SERANG — Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten menilai produktivitas anggota DPRD Banten dalam membuat regulasi berupa peraturan daerah (perda) dinilai rendah. Belum lagi, adanya perda yang dinilai tidak sesuai kebutuhan pelayanan publik. “Dalam memproduksi perda, DPRD Banten sejak 2009-2012 hanya menghasilkan 21 perda. Rata-rata setiap tahun DPRD Banten menghasilkan lima perda. Hal ini menunjukkan […]
Produktivitas DPRD Banten Rendah Read More »
SEMARANG – Sosialisasi pelaporan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) secara online mesti diintensifkan hingga tingkat RT/RW. Hal itu UNTUK menunjukkan keseriusan Pemkot terhadap transparansi pengelolaan dana yang dilakukan pihak sekolah. “RAPBS online ini hanya jadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Patut diapresiasi, namun implementasinya perlu dikawal bersama,” ujar Aryanto Nugroho, Koordinator
Sosialisasi RAPBS Online Diintensifkan Read More »
Dinas Pendidikan Semarang meluncurkan kembali program online Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan transparansi dalam cara dana tersebut digunakan di sekolah dasar dan menengah pertama setempat. Kepala agensi Bunyamin mengatakan bahwa program ini pertama kali diluncurkan tiga tahun lalu dan akan diluncurkan kembali pada 16 Januari untuk mencegah penyalahgunaan dana BOS. “Kami telah menyebarluaskan informasi
BOS online diluncurkan kembali untuk transparansi Read More »
MERAUKE – Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) menggelar kegiatan guna pembentukan bangun koalisi (jaringan) Civil Society Organization (CSO) atau Organisasi Masyarakat Sipil bagi 22 orang aktivis CSO di Kabupaten Merauke. Kegiatan yang difasilitasi oleh PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) tersebut digelar di ruang rapat Bappeda Merauke, Jumat (7/12) kemarin. Fasilitator BK CSO, Bastian
Koalisi CSO untuk Awasi Penganggaran Merauke Dibentuk Read More »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini bukan lagi rahasia negara dan wajib dipublikasikan. Warga masyarakat harus bisa melakukan pengawalan dari mulai perencanaan hingga penggunaan yang berpihak kepada rakyat. Lahirnya undang-undang tentang pemerintahan daerah memberi peluang kepada daerah untuk mengatur penggunaannya. Undang-undang tersebut juga menandai terbukanya kesempatan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan desentralisasi berjalan baik.
AIPD dan PATTIRO Gelar Training Analisis Anggaran di Kabupaten Dompu NTB Read More »
SEMARANG – Koalisi Masyarakat Peduli Anggaran Kota Semarang (Kompaks) yang terdiri dari beberapa lembaga menolak rencana penganggaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dan juga kenaikan tunjangan perumahan untuk anggota Dewan. Lembaga yang tergabung dalam Kompaks antara lain PATTIRO Semarang, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang, KP2KKN, KAMMI Semarang, PC PMII Kota Semarang, Komunitas Kemijen, Komunitas Lamper Kidul,
Kompaks Kritik Tunjangan Pegawai Read More »
JAKARTA — “Bank Dunia melihat keterbukaan dan transparansi sebagai kunci dalam menciptakan hasil pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas,” kata Dini Sari Djalal, Senior Communications Officer Bank Dunia perwakilan Indonesia, saat memberi open statement diskusi bertajuk Bank Dunia dan Pembangunan Terbuka (Open Development), Senin (3/12) di kantor World Bank perwakilan Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman
Keterbukaan dan Transparansi Kunci Sukses Pembangunan Read More »
JENEPONTO — Masih buruknya pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintahan, membuat Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, meminta jajarannya meningkatkan pelayanan. Sebagaimana terungkap pada diskusi publik antara PATTIRO Jeneponto (Jeka), bersama Wakil Bupati Jeneponto Burhanuddin Baso Tika, Ketua DPRD Mulyadi Mustamu, Sekkab Iksan Iskandar, Kadisdukcapil Bakarang, Sekretaris Inspektorat Zainel Lau, dan undangan lainnya, yang digelar di
Pelayanan Publik di Jeneponto harus Ditingkatkan Read More »
Setiap warga negara selalu memerlukan beragam pelayanan (barang dan jasa) baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Produk layanan yang disediakan pemerintah (public goods) diantaranya adalah pelayanan atas keamanan, pelayanan identitas diri seperti KTP, SIM maupun akta tanah, pelayanan listrik, pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Meskipun untuk yang dua hal terakhir (pelayanan pendidikan dan kesehatan), pihak
Angkernya Pelayanan Publik Read More »
JAKARTA — PATTIRO bersama TII (Transparency International Indonesia), ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), dan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) yang merupakan Tim Inti Open Government Indonesia (OGI) terlibat dalam mendorong piloting pelaksanaan Open Government Partnership (OGP). Dua daerah yang mulai diinisiasi sebagai daerah percontohan adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Ambon, serta menyusul
Dukungan LSM untuk Inisiatif Keterbukaan Pemerintah (OGI) di Kalteng dan Ambon Read More »
SEMARANG — Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang meminta Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah menyediakan mekanisme komplain untuk pengaduan dugaan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). “Selama ini tidak pernah ada keluhan, karena memang masyarakat tidak mengetahui mekanisme komplain. Apalagi masih ada sekolah yang tidak memiliki unit pengaduan dan tidak ada petugas khusus untuk
PATTIRO: Sediakan Mekanisme Komplain BOS Read More »
SEMARANG—Hasil survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pukulan bagi Pemkot dan instansi terkait. Sapta Program yang didengungkan pemerintahan hanya slogan. Bagaimana tidak? Salah satu program yang ditetapkan itu adalah menyangkut peningkatan layanan publik. Akan tetapi hasil yang dilakukan KPK justru menempatkan Kota Semarang nomor empat terbawah dari 60 kota yang disurvei. Pegiat Pusat Telaah
Layanan Aduan Macet, Masyarakat Pilih Media Massa Read More »
