Author name: PATTIRO

Siaran Pers: Koalisi FOINI | Komisioner KIP 2013-2017 Dipilih dalam Proses yang Tertutup

Siaran Pers / Oleh

Press Release KOALISI FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA   KOMISI INFORMASI PUSAT 2013-2017 LAHIR DARI RAHIM PROSES YANG TERTUTUP   Proses seleksi Komisi Informasi Periode 2013-2017 telah berakhir. Berdasarkan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) yang dilakukan Komisi I DPR RI akhirnya terpilih tujuh orang nama, diantaranya Abdulhamid Dipopramono, Dyah Aryani Prastyastuti, Evy […]

Siaran Pers: Koalisi FOINI | Komisioner KIP 2013-2017 Dipilih dalam Proses yang Tertutup Read More »

PATTIRO Update | 27 Juni 2013

Peristiwa / Oleh

Jakarta, Kamis, 27 Juni 2013- Komisi 1 DPR, malam, sekitar pukul 20.00, memutuskan 7 nama anggota Komisi Informasi Pusat untuk Periode 2013-2017 melalui mekanisme musyawarah mufakat. Ke-7 anggota Komisi Informasi Pusat tersebut, berdasarkan urutan abjad awal namanya, adalah: Abdulhamid Dipopramono, Ir, M.Si. Dyah Aryani Prastyastuti, S.H., M.H Evy Trisulo Dianasari S.H., H.H Henny S. Widyaningsih, Dra.

PATTIRO Update | 27 Juni 2013 Read More »

Jakarta Zonder Otonomi?

Peristiwa / Oleh

Jakarta sebagai ibu kota RI kembali diperingati hari lahirnya. Tahun ini memasuki usia 486 tahun, usia yang tergolong tua. Jakarta adalah kebanggaan bersama bangsa Indonesia. Kota ini menjadi barometer kemajuan bangsa Indonesia. Alih-alih memperingati kelahirannya, tahun 2013 adalah unik karena dibuka dengan persoalan banjir yang membawa bangsa Indonesia memikirkan bagaimana perbaikan manajemen pemerintahan kota tersebut.

Jakarta Zonder Otonomi? Read More »

Kelompok Warga Dampingan PATTIRO melakukan Aksi Permintaan Informasi kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan, Kabupaten Dompu, NTB

Peristiwa / Oleh

Senin (07/6/2013) community center (CC) atau kelompok warga Kabupaten Dompu NTB mengajukan permohonan informasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Permohonan informasi ke Dinas Dikpora diajukan dengan mengatasnamakan Dodi Herdiana. Permohonan informasi yang disampaikan dengan surat bernomor 0124.eks.A.1.Dompu.VI.2013 itu untuk meminta data tentang daftar penerima beasiswa untuk

Kelompok Warga Dampingan PATTIRO melakukan Aksi Permintaan Informasi kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan, Kabupaten Dompu, NTB Read More »

Pelatihan Prosedur Akses Informasi bagi Warga di NTB dan NTT

Agenda, Transparansi / Oleh

Pelatihan Prosedur Akses Informasi bagi Warga, Kamis s.d. Minggu, 20 s.d. 23 Juni 2013 di Nusa Tenggara Barat (4 Kabupaten). Pasca pembentukan jaringan masyarakat untuk keterbukaan informasi di 4 Kabupaten banyak tuntutan dari komunitas, organisasi yang terlibat  dan kelompok dampingan untuk memaksimalkan gerakan permintaan informasi atau uji akses. Jaringan yang terbentuk ini telah menyadari manfaat

Pelatihan Prosedur Akses Informasi bagi Warga di NTB dan NTT Read More »

Memo Kebijakan: Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda

Memo Kebijakan / Oleh

Sudah menjadi rahasia umum, kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi dan/atau penyalahgunaan kewenangan. Doktrin Lord Acton yang menyatakan bahwa “power tend to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely” menemukan pembenarannya dalam konteks situasi negera Indonesia. Di awal tahun ini, sekitar Februari 2013, Mendagri Gamawan Fauzi telah melansir sebuah data yang memprihatinkan. Selama sembilan tahun

