Layanan Publik

Mekanisme Komplain agar Pelayanan Publik Lebih Memihak Masyarakat Miskin

Oleh

Ringkasan Buku ini berangkat dari kesenjangan ganda: masyarakat belum sepenuhnya paham apa saja hak mereka dan cara memperolehnya, sementara penyelenggara layanan publik pun belum sepenuhnya menyadari perannya untuk melayani dengan baik. Isi utama buku: Penjelasan dasar tentang apa itu pelayanan publik, apa yang wajib disediakan negara, serta landasan hukum yang menjamin hak dan kewajiban tersebut. […]

Mekanisme Komplain agar Pelayanan Publik Lebih Memihak Masyarakat Miskin Read More »

Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik)

Oleh

Penjabaran konsep pembangunan inklusif menurut International Disability and Development Consortium (IDDC) adalah merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok atau kaum yang terpinggirkan di dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan inklusif berusaha memberikan akses kepada kaum yang terpinggirkan, termasuk

Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik) Read More »

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku?

Oleh

Keterbelakangan pembangunan desa dianggap sebagai penyebab utama tingginya tingkat kesenjangan di Indonesia. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (“UU Desa”) tentang pemerintahan dan keuangan desa dianggap sebagai kebijakan paling progresif dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, dan memiliki potensi besar bagi pembangunan pedesaan. Kajian ini menyelidiki implementasi UU Desa dan menanyakan apakah UU tersebut berfungsi sebagai pendukung

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku? Read More »

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Oleh

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menopang reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjaga hubungan aparat pemerintahan dengan warga masyarakat, dan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan e sien. Dengan demikian,

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Read More »

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas

Oleh

Program Peduli Pilar Difabel telah mendorong  perubahan positif  bagi warga penyandang disabilitas, baik sebagai individu maupun kelompok. Sebagai individu, warga penyandang disabilitas telah memperoleh manfaat naiknya kapasitas dan penerimaan sosial terhadap mereka. Sebagai kelompok, mereka membentuk komunitas pegiat penyandang disabilitas dan giat aktif mengadvokasi kebijakan pemerintah daerah. PATTIRO sebagai pelaksana program memandang pengalaman baik tersebut

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas Read More »

Policy Brief | Sempitnya Ruang Bicara Peserta BPJS

Oleh

Oleh: Dini Inayati, Direktur PATTIRO Semarang Pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat telah tertuang di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 pasal 35. Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik yang diberikan adalah memberikan keluhan jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sayangnya, unit penanganan

Policy Brief | Sempitnya Ruang Bicara Peserta BPJS Read More »

Scroll to Top