Mengapa Kelompok Masyarakat Sipil Perlu Menelusuri dan Memantau Pembelanjaan Anggaran? “Terkadang para pejabat publik bingung membedakan antara uang rakyat dan uang mereka.” – Aktivis anggaran di Uganda – “Kalau saya memberi anak saya uang 10 Rupee dan menyuruh anak saya ke pasar untuk belanja dengan uang itu, ketika dia pulang, saya pasti minta laporan soal […]
Uang Kami, Tanggung Jawab Kami Read More »
Advokasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lombok Utara (KLU) semakin gencar dilakukan warga. Terutama soal informasi layanan kesehatan dan dokumen kependudukan. Sampai saat ini banyak warga mengeluhkan informasi sasaran penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tidak kunjung diinformasikan. Padahal warga mengangap informasi ini sangat penting sebagai salah satu acuan untuk bisa mengawal apakah pemberian
Warga Kabupaten Lombok Utara Semakin Aktif Mendorong KIP Read More »
Masyarakat tampaknya tidak menyia-nyiakan keberadaan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Jaminan hukum ini dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Berikut ini merupakan cerita gerakan permintaan informasi di NTT dan NTB. Ngada, NTT Jaringan Masyarakat Sipil Kabupaten Ngada (JASMIN) pada tanggal 7 Juni 2013 melakukan permohonan informasi
Gerakan Permintaan Informasi Makin Membesar Read More »
Pencegahan korupsi di daerah harus dimulai dengan menyinkronkan aturan perundangan yang berkaitan dengan otonomi daerah. RANCANGAN UndangUndang (RUU) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang sedang dibahas pemerintah dan DPR dinilai berpotensi menyuburkan praktik korupsi di daerah. Salah satunya tampak dari ketentuan Pasal 47 RUU itu yang mengatur tentang syarat umuk menjadi calon kepala daerah. Pasal itu
RUU Pemda Berpotensi Suburkan Korupsi Read More »
Pemerintah didesak membuka isolasi daerah terpencil untuk mengatasi kemiskinan di Papua. JAKARTA – Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dialokasikan pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus ditingkatkan. Kendati demikian, penambahan itu tidak berkorelasi dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Papua. Sejak pelaksanaan otsus 2001, pemerintah pusat secara keseluruhan telah
Dana Otsus Papua tak Manjur Read More »
“Dalam waktu secepatnya seluruh SKPD, kecamatan dan kelurahan harus segera membentuk PPID, mengingat hal tersebut selaras dengan visi missi Kabupaten Malang” Demikian kutipan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dalam pembukaan acara sosialisasi pembentukan PPID pada kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Malang, 4 Juli 2013. PATTIRO CATI berpartisipasi menjadi narasumber bersama PPID Pemprov Jatim dan Komisi
Pemkab Malang Dorong SKPD, Kecamatan dan Kelurahan Bentuk PPID Read More »
KEEROM – Fasilitator Penguatan Masyarakat pelayanan publik, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Hieronimus Hamu mengungkapkan, dalam mendorong terciptanya transparansi informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah untuk perbaikan, pihaknya selaku Implementing Partner yang sedang dilaksanakan program dukungan terhadap penguatan Kapasitas dan Pendampingan Akses Masyarakat untuk mendapatkan informasi dan selanjutnya disebut Program Community Access
Peranan Badan Publik Sangat Diperlukan Masyarakat Read More »
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) mengadakan acara diskusi Local Governance Forum II bertemakan “MELAWAN KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG” dalam Harmonisasi 5 (lima) RUU terkait Pemerintahan Daerah. Publik dikejutkan kepala daerah banyak terjerat oleh korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Februari 2013, Mendagri Gamawan Fauzi melansir data yang memprihatinkan. Dalam Sembilan tahun terakhir, 2004 – 2012, terdapat
Banyak sekolah di Lombok Barat dan Mataram, NTB yang cenderung tertutup dalam proses penerimaan siswa baru. Kalaupun ada, informasi yang disampaikan tidak utuh tapi setengah-setengah, terutama berkaitan dengan daya tampung siswa baru Kondisi ini terungkap dalam talkshow Mataram Dialog Forum (MDF) yang disiarkan oleh TV9 pada Ahad, 30 Juni 2013 pukul 08.00 WITA. Sebagai narasumber
DPR RI menyetujui dan menetapkan 7 (tujuh) orang Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2013-2017, dalam Sidang Paripurna hari Selasa, 2 Juli 2013. Penetapan ke-tujuh orang Komisioner KIP terpilih tersebut setelah Komisi 1 DPR melalui musyawarah mufakat melakukan uji kelayakan terhadap 21 calon anggota KIP Komisi I DPR, pada 25 – 26 Juni 2013 lalu.
PATTIRO Update | 2 Juli 2013 Read More »
Selama ini, belum banyak Pemerintah Daerah mensosialisasikan APBD sebagai bentuk transparansi anggaran. Padahal, mensosialisaikan APBD kepada masyarakat menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Permendagri 59 tahun 2007 pasal 116 tentang pengelolaan APBD. Masih banyak Pemda yang memilki paradigma bahwa APBD adalah dokumen rahasia negara, namun di beberapa daerah paradigma ini telah mulai berubah
Pelatihan Merancang Citizen Budget Melalui Poster APBD yang User Friendly Read More »
Press Release KOALISI FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA KOMISI INFORMASI PUSAT 2013-2017 LAHIR DARI RAHIM PROSES YANG TERTUTUP Proses seleksi Komisi Informasi Periode 2013-2017 telah berakhir. Berdasarkan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) yang dilakukan Komisi I DPR RI akhirnya terpilih tujuh orang nama, diantaranya Abdulhamid Dipopramono, Dyah Aryani Prastyastuti, Evy
Siaran Pers: Koalisi FOINI | Komisioner KIP 2013-2017 Dipilih dalam Proses yang Tertutup Read More »