Memo Kebijakan: Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda Read More »

Seri Buku saku: TIPS & TRIK Mengkritisi APBD Panduan Praktis untuk Analisis APBD

Buku / Oleh

Buku kecil ini berasal dari pengalaman PATTIRO yang hampir selama lima tahun lebih berkecimpung dalam kerja advokasi anggaran. Salah satunya adalah assistensi teknis kepada DPRD dan pemerintah kota/kabupaten di beberapa wilayah Indonesia. Karenanya, beberapa contoh kasus dalam buku ini mencuplik temuan di beberapa daerah itu. Analisis APBD dilakukan untuk memastikan munculnya kebijakan anggaran yang berpihak

Seri Buku saku: TIPS & TRIK Mengkritisi APBD Panduan Praktis untuk Analisis APBD Read More »

Memo Kebijakan: Harmonisasi 5 Rancangan Undang-Undang Terkait Pemerintahan Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Sesuai dengan Prolegnas 2013, saat ini Komisi II DPR RI sedang membahas beberapa Rancangan Undang-Undang, antara lain RUU Pilkada, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Desa dan RUU Aparatur Sipil Negara. Di samping itu dalam daftar prioritas Prolegnas 2013 terdapat RUU Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang merupakan revisi dari UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Memo Kebijakan: Harmonisasi 5 Rancangan Undang-Undang Terkait Pemerintahan Daerah Read More »

PATTIRO Adakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Pegunungan Bintang, Papua

Peristiwa / Oleh

“Kegiatan ini sangat berguna bagi kami untuk dapat pencerahan apa itu perencanaan dan penganggaran daerah. Masyarakat harus berjuang bersama-sama untuk memperbaiki daerah. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang harus serius bekerja, jangan sampai hanya menerima gaji saja, tapi kerja di kantor tak pernah”, ujar Leony yang juga aktivis penanggulangan AIDS ini. Dalam rangka program Australia Indonesia Partnership

PATTIRO Adakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Pegunungan Bintang, Papua Read More »

Pelatihan Advokasi Anggaran Di Kabupaten Merauke

Peristiwa / Oleh

“Dalam pelatihan ini peserta diberikan materi dan pemahaman mengenai hak warga terhadap anggaran, dimana warga sebagai penyumbang pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi mereka memiliki hak untuk mendapatkan anggaran dan mengetahui kemana uang mereka dibelanjakan oleh pemerintah.”  Pada tanggal 29-31 Mei 2013, PATTIRO melalui program Dukungan Kepada CSO yang disupport oleh AIPD menyelenggarakan Pelatihan Advokasi

Pelatihan Advokasi Anggaran Di Kabupaten Merauke Read More »

Siaran Pers: Koalisi FOINI Mengecam Kelambanan Presiden

Siaran Pers / Oleh

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan 7 (tujuh) Komisioner KI Pusat Periode 2009–2013, maka masa bakti ketujuh Komisioner tersebut akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2013.  Artinya sejak hari Senin, 3 Juni 2013, dua hari lalu, Komisi Informasi Pusat tidak memiliki komisioner definitif yang dapat bekerja melayani pemenuhan hak-hak masyarakat atas informasi

Siaran Pers: Koalisi FOINI Mengecam Kelambanan Presiden Read More »

Kantor Komisi Informasi Pusat Disegel!

Peristiwa / Oleh

Koalisi Freedom of Information Network Indonesia melakukan penyegelan di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Penyegelan yang dilakukan pada Rabu (5/6/2013) ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap Presiden yang lamban memproses seleksi anggota komisioner KIP untuk periode 2013-2017. Pasalnya, masa jabatan komisioner KIP periode 2009-2013 sudah habis per 2 Juni lalu. “Kami

Kantor Komisi Informasi Pusat Disegel! Read More »

Scroll to Top
Skip to content