Author name: PATTIRO

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah

Publikasi / Oleh

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sedemikian rupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah kemudian diberikan mandat untuk menyusun perencanaan pembangunan secara periodik, yang harus tetap disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan […]

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah Read More »

PATTIRO Dorong Kemendagri Menunda Pemberlakuan Permendagri No. 90 Tahun 2019

Berita, Peristiwa / Oleh

PATTIRO meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunda diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan masih banyak pemerintah daerah yang belum siap melakukan penyesuaian kode dan nomenklatur APBD-nya. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur PATTIRO, Maya Rostanty dalam Local Governance

PATTIRO Dorong Kemendagri Menunda Pemberlakuan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Read More »

Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut?

Publikasi / Oleh

Pada tanggal 29 April 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Dalam keputusan menteri tersebut, terdapat 380 daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami penundaan DAU sebesar 35%.

Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut? Read More »

PATTIRO Bersama KemenPAN-RB Selenggarakan LAPOR! Goes To Campus secara Virtual

Berita, Peristiwa / Oleh

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah memberikan ruang partisipasi publik bagi warga untuk terlibat dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta kerjasama antara penyelenggara layanan. Untuk memaksimalkan ruang partisipasi publik, pemerintah telah mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR! yang mengintegrasikan seluruh saluran pengaduan penyelenggara pelayanan publik. Namun sayangnya, setelah diluncurkan

PATTIRO Bersama KemenPAN-RB Selenggarakan LAPOR! Goes To Campus secara Virtual Read More »

Policy Brief | Optimalisasi DBH DR untuk Kemandirian KPH di Provinsi Kalimantan Timur

Policy Brief, Publikasi / Oleh

Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) merupakan sumber daya fiskal yang potensial untuk mendukung percepatan kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Terbukanya pendanaan melalui DBH DR setelah diperluas arah penggunaan melalui UU APBN. Pemanfaatan DBH DR sebagai bagian dari hak daerah perlu didorong untuk mewujudkan target kemandirian KPH. Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan

Policy Brief | Optimalisasi DBH DR untuk Kemandirian KPH di Provinsi Kalimantan Timur Read More »

Local Governance Forum: Refocusing Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai

Berita, Peristiwa / Oleh

Menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak yang ditimbulkannya melalui Perppu No. 1/2020 yang telah diundangkan menjadi UU No. 2/2020. Salah satu imbas dari dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah diprioritaskannya  penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini menuntut Desa untuk cepat melakukan perubahan terhadap APBDesa yang telah ditetapkan sebelumnya.  Untuk meminimalisir

Local Governance Forum: Refocusing Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Read More »

Local Governance Forum : “Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut?”

Berita, Peristiwa / Oleh

PATTIRO merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri untuk merevisi kebijakan terkait penanganan Covid-19 dengan mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan membuka opsi mekanisme penandaan anggaran untuk Covid19. Rekomendasi ini disampaikan oleh PATTIRO dalam acara Local Governance Forum yang bertajuk “Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut?” pada Rabu 20 Mei 2020 yang diselenggarakan oleh PATTIRO secara daring. Direktur PATTIRO,

Local Governance Forum : “Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut?” Read More »

Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang RESPONSIF GENDER

Penelitian, Publikasi / Oleh

Efek dari perubahan iklim dapat mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia. Pihak-pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim tersebut adalah negara-negara berkembang dan kelompok masyarakat yang rentan, sepert perempuan dan anak-anak. Sebuah studi yang dilakukan oleh The London School of Economics and Politcal Science terhadap 141 negara yang terkena bencana pada periode 1981-2002

Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang RESPONSIF GENDER Read More »

Apa Dampak Pemangkasan Eselon di Daerah?

Publikasi / Oleh

Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan pada  kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satunya melalui pemangkasan jenjang kepangkatan struktural atau eselon. Dari lima eselon cukup menjadi dua eselon yakni eselon I dan II. Sisanya diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Melalui

Apa Dampak Pemangkasan Eselon di Daerah? Read More »

Perluas Inisiatif Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah, PATTIRO dan TAF Adakan Pelatihan untuk CSO

Berita, Peristiwa / Oleh

Sejak tahun 2018, The Asia Foundation (TAF) bersama dengan jaringan Civil Society Organization (CSO) telah mengembangkan inisiatif untuk mendorong kebijakan tentang transfer fiskal berbasis ekologi di tingkat Kabupaten yang disebut dengan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan di tingkat Provinsi yang disebut dengan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE). TAPE dan TAKE merupakan skema insentif

Perluas Inisiatif Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah, PATTIRO dan TAF Adakan Pelatihan untuk CSO Read More »

Kertas Kebijakan | BLU TN untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan

Penelitian / Oleh

Indonesia merupakan “Megabiodiversity Country”, karena memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan alam seperti panorama alam yang indah dan unik. Taman Nasional (TN) menjadi benteng terakhir perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia tersebut. Luas Taman Nasional (TN) mencapai 16,2 juta hektar atau 59,81% dari total kawasan konservasi yang mencapai 27,14 juta hektar. Taman Nasional memiliki karakteristik pemanfaatan

Kertas Kebijakan | BLU TN untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan Read More »

PATTIRO Kembali Raih Top Global Think Tank 2019

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta, 15 Februari 2020. Berdasarkan “2019 Global Go To Think Tank Index Report” yang dirilis pada Januari 2020 oleh Universitas Pennsylvania, PATTIRO kembali meraih Top Transparency and Good Governance Think Tanks di urutan ke 34 dari 67 lembaga think tank dunia di isu transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penghargaan ini secara berturut-turut telah

PATTIRO Kembali Raih Top Global Think Tank 2019 Read More »

Scroll to Top
Skip to content