Skip to content

Author name: PATTIRO

Koalisi Kebebasan Informasi Desak Presiden Segera Bentuk Pansel KI

Peristiwa / Oleh

Mandat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan segera diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2009-2013. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009, masa jabatan Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 akan berakhir pada 2 Juni 2013. Namun hingga saat ini, memasuki bulan kedua 2013, yang berarti masa jabatan Komisi Informasi […]

Koalisi Kebebasan Informasi Desak Presiden Segera Bentuk Pansel KI Read More »

Pejabat Tersangka Harus Mundur

Peristiwa / Oleh

SERANG – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten meminta kepada para pejabat di lingkungan Pemprov Banten yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mengundurkan diri. Jika tidak ada kesadaran, PATTIRO meminta Gubernur Ratu Atut Chosiyah mencopot sejumlah pejabat yang tersangkut kasus hukum. Pihaknya meminta Pemprov Banten berkaca pada kasus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi

Pejabat Tersangka Harus Mundur Read More »

Advokasi Pembentukan PPID Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

Peristiwa / Oleh

Kisah Advokasi Pembentukan PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) Kabupaten Keerom Provinsi Papua oleh Peter Supardi (District Facilitator Badan Publik Kabupaten Keerom, Papua) Pada 10 September 2012, saya secara resmi bergabung dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), melaksanakan program dukungan Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD). Saya ditempatkan sebagai distrik fasilitator badan publik Kabupaten

Advokasi Pembentukan PPID Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Read More »

Pendidikan Banten Belum Maksimal

Peristiwa / Oleh

SERANG – Komitmen Pemprov Banten terhadap dunia pendidikan dianggap belum maksimal. Capaian-capaian yang ada dinilai masih semu atau jauh dari harapan. Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten menilai, dalam kurun waktu 2012 lalu komitmen pelayanan pendidikan di Banten belum maksimal jika diukur dari beberapa indikator yang menyangkut komponen indeks pembangunan manusia (IPM). ”Melihat IPM komitmen,

Pendidikan Banten Belum Maksimal Read More »

Produktivitas DPRD Banten Rendah

Peristiwa / Oleh

SERANG — Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten menilai produktivitas anggota DPRD Banten dalam membuat regulasi berupa peraturan daerah (perda) dinilai rendah. Belum lagi, adanya perda yang dinilai tidak sesuai kebutuhan pelayanan publik. “Dalam memproduksi perda, DPRD Banten sejak 2009-2012 hanya menghasilkan 21 perda. Rata-rata setiap tahun DPRD Banten menghasilkan lima perda. Hal ini menunjukkan

Produktivitas DPRD Banten Rendah Read More »

Sosialisasi RAPBS Online Diintensifkan

Peristiwa / Oleh

SEMARANG – Sosialisasi pelaporan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) secara online mesti diintensifkan hingga tingkat RT/RW. Hal itu UNTUK menunjukkan keseriusan Pemkot terhadap transparansi pengelolaan dana yang dilakukan pihak sekolah. “RAPBS online ini hanya jadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Patut diapresiasi, namun implementasinya perlu dikawal bersama,” ujar Aryanto Nugroho, Koordinator

Sosialisasi RAPBS Online Diintensifkan Read More »

BOS online diluncurkan kembali untuk transparansi

Peristiwa / Oleh

Dinas Pendidikan Semarang meluncurkan kembali program online Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan transparansi dalam cara dana tersebut digunakan di sekolah dasar dan menengah pertama setempat. Kepala agensi Bunyamin mengatakan bahwa program ini pertama kali diluncurkan tiga tahun lalu dan akan diluncurkan kembali pada 16 Januari untuk mencegah penyalahgunaan dana BOS. “Kami telah menyebarluaskan informasi

BOS online diluncurkan kembali untuk transparansi Read More »

Koalisi CSO untuk Awasi Penganggaran Merauke Dibentuk

Peristiwa / Oleh

MERAUKE – Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) menggelar kegiatan guna pembentukan bangun koalisi (jaringan) Civil Society Organization (CSO) atau Organisasi Masyarakat Sipil  bagi 22 orang aktivis CSO di Kabupaten Merauke. Kegiatan yang difasilitasi oleh PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) tersebut digelar di ruang rapat Bappeda Merauke, Jumat (7/12) kemarin. Fasilitator BK CSO, Bastian

Koalisi CSO untuk Awasi Penganggaran Merauke Dibentuk Read More »

AIPD dan PATTIRO Gelar Training Analisis Anggaran di Kabupaten Dompu NTB

Peristiwa / Oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini bukan lagi rahasia negara dan wajib dipublikasikan. Warga masyarakat harus bisa melakukan pengawalan dari mulai perencanaan hingga penggunaan yang berpihak kepada rakyat. Lahirnya undang-undang tentang pemerintahan daerah memberi peluang kepada daerah untuk mengatur penggunaannya. Undang-undang tersebut juga menandai terbukanya kesempatan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan desentralisasi berjalan baik.

AIPD dan PATTIRO Gelar Training Analisis Anggaran di Kabupaten Dompu NTB Read More »

Kompaks Kritik Tunjangan Pegawai

Peristiwa / Oleh

SEMARANG – Koalisi Masyarakat Peduli Anggaran Kota Semarang (Kompaks) yang terdiri dari beberapa lembaga menolak rencana penganggaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dan juga kenaikan tunjangan perumahan untuk anggota Dewan. Lembaga yang tergabung dalam Kompaks antara lain PATTIRO Semarang, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang, KP2KKN, KAMMI Semarang, PC PMII Kota Semarang, Komunitas Kemijen, Komunitas Lamper Kidul,

Kompaks Kritik Tunjangan Pegawai Read More »

Keterbukaan dan Transparansi Kunci Sukses Pembangunan

Peristiwa / Oleh

JAKARTA — “Bank Dunia melihat keterbukaan dan transparansi sebagai kunci dalam menciptakan hasil pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas,” kata Dini Sari Djalal, Senior Communications Officer Bank Dunia perwakilan Indonesia, saat memberi open statement diskusi bertajuk Bank Dunia dan Pembangunan Terbuka (Open Development), Senin (3/12) di kantor World Bank perwakilan Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman

Keterbukaan dan Transparansi Kunci Sukses Pembangunan Read More »

Pelayanan Publik di Jeneponto harus Ditingkatkan

Peristiwa / Oleh

JENEPONTO — Masih buruknya pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintahan, membuat Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, meminta jajarannya meningkatkan pelayanan. Sebagaimana terungkap pada diskusi publik antara PATTIRO Jeneponto (Jeka), bersama Wakil Bupati Jeneponto Burhanuddin Baso Tika, Ketua DPRD Mulyadi Mustamu, Sekkab Iksan Iskandar, Kadisdukcapil Bakarang, Sekretaris Inspektorat Zainel Lau, dan undangan lainnya, yang digelar di

Pelayanan Publik di Jeneponto harus Ditingkatkan Read More »

Scroll to Top