Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa mulai melangkah dengan membuat beberapa kesepakatan dengan pemerintah, antara lain membuat klasifikasi tentang desa. “Kalangan DPR dan pemerintah sepakat membuat klasifikasi desa. Ada desa dan desa adat,” kata anggota Pansus dari F-PAN Totok Daryanto kepada JurnalParlemen, Rabu (10/4). Kata Totok, masuknya desa adat ke dalam RUU ini sebagai bentuk penghargaan […]
Pansus RUU Desa Sepakati Dua Jenis Desa Read More »
Efektivitas Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat oleh: Didik Purwandanu, Senior Program Manajer PATTIRO bidang Akuntabilitas Sosial “..Tetapi PEPERA bukan achir tudjuan kita. Masalah jang paling penting adalah Pembangunan Daerah Irian Barat setjara serentak dan dalam rangka pelaksanaan REPELITA… Seperti halnja dengan Daerah-daerah lainnja, Irian Baratpun segera akan menerima kedudukannja sebagai Daerah tingkat
Memo Kebijakan: Efektivitas Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat Read More »
Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten mendukung sejumlah fraksi yang mendesak Pemprov Banten mengkaji ulang tarif RSUD Banten. Hal ini dilakukan agar tarif yang ditetapkan tidak memberatkan masyarakat sebagai penerima layanan. “Kami dari Pattiro Banten sepakat agar tarif RSUD Banten harus dikaji secara matang dan mengacu tingkat kemampuan finansial masyarakat Banten dalam mengakses pelayanan kesehatan,”
PATTIRO Dukung Tarif RSUD Dikaji Ulang Read More »
Durasi: 12:39 HAK UNTUK TAHU, dimana masyarakat berhak atas informasi yang mereka butuhkan. Pragmen Informasi Jaminan Pembiayaan Persalinan dari Bidan Desa. UU No. 14 Tahun 2008 menjamin pelayanan atas informasi kepada masyarakat. Film pendek berjudul “Tong Was-Was” (Jangan Khawatir) ini mengisahkan kegalauan masyarakat yang tidak mengetahui informasi atas program bantuan pemerintah. Kegalauan tersebut kemudian
Hak Untuk Tahu, Atas Informasi yang Dibutuhkan Read More »
Kelompok perempuan Setia Kawan Desa Jagaraga dan community center/kelompok warga (CC) Desa Gelogor Kabupaten Lombok Barat, NTB melakukan permohonan informasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Selasa, 9 April 2013. Aminah sebagai wakil dari kelompok perempuan Setia Kawan dan Susmiyati mewakili CC Gelogor mengajukan permohonan informasi untuk menanyakan kejelasan tentang peraturan yang menjadikan akta
Minta Informasi Soal Akta, Kelompok Warga Langsung Dapat Kepastian Read More »
PANITIA SELEKSI (PANSEL) CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE 2013-2017 d/a: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Gedung A (Belakang) Lt. IV Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp: (021) 3440051, Fax: (021) 3440051 www.kominfo.go.id dan seleksi.kominfo.go.id PENGUMUMAN Meneruskan Pengumuman Ujian Tertulis Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013 – 2017 pada tanggal 26
Pengumuman Pansel Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Read More »
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang sedang dibahas di DPR dinilai masih memberikan peluang munculnya peraturan daerah (Perda) diskriminatif. Poin ini mencuat dalam diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) di Hotel Ibis, Jumat (15/3). “Karena dari faktanya, kami terima masih laporan tentang Perda diskriminatif,” kata Komisioner Komnas Perempuan
Draf RUU Pemda Memberi Celah Perda Diskriminatif Read More »
JAKARTA – “Pembangunan ke depan akan memprioritaskan pendekatan gender, baik dalam perencanaan, penganggaran, hingga ketingkat pelayanan kepada masyarakat’” Demikian ditegaskan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana, pada pembukaan peluncuran dan sosialisasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG). Acara yang diselenggarakan pada 5 Maret 2013, di Gedung Bappenas,
Peluncuran Stranas Pengarusutamaan Gender Melalui PPRG Read More »
PEKALONGAN, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Pekalongan menerima 314 pengaduan dari masyarakat Kota Pekalongan dalam Bulan Pengaduan Pelayanan Publik yang dilaksanakan selama November hingga Desember 2012. Masalah biaya dalam bentuk infak dan shodakoh di sejumlah sekolah, ketidakjelasan prosedur pengajuan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) serta ketidakjelasan prosedur pengurusan administrasi kependudukan
Masyarakat Keluhkan Infak dan Shadaqah di Sekolah Read More »
PATTIRO sebagai mitra Program Australia Indonesia Partnership Maternal and Neonatal Health (AIPMNH), akan mengadakan acara Diskusi Best Practice – Pengarusutamaan Gender dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun kegiatan dilaksanakan pada: KAMIS, 28 FEBRUARI 2013 09.00 – 12.30 WIB HOTEL IBIS SLIPI Jalan Letnan Jenderal S Parman Kav 59 11480 Konfirmasi kehadiran
Diskusi Best Practice – Pengarusutamaan Gender dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak Read More »
Mandat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan segera diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2009-2013. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009, masa jabatan Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 akan berakhir pada 2 Juni 2013. Namun hingga saat ini, memasuki bulan kedua 2013, yang berarti masa jabatan Komisi Informasi
Koalisi Kebebasan Informasi Desak Presiden Segera Bentuk Pansel KI Read More »
SERANG – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten meminta kepada para pejabat di lingkungan Pemprov Banten yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mengundurkan diri. Jika tidak ada kesadaran, PATTIRO meminta Gubernur Ratu Atut Chosiyah mencopot sejumlah pejabat yang tersangkut kasus hukum. Pihaknya meminta Pemprov Banten berkaca pada kasus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi
Pejabat Tersangka Harus Mundur Read More »
