Author name: PATTIRO

Sengketa Informasi Mulai Didaftarkan ke Komisi Informasi NTB

Peristiwa / Oleh

Komisi Informasi NTB mulai menerima permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh masyarakat. Juma’t, 26 Juli 2013 lalu Forum Wanita Mandiri (FORWANI) Kabupaten Lombok Utara yang diwakili oleh Nuri Muliana memohonkan sengketa karena permintaan informasi yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan tidak dikabulkan. Permohonan informasi dimaksud adalah data jumlah dan daftar nama sasaran penerima jaminan kesehatan (JAMKESMAS), […]

Sengketa Informasi Mulai Didaftarkan ke Komisi Informasi NTB Read More »

Kelompok warga Desa Kuripan Lombok Barat, NTB Akan Layangkan Keberatan Ke Direktur PDAM

Peristiwa / Oleh

Kelompok warga Desa Kuripan Lombok Barat, NTB akan melayangkan surat keberatan kepada Direktur PDAM setempat. Ini dilakukan karena permintaan informasi yang dilakukan sebelumnya tidak mendapatkan jawaban yang dikehendaki. Pada 15 Juli 2013 lalu warga yang diwakili Mutiah dan Desi Wirasanti mengajukan surat permohonan informasi berkaitan dengan program pemasangan gratis kepada pelanggan baru. Informasi yang diminta

Kelompok warga Desa Kuripan Lombok Barat, NTB Akan Layangkan Keberatan Ke Direktur PDAM Read More »

Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG)

Buku / Oleh

Buku Stranas ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Tujuan disusunnya  Stranas PPRG agar pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sitematis dan sinergis, serta berkelanjutan, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah. Dalam buku Stranas PPRG ini, ditetapkan Sasaran, Arah kebijakan dan Strategi

Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) Read More »

PU Terburuk dalam Pelayanan Publik

Peristiwa / Oleh

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) berada di urutan terburuk dari 18 kementerian yang disurvei Ombudsman dalam hal kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25/2009. Dari skala 1·1.000, Kementerian PU hanya mendapat skor 285. Selain Kementerian PU, menurut survei Ombudsman itu, ada empat kementerian lain yang juga diberi rapor merah, yakni Kemendikbud, Kemensos, Kemenakertrans, dan Kementan (lihat

PU Terburuk dalam Pelayanan Publik Read More »

Peluncuran Publikasi APBD di Flores Timur; terinspirasi dari Lebak, Bupati mau berkontribusi

Peristiwa / Oleh

(Larantuka) Pemerintah Kabupaten Flores Timur bekerja sama dengan Jaringan Masyarakat Sipil One To’u dan PATTIRO launching publikasi APBD Kabupaten 2013 dan diskusi publik pada Senin (22/7) pagi. Acara ini sebagai bagian dari dukungan AIPD terhadap advokasi masyarakat sipil untuk memperbaiki pengelolaan anggaran. Publikasi APBD Pemerintah Kabupaten Flores Timur ini menjadi peluncuran pertama di seluruh wilayah

Peluncuran Publikasi APBD di Flores Timur; terinspirasi dari Lebak, Bupati mau berkontribusi Read More »

Mendagri dan Gubernur Papua Ajukan Draft Revisi UU Otsus Papua

Peristiwa / Oleh

Jakarta – DPR mengadakan rapat pembahasan Otonomi Khusus (Otsus) Papua bersama Gubernur Papua dan Papua Barat beserta Kementerian terkait. Bahasan mengenai implementasi UU Otsus yang tak sesuai harapan mengemuka dalam rapat. “Pemerintah melalui Mendagri menyiapkan draft perubahan UU 21/2001 tentang Otsus Papua. Dan Gubernur Papua juga menyiapkan roadmap tandingan. Biarkan keduanya berjalan dengan baik dalam

Mendagri dan Gubernur Papua Ajukan Draft Revisi UU Otsus Papua Read More »

Hasil Survei di 18 Kementerian: Pelayanan Publik masih Buruk

Peristiwa / Oleh

Tidak jelasnya jangka waktu pelayanan berpotensi memicu pungutan liar. “Kalau bisa diperlambat mengapa harus dipercepat.” PELAYANAN publik sejumlah kementerian Kabinet Indonesia Bersatu II terkait dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 masih memprihatinkan. Demikian hasil survei yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia baru-baru ini. Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana daiam rilis pers, kemarin, menyatakan

Hasil Survei di 18 Kementerian: Pelayanan Publik masih Buruk Read More »

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Pelatihan PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi)

Buku / Oleh

Setiap Badan Publik diamanatkan oleh UU KIP untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lembaganya. Setiap PPID mempunyai peran sentral di Badan Publik. Peran PPID untuk lingkungan internal Badan Publik, yakni bertugas mengelola informasi, sedangkan peran PPID untuk lingkungan eksternal, yakni bertugas melayani pemohon informasi. Melihat peran sentral itu, PPID bisa disebut sebagai

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Pelatihan PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi) Read More »

RUU PILKADA: Pemilihan Bupati/Wali Kota Masih Dibahas

Peristiwa / Oleh

JAKARTA, KOMPAS – Kendati berupaya menegosiasikan beberapa isu terkait Revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, beberapa masalah tetap belum disepakati. Salah satunya adalah pemilihan bupati/wali kota. Pemerintah tetap menginginkan pemilihan bupati/ wali kota dilakukan oleh DPRD. Sementara mayoritas fraksi di parlemen masih menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung. “Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa pemilihan gubernur

RUU PILKADA: Pemilihan Bupati/Wali Kota Masih Dibahas Read More »

Uang Kami, Tanggung Jawab Kami

Buku / Oleh

Mengapa Kelompok Masyarakat Sipil Perlu Menelusuri dan Memantau Pembelanjaan Anggaran? “Terkadang para pejabat publik bingung membedakan antara uang rakyat dan uang mereka.” – Aktivis anggaran di Uganda – “Kalau saya memberi anak saya uang 10 Rupee dan menyuruh anak saya ke pasar untuk belanja dengan uang itu, ketika dia pulang, saya pasti minta laporan soal

Uang Kami, Tanggung Jawab Kami Read More »

Warga Kabupaten Lombok Utara Semakin Aktif Mendorong KIP

Peristiwa / Oleh

Advokasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lombok Utara (KLU) semakin gencar dilakukan warga. Terutama soal informasi layanan kesehatan dan dokumen kependudukan. Sampai saat ini banyak warga mengeluhkan informasi sasaran penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tidak kunjung diinformasikan. Padahal warga mengangap informasi ini sangat penting sebagai salah satu acuan untuk bisa mengawal apakah pemberian

Warga Kabupaten Lombok Utara Semakin Aktif Mendorong KIP Read More »

Gerakan Permintaan Informasi Makin Membesar

Peristiwa / Oleh

Masyarakat tampaknya tidak menyia-nyiakan keberadaan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Jaminan hukum ini dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Berikut ini merupakan cerita gerakan permintaan informasi di NTT dan NTB. Ngada, NTT Jaringan Masyarakat Sipil Kabupaten Ngada (JASMIN) pada tanggal 7 Juni 2013 melakukan permohonan informasi

Gerakan Permintaan Informasi Makin Membesar Read More »

Scroll to Top