Publikasi

Publikasi-publikasi yang dibuat oleh PATTIRO

Policy Brief | Strategi Optimalisasi Layanan Dana Masyarakat Sektor FOLU untuk Memperluas Akses Pendanaan Berbasis Komunitas

Policy brief ini menilai bahwa tersedianya skema pendanaan belum menjamin akses yang merata bagi komunitas. Layanan Dana Masyarakat (LADAMA) melalui skema Small Grant dari dana kerja sama Indonesia–Norwegia mendukung inisiatif masyarakat dalam mencapai target FOLU Net Sink 2030, dan hingga Periode IV telah menyalurkan sekitar Rp29,08 miliar kepada 863 kelompok. Namun, dari 75 komunitas yang […]

Policy Brief | Strategi Optimalisasi Layanan Dana Masyarakat Sektor FOLU untuk Memperluas Akses Pendanaan Berbasis Komunitas Read More »

Kajian Praktik Baik | Keberhasilan Kelompok Masyarakat dalam Mengakses Pendanaan Hijau

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku ini. Buku ini mendokumentasikan perjalanan dua belas komunitas dari berbagai daerah di Indonesia yang berhasil mengakses Program Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan (Small Grant FOLU) Tahap 4 yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan BPDLH. Lebih dari sekadar kisah keberhasilan, buku ini menunjukkan bahwa

Kajian Praktik Baik | Keberhasilan Kelompok Masyarakat dalam Mengakses Pendanaan Hijau Read More »

Laporan Auditor Independen 2024

No. LAI: 00027/2.1351/AU.2/11/1236-1/1/XII/2025 Kepada yang terhormat Badan Pengawas dan Pengurus YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) Jakarta  Opini Kami telah mengaudit laporan keuangan YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir

Laporan Auditor Independen 2024 Read More »

Laporan Auditor Independen 2023

No. LAI: 00122/2.1352/AU.2/11/1520-1/1/XII/2024 Kepada yang terhormat Dewan Pengurus dan Pengawas YAYASAN PATTIRO Jakarta Opini Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan PATTIRO (Yayasan), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan asset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk

Laporan Auditor Independen 2023 Read More »

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025

Pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah untuk mengatasi gap antara kebutuhan dan pembiayaan aksi perubahan iklim di APBN. Inovasi kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) melalui Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) yang

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 Read More »

Kajian Pemetaan Kebijakan Pengasuhan Anak Usia Dini

Usia 0-6 tahun merupakan fase yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk kelangsungan dan kualitas hidup pada fase berikutnya. Komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak usia dini telah diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) sebagai dasar untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan esensial anak melalui

Kajian Pemetaan Kebijakan Pengasuhan Anak Usia Dini Read More »

Laporan Auditor Independen 2022

No. LAI: 000021/2. 1351/au.2/11/1236-1/1/XII/2023 Kepada yang terhormat Badan Pengawas dan Pengurus YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) Jakarta Opini Kami telah mengaudit laporan keuangan YAYASAN PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perobahan asset neto dan laporan arus kas untuk

Laporan Auditor Independen 2022 Read More »

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia

Melalui Perjanjian Paris, Indonesia telah mendeklarasikan komitmennya untuk mengurangi memisi gas rumah kaca di tingkat global. Komitmen ini dituangkan dengan meratifikasi Perjanjian Paris dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Peraturan ini memuat kewajiban Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDCs). Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia Read More »

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia

Melalui Perjanjian Paris, Indonesia telah mendeklarasikan komitmennya untuk mengurangi memisi gas rumah kaca di tingkat global. Komitmen ini dituangkan dengan meratifikasi Perjanjian Paris dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Peraturan ini memuat kewajiban Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDCs). Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia Read More »

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim sebesar Rp 544 triliun hanya dalam empat tahun, dari 2020-2024. Untuk meminimalisir kerugian tersebut pemerintah telah melakukan intervensi dalam bentuk aksi ketahanan iklim yang diatur dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) Bappenas dan pelaksanaannya memerlukan dukunan pendanaan daerah. Namun dukungan

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif Read More »

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim sebesar Rp 544 triliun hanya dalam empat tahun, dari 2020-2024. Untuk meminimalisir kerugian tersebut pemerintah telah melakukan intervensi dalam bentuk aksi ketahanan iklim yang diatur dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) Bappenas dan pelaksanaannya memerlukan dukunan pendanaan daerah. Namun dukungan

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif Read More »

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mengamanatkan RHL bisa dilakukan melalui metode penyedia (kontraktual) atau metode swakelola. Penelitian PATTIRO (2023) menemukan pelaksanaan RHL dengan cara swakelola lebih efektif dibanding secara kontraktual. Efektivitas tersebut dilihat dari tiga aspek: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Penyebab swakelola lebih

Policy Brief | Metode Swakelola : Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkelanjutan Read More »

Scroll to Top