Perencanaan

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Oleh

Perubahan iklim yang tidak menentu, membuat masyarakat Indonesia khawatir akan munculnya bencana alam seperti banjir, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, yang mengakibatkan kekurangan pangan, kemiskinan, hingga kematian. Keterbatasan pengetahuan dalam mitigasi dan pemulihan bencana, membuat penderitaan yang lebih berat, khususnya bagi kelompok perempuan yang bergantung pada tugas-tugas domestik. Untuk mengantisipasi kesenjangan, diperlukan adanya pengarusutamaan […]

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Read More »

Laporan Semester 1 Program Dukungan Kepada CSO

Oleh

Program yang bertajuk Dukungan AIPD terhadap Peningkatan Kapasitas CSO dalam Perencanaan dan Penganggaran serta Pengawasan Penggunaan Anggaran Publik atau biasa yang disebut dengan Support to CSO, pada semester pertama (Mei-Oktober) program fokus pada persiapan, penataan manajemen, dan upaya-upaya untuk mencapai output 1 tentang data CSO, output 2 tentang pem-bentukan dan konsolidasi jaringan CSO, serta output

Laporan Semester 1 Program Dukungan Kepada CSO Read More »

Buku Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah

Oleh

Ringkasan Buku ini menjelaskan konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) dan turunannya, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dalam konteks kebijakan pembangunan Indonesia. Poin-poin utama: Definisi PUG — strategi mengintegrasikan perspektif gender ke seluruh siklus kebijakan pembangunan (perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi), agar alokasi sumber daya pembangunan lebih efektif, akuntabel, dan adil bagi perempuan maupun laki-laki.

Buku Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah Read More »

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah

Oleh

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sedemikian rupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah kemudian diberikan mandat untuk menyusun perencanaan pembangunan secara periodik, yang harus tetap disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah Read More »

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO

Oleh

Modul ini ditulis untuk mendukung kegiatan pelatihan advokasi anggaran yang dilakukan oleh CSO di lima provinsi dan 20 kabupaten yang merupakan wilayah program AIPD. Materi modul mencakup berbagai metode pengawasan anggaran yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil, baik di Indonesia maupun di negara lain, menyusul keberhasilan mereka dalam melakukan advokasi pengawasan anggaran. Materi yang disampaikan

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO Read More »

Scroll to Top