Skip to content

Berita

RUU Pemda kembali Atur soal Izin Presiden

DPR dan pemerintah didesak untuk mengubah substansi Pasal 74 RUU ...

UU Pemda Membentengi Kepala Daerah dari Tuntutan Hukum

Metrotvnews.com, Jakarta: Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ...

Pegiat CATI Dompu, NTB Raih Handayani Award

Fasilitator Badan Publik Program CATI untuk Kabupaten Dompu, Nursyamsiah menerima ...

Buku Bantuan Operasional Sekolah Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas

Pemerintah telah menyusun banyak program, dan diantara program-program tersebut yang ...

Buku Mekanisme Komplain agar Kebijakan Berpihak kepada Masyarakat Miskin

Pelayanan publik merupakan hak masyarakat dan kewajiban bagi negara untuk ...

Buku Panduan Masyarakat Mengakses Informasi Publik

Buku ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan bagi kelompok warga di ...

Berantas Korupsi, RUU Pemda Tak Punya Kekuatan Hukum Mengikat

Publik dikejutkan kepala daerah banyak terjerat oleh korupsi dan penyalahgunaan ...

RUU Pemda Hambat Pemberantasan Korupsi?

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai terdapat sejumlah pasal ...

Siaran Pers: Upaya Perlawanan Pemerintah Terhadap Konstitusi, Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda

Publik dikejutkan kepala daerah banyak terjerat oleh korupsi dan penyalahgunaan ...

Rencana Srategis dan Laporan Assesment Implementasi UU KIP oleh FOINI

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) merupakan jaringan organisasi masyarakat ...

Video Grafis Hak Untuk Tahu Versi 5 Menit

 Video grafis versi 5 Menit tentang hak warga negara ...

Pemerintah dan DPR Diminta Perjelas Hak Diskresi Kepala Daerah

RENCANA pemberian hak diskresi atau kebal hukum bagi kepala daerah ...

Berita

Newsletter

Scroll to Top