Author name: PATTIRO

Laporan Auditor Independen 2020

No. : 00003/3/0348/AU.2/11/1236-2/1/III/2021 Kepada yang Terhormat, Badan Pengawas dan Pengurus YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) JAKARTA Kami telah mengaudit Laporan Keuangan YAYASAN PATTIRO terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi […]

Laporan Auditor Independen 2020 Read More »

Desktop Research | Mengarusutamakan Gender di Sektor Penambangan Emas Skala Kecil (PESK)

Merkuri menjadi permasalahan serius saat tragedi Minamata terjadi pada tahun 1950an. Konsumsi bahan-bahan yang tercemar merkuri diiringi munculnya beragam penyakit saraf misterius hingga kematian yang terjadi pada penduduk Teluk Minamata di prefektur Kumamoto, Jepang. Para penderita penyakit mengeluhkan mati rasa pada tangan dan kaki, ketidakmampuan untuk menggenggam objek kecil, jalan yang goyah, dan perubahan suara.

Desktop Research | Mengarusutamakan Gender di Sektor Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) Read More »

Perlu Pendampingan Serius dalam Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendampingan pemerintah atas pelaksanaan regulasi dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong efektivitas kebijakan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengemuka dalam Local Governance Forum PATTIRO pada Jumat, 26 Februari 2021 bertema “Menakar Efektivitas Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah” dan mengundang berbagai pemda di Indonesia. Program Manager PATTIRO Ramlan Nugraha menyampaikan, dalam beberapa

Perlu Pendampingan Serius dalam Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Read More »

Kesenjangan Gender dalam Perhutanan Sosial

PATTIRO menyelenggarakan Diskusi Stakeholders membahas Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perhutanan Sosial (PS), pada 23 Februari 2021. Diskusi yang diselenggarakan secara virtual ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para stakeholer terkait dengan studi yang sedang dilakukan oleh PATTIRO. Hadir sebagai narasumber ahli adalah Suraya Afif (Peneliti), Sulistiyono (Pokja Gender Provinsi NTB) dan Yulius Hendra (Fasilitator Nasional PUG-PPRG, PATTIRO). Hasil

Kesenjangan Gender dalam Perhutanan Sosial Read More »

9 Think Tank Indonesia Diakui Dunia; Ada CSIS, SMERU, ICW, dan PATTIRO

Berita Baru, Internasional – Lauder Institute pada Universitas Pennsylvania Amerika Serikat mengembangkan sebuah inisiatif yang mereka sebut Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) untuk melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga riset kebijakan di seluruh dunia. Sejak tahun 2010, penilaian tersebut menghasilkan indeks lembaga think tanks secara global dengan melibatkan ratusan panelis dari seluruh dunia. Lebih dari

9 Think Tank Indonesia Diakui Dunia; Ada CSIS, SMERU, ICW, dan PATTIRO Read More »

PATTIRO dan CSO di Jayapura Sampaikan Gagasan Pengembangan Distrik Membangun Membangun Distrik

Distrik Membangun Membangun Distrik (DMMD) yang digagas oleh Bappenas bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, saat ini tengah dikembangkan dan diimplementasikan. Konsep ini bertujuan mempercepat pembangunan di Tanah Papua dengan mendorong penguatan peran Distrik. Sebagai upaya menguatkan konten DMMD, PATTIRO bersama organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Jayapura menyampaikan masukan terkait DMMD sebagai strategi pembangunan yang

PATTIRO dan CSO di Jayapura Sampaikan Gagasan Pengembangan Distrik Membangun Membangun Distrik Read More »

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini proses penyusunan APBD dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggarannya melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi Read More »

Laporan Studi | Pembiayaan Berkelanjutan Taman Nasional melalui Pembentukan Badan Layanan Umum

Inisiatif untuk memperjelas arah pengelolaan TN sudah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan sejak 2006, melalui model Taman Nasional (TN) mandiri, dan memasukkan 12 TN dalam Rencana Strategis 2010-2014 untuk berstatus Badan Layanan Umum (BLU) sebagai indikator utamanya. TN menghadapi persoalan yang komplek dan beragam, selain juga pendanaan yang sangat terbatas, sehingga menimbulkan kesenjangan antara luas wilayah

Laporan Studi | Pembiayaan Berkelanjutan Taman Nasional melalui Pembentukan Badan Layanan Umum Read More »

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL)

Pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, instrumen pendanaan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup – kompensasi bagi daerah yang sebagian wilayahnya harus dilindungi maupun insentif bagi yang berkinerja baik – masih sangat terbatas. Pemerintah telah menyampaikan gagasan untuk mengembangkan Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) dan naskah kebijakan ini disusun

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) Read More »

Laporan Auditor Independen 2019

No. : 00002/3/0348/AU.2/11/1236-1/1/IX/2020 Kepada yang Terhormat, Badan Pengawas dan Pengurus YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) JAKARTA Kami telah mengaudit Laporan Keuangan YAYASAN PATTIRO terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi

Laporan Auditor Independen 2019 Read More »

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sedemikian rupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah kemudian diberikan mandat untuk menyusun perencanaan pembangunan secara periodik, yang harus tetap disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah Read More »

PATTIRO Dorong Kemendagri Menunda Pemberlakuan Permendagri No. 90 Tahun 2019

PATTIRO meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunda diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan masih banyak pemerintah daerah yang belum siap melakukan penyesuaian kode dan nomenklatur APBD-nya. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur PATTIRO, Maya Rostanty dalam Local Governance

PATTIRO Dorong Kemendagri Menunda Pemberlakuan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Read More »

Scroll to Top
Skip to content