Author name: PATTIRO

Layanan Aduan Macet, Masyarakat Pilih Media Massa

Peristiwa / Oleh

SEMARANG—Hasil survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pukulan bagi Pemkot dan instansi terkait. Sapta Program yang didengungkan pemerintahan hanya slogan. Bagaimana tidak? Salah satu program yang ditetapkan itu adalah menyangkut peningkatan layanan publik. Akan tetapi hasil yang dilakukan KPK  justru menempatkan Kota Semarang nomor empat terbawah dari 60 kota yang disurvei. Pegiat Pusat Telaah […]

Layanan Aduan Macet, Masyarakat Pilih Media Massa Read More »

PATTIRO Buka Mobil Pengaduan

Peristiwa / Oleh

SOLO – Pelayanan publik di sejumlah kelurahan dan kecamatan di Kota Solo ditemukan masih buruk. Warga mengeluhkan kondisi layanan publik baik molornya pelayanan hingga perilaku petugas ketika mengakses layanan publik. Kesimpulan ini hasil penelitian oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Solo terhadap sejumlah responden yang diambil secara acak. Pengambilan sampel dilakukan terhadap 300 orang

PATTIRO Buka Mobil Pengaduan Read More »

PATTIRO: Bantuan Hukum Gratis Minim Sosialisasi

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai layanan bantuan hukum oleh Pemerintah Kota Semarang secara gratis untuk masyarakat miskin masih minim sosialisasi sehingga masyarakat banyak yang beralih ke lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Banyak masyarakat miskin tidak tahu bahwa ada bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Pemkot Semarang serta tidak tahu bagaimana untuk mengaksesnya,” kata aktivis

PATTIRO: Bantuan Hukum Gratis Minim Sosialisasi Read More »

BOS: Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas

Peristiwa / Oleh

Pelaksanaan mandat konstitusi, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar sudah semestinya dijalankan dengan serius oleh Pemerintah. Dan ini ditunjukkan dengan tingginya nilai anggaran yang dialokasikan untuk bidang ini. Salah satu program unggulan dibidang pendidikan ini adalah Program Bantuan Operasional Sekolah. Sejak dilaksanakan pada Tahun 2005, Program BOS selalu berada dalam proses perbaikan terus

BOS: Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas Read More »

PATTIRO: Masyarakat Tak Puas Pelayanan Publik di Solo

Peristiwa / Oleh

Tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan publik di Surakarta dinilai rendah. Penilaian tersebut muncul berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Solo selama beberapa bulan terakhir. Pegiat PATTIRO Solo, Alif Basuki, menyebutkan bahwa mereka telah melakukan penelitian terhadap 300 responden. “Data lapangan kami peroleh dengan wawancara mendalam,” kata dia di Surakarta,

PATTIRO: Masyarakat Tak Puas Pelayanan Publik di Solo Read More »

Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender

Modul, Publikasi / Oleh

Setelah 60 tahun Kemerdekaan Indonesia, tingkat kesejahteraan (kesehatan pendidikan, dan perekonomian) perempuan Indonesia masih rendah. Hal itu tercermin dari Human Development Index (HDI) dan Gender Development Index (GDT) Indonesia yang masih rendah. Demikian pula dalam Gender Empowerment Measurement (GEM), Indonesia belum berada pada posisi yang menggembirakan. Hal ini ditandai rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan Indonesia, termarjinalisasinya

Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender Read More »

Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi

Buku / Oleh

Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti membutuhkan informasi, apakah itu informasi yang berkaitan dengan pekerjaan, kepentingan jasmani dan rohani, kesehatan, pendidikan, kebutuhan sehari-hari, maupun terkait perkembangan ilmu pengetahuan di sekitar kita dan di belahan bumi lainnya. Setiap orang memiliki hak kebebasan informasi sebagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional oleh PBB sejak tahun 1946 dalam

Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi Read More »

[Diskusi Kebijakan-I] RUU ASN, ‘Big Bang’ Kedua Reformasi

Peristiwa / Oleh

JAKARTA, 9 NOPEMBER 2012 – “Keberadaan RUU Aparatur Sipil Negara ini menjadi penanda akan terjadinya ‘big bang’ kedua selama masa reformasi negeri kita’” demikian pernyataan Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif PATTIRO, tatkala mengantarkan Diskusi Kebijakan-I yang diselenggarakan hari Kamis, awal Nopember lalu. Diskusi yang diadakan oleh Unit Kebijakan Publik, PATTIRO ini mengambil lokasi di Lantai

[Diskusi Kebijakan-I] RUU ASN, ‘Big Bang’ Kedua Reformasi Read More »

Mengembalikan Hak Umat: Pengalaman Nahdliyyin Center Pekalongan dalam Membangun dan Memberdayakan Komunitas

Buku / Oleh

“Setelah era politik parpol-parpol yang berebut kekuasaan, disusul oleh kekuasaan kaum“Setelah era politik parpol-parpol yang berebut kekuasaan, disusul oleh kekuasaan kaum profesional dan kemudian tentara/militer selama tigapuluh tahun lebih, kini datanglah era untuk menyaksikan munculnya peranan lembaga-lembaga keagamaan (seperti ulama dan sebagainya). —– KH Abdurrahman Wahid, “Tahan Berpolitikkah Pondok Pesantren?,” www.gusdur.net, 5 Oktober 2005 NAHDLATUL

Mengembalikan Hak Umat: Pengalaman Nahdliyyin Center Pekalongan dalam Membangun dan Memberdayakan Komunitas Read More »

Konsolidasi Jaringan PATTIRO Raya dalam PUPN Anyer 2012

Peristiwa / Oleh

Sejak didirikan pada tahun 1999, PATTIRO telah berkontribusi  dalam memfasilitasi interaksi para pelaku dalam pembuatan kebijakan publik maupun dalam peningkatan pelayanan publik dan anggaran di daerah. Dalam memainkan perannya, PATTIRO memfasilitasi  masyarakat sipil untuk melakukan advokasi anggaran, inisiasi Peraturan Daerah, serta mengembangkan model perbaikan pelayanan publik melalui mekanisme komplain. Di saat bersamaan PATTIRO juga mengembangkan

Konsolidasi Jaringan PATTIRO Raya dalam PUPN Anyer 2012 Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2011

Laporan Tahunan / Oleh

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sejak terjadinya reformasi di akhir dekade 1990-an, Indonesia mengalami perubahan pesat dalam kehidupan bernegara, yakni terjadi penguatan komitmen untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) serta menerapkan semangat demokratisasi dan desentralisasi. Komitmen pemerintah untuk senantiasa menegakkan HAM dimulai dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, membuat undang-undang tentang penjaminan dan pengaturan HAM,

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2011 Read More »

Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia

Publikasi / Oleh

Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak 1970-an. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Terdapat argumentasi bahwa, pertama pemanfaatan teknologi pupuk sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. Kedua, petani Indonesia umumnya tidak bisa memanfaatkan teknologi pupuk

Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia Read More »

Scroll to Top