Desentralisasi

Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization)

Oleh

Buku ini adalah sebuah Modul Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang dikembangkan oleh AIPD (Australia Indonesia Partnership for Decentralisation) untuk mendukung penguatan kapasitas CSO (Civil Society Organization), khususnya di kawasan timur Indonesia (Papua, Papua Barat, NTT, NTB, dan Jawa Timur). Poin-poin utama per bagian: A. Pengembangan Modul — Modul disusun karena AIPD memandang perencanaan dan […]

Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization) Read More »

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah

Oleh

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sedemikian rupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah kemudian diberikan mandat untuk menyusun perencanaan pembangunan secara periodik, yang harus tetap disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah Read More »

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah

Oleh

Desentralisasi di Indonesia dimulai pada 7 Mei 1999. Desentralisasi yang dimaksud di sini adalah konsepsi dan praktek desentralisasi yang sesuai dengan Agenda Reformasi: menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Milestone desentralisasi ini ditandai oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak itu, UU Pemda tersebut telah direvisi dan dirubah beberapa kali. Pada momen

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah Read More »

Scroll to Top