Daerah Read More »
“Kegiatan ini sangat berguna bagi kami untuk dapat pencerahan apa itu perencanaan dan penganggaran daerah. Masyarakat harus berjuang bersama-sama untuk memperbaiki daerah. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang harus serius bekerja, jangan sampai hanya menerima gaji saja, tapi kerja di kantor tak pernah”, ujar Leony yang juga aktivis penanggulangan AIDS ini. Dalam rangka program Australia Indonesia Partnership
