Berita
- Beranda
- Siaran Pers
PATTIRO: BPJS dan Puskesmas Harus Transparan Soal Dana Kapitasi JKN
PATTIRO mendesak pihak BPJS, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, dan
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3: Kembali ke Semangat Proporsionalitas
Ketegangan antar dua kelompok fraksi yang berhimpun dalam Koalisi Merah
PATTIRO: Angka Kematian Ibu Pekerjaan Rumah Menkes Baru
WARTA KOTA, JAKARTA – Direktur Eksekutif Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO)
FOINI: UU ORMAS Ancaman Transparansi
Pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah berjalan empat
FOINI: Berkinerja Rendah, Komisi Informasi (KI) Hambat Implementasi UU KIP
Informasi yang menjadi modal dasar masyarakat untuk terus berkembang dan
Ujian Relasi Gubernur–Bupati/Wali Kota: Menyongsong Pemberlakuan UU Pemerintah Daerah yang Baru
“Penambahan kewenangan terhadap gubernur menjadi salah satu hal baru dalam penetapan
PATTIRO: Transparansi PEMDA Masih Rendah, Tantangan Bagi Pemerintah Baru
Evaluasi Implementasi Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran
RUU Pilkada: “Pembatasan Biaya Kampanye Politik dalam Pemilukada adalah Solusi Tepat”
JAKARTA, 18 September 2014 – Minggu depan, 25 September 2014,
Catatan dan Rekomendasi atas UU MD3: Potensial Menyuburkan Korupsi dan Mengekalkan Rezim Kerahasiaan di Daerah
[Jakarta, 21 Juli 2014] Pada 8 Juli 2014, dalam Sidang
SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres
FOINI (Freedom Of Information Network Indonesia) YAPPIKA, PATTIRO, ICW, IPC,
Komitmen Pemerintah pada Gerakan OGP Dipertanyakan
Pusat Telaah dan Informasi regional (PATTIRO) mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap