Siaran Pers

PATTIRO: Pemerintah Harus Miliki Data Terpilah Difabel

HDI

Jakarta, 23 Juni 2015 – Masuknya Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ke dalam tiga puluh daftar pembahasan prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2015 menghembuskan angin segar pada perjuangan pemenuhan hak-hak dasar para difabel. Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, hal yang harus menjadi perhatian utama pemerintah adalah masalah pendataan jumlah dan karakteristik difabel. Hingga saat ini, pemerintah belum memiliki data terpilah difabel yang

PATTIRO: Tantangan Pelaksanaan UU KIP Semakin Berat

images (1)

Jakarta, 1 Mei 2015 – Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah genap berusia 5 tahun pada 30 April 2015. Namun, pencapaian pemerintah dalam pelaksanaan UU KIP masih jauh dari yang selama ini ditargetkan. Menurut data Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, pada 11 Februari 2015, dari sekitar 694 badan publik, hanya 49.2

PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa

JAKARTA – Janji pemerintah untuk mencairkan dana desa tahap pertama pada minggu kedua bulan April, 2015 belum sepenuhnya terealisasi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, per tanggal 20 April 2015, baru 36 dari 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan penerimaan dana desa, atau baru sekitar 8.2%.. Data tersebut tentu bertolak belakang dengan perkataan Menteri Desa,

PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa

Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Telaah Informasi Regional Dan (PATTIRO), Sad Dian Utomo menyatakan bahwa Kementerian Desa dan PDTT perlu menyusun road map (peta strategi) untuk pencapaian tingkat desa mandiri. Target 5.000 desa mandiri di tahun 2015 ini, hingga saat ini, masih mirip jargon, namun belum menggerakkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapainya. Hal itu

PATTIRO: BUMDes Dinilai Masih Perlu Penguatan Tata Kelola dan Regulasi

Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo mengatakan, target Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di sejumlah desa, perlu diimbangi dengan penguatan aturan tata kelola dan regulasi. Dian mengatakan, pemerintah sebaiknya memfokuskan pendirian BUMDes pada desa-desa yang kondisi pemerintahan desanya sudah