Berita

Siaran Pers: Efektitas Penggunaan Dana Otsus di Papua dan Papua Barat bisa Dicapai Melalui Transparansi Informasi

Sepanjang 2002 sampai 2012, Provinsi Papua menerima Rp 28,445 triliun

PATTIRO Meminta Pemerintah Menjaga Konsistensi dalam Membentuk PPID dan melakukan Monitoring dan Evaluasi

Tingginya antusiasme dan ekspektasi pemerintah daerah terhadap impelementasi UU Keterbukaan

Siaran Pers: Banyak Kepala Daerah Terlibat Masalah Hukum Materi Restriksi Penyidikan Kepala Daerah Dalam RUU Pemda Harus Dihapuskan

Awal November 2013, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali

Siaran Pers: Agar Program Kartu Jakarta Sehat Efektif dan Tepat Sasaran Masyarakat Bisa Diajak Untuk Mengaudit Melalui Citizen Report Card (CRC)

Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk

Siaran Pers: FOINI: Stop Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik!

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

11 Mahasiswa UPB Patut Diberi Gelar Pejuang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap tanggal 10 November kita selalu memperingati Hari Pahlawan. Kata

Siaran Pers: Perlu Peran Semua Pihak untuk Membangun Open Government Partnership (OGP) Indonesia

Akhir Oktober 2013, Annual Summit Open Government  Partnership (OGP) di

Siaran Pers: Daerah Tolak Raskin, PATTIRO Desak Pemerintah Pusat Juga Ikut Danai Ongkos Distribusi

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) mendesak Pemerintah Pusat untuk

Siaran Pers: Bentuk Majelis Kehormatan BPK untuk Obyektivitas Laporan Audit Invetigasi BPK atas Proyek Hambalang

Bentuk Majelis Kehormatan BPK untuk  Obyektivitas Laporan Audit Invetigasi BPK

Siaran Pers: Koalisi FOINI | Komisioner KIP 2013-2017 Dipilih dalam Proses yang Tertutup

Press Release KOALISI FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA   KOMISI

Siaran Pers: Koalisi FOINI Mengecam Kelambanan Presiden

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan 7

Siaran Pers: Upaya Perlawanan Pemerintah Terhadap Konstitusi, Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda

Publik dikejutkan kepala daerah banyak terjerat oleh korupsi dan penyalahgunaan

Berita

Newsletter

Scroll to Top
Skip to content