Publikasi

Publikasi-publikasi yang dibuat oleh PATTIRO

Fact Sheet | Prioritas Penggunaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa tidak lagi berlaku semenjak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Satu hal yang membedakan antara Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintah Desa adalah adanya klausul tentang dana desa. Dana desa merupakan dana pemberian pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebelumnya, desa […]

Fact Sheet | Prioritas Penggunaan Dana Desa Read More »

Laporan Auditor Independen 2015

Ref.: 007/AT/GA-LAI/II/2016 Dewan Pengurus Yayasan Pusat Telaah Dan Informasi Regional (Yayasan PATTIRO) Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Yayasan PATTIRO) terlampir, yang terdiri dari yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan Auditor Independen 2015 Read More »

Anggaran Partisipatif dan Responsif Gender: Sangat Penting untuk Belanja Pemerintah yang Berkeadilan

Anggaran belanja pemerintah merefleksikan prioritas berbagai pihak yang dapat memengaruhi keputusan pembelanjaan dan peningkatan pendapatan. Strategi penganggaran yang responsif gender dan partisipatif yang dikenal dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) menawarkan cara penganggaran yang berbeda. Demokratisasi fiskal melalui partisipasi inklusif pada saat proses penganggaran dan pengambilan keputusan penting dilakukan untuk mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap prioritas anggaran

Anggaran Partisipatif dan Responsif Gender: Sangat Penting untuk Belanja Pemerintah yang Berkeadilan Read More »

Policy Brief | “Sasi”: Antara Kebanggaan, Penghargaan, dan Keprihatinan

Policy Brief ini membahas tentang adaptasi Sasi atau kearifan ekologi lokal ke dalam hukum formal Maluku Tengah untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan. Sasi atau kearifan ekologi merupakan tradisi masyarakat Maluku termasuk masyarakat Kabupaten Maluku Tengah yang sampai saat ini masih diterapkan secara berkesinambungan dan sukarela. Sasi sendiri diartikan sebagai sebuah mekanisme kearifan lokal yang digunakan

Policy Brief | “Sasi”: Antara Kebanggaan, Penghargaan, dan Keprihatinan Read More »

Buku Hasil Studi Evaluasi Kinerja ORI Periode 2011-2016

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2011-2016 adalah generasi pertama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menguatkan mandat kelembagaan ORI untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pada akhir periode generasi pertama ini, YAPPIKA bersama dengan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), termasuk PATTIRO di dalamnya, menilai bahwa studi mengenai evaluasi kinerja yang

Buku Hasil Studi Evaluasi Kinerja ORI Periode 2011-2016 Read More »

Policy Brief | Sempitnya Ruang Bicara Peserta BPJS

Pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat telah tertuang di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 pasal 35. Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik yang diberikan adalah memberikan keluhan jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sayangnya, unit penanganan keluhan BPJS Kesehatan sampai saat ini

Policy Brief | Sempitnya Ruang Bicara Peserta BPJS Read More »

Policy Brief | Pekerjaan Rumah yang Tidak Terselesaikan

Partisipasi masyarakat dalam promosi kesehatan (promkes) di Kabupaten Semarang masih rendah, sehingga upaya pencegahan penyakit tidak efektif. Penyebabnya antara lain rendahnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, dominasi perempuan yang keterlibatannya masih bersifat instruktif, dan sempitnya ruang diskusi untuk mengidentifikasi masalah, menggali potensi, dan menyelesaikan masalah kesehatan. Pemerintah daerah membentuk sejumlah forum kesehatan di tingkat kabupaten dan

Policy Brief | Pekerjaan Rumah yang Tidak Terselesaikan Read More »

Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Melalui Undang-Undang Desa ini, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peluang untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan mereka seperti yang tertera di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dengan pemberlakuan undang-undang ini, Desa juga memiliki

Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa Read More »

Policy Brief | Partisipasi Masyarakat Sangat Menentukan Keberhasilan Promosi Kesehatan

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam promosi kesehatan menyebabkan upaya pencegahan penyakit tidak efektif. Selama ini hanya sekelompok kecil masyarakat yang dilibatkan, itupun secara instruktif, dan masih didominasi oleh kaum perempuan. Pemerintah telah mengupayakan ruang pelibatan warga melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 yang mengatur partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif. Namun demikian, sepertinya pemerintah

Policy Brief | Partisipasi Masyarakat Sangat Menentukan Keberhasilan Promosi Kesehatan Read More »

Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Anotasi adalah sebuah catatan yang dibuat untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik peraturan perundang-undangan dan menunjukkan fakta-fakta bagaimana hukum tertentu ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah dan pihak-pihak terkait, serta bagaimana semestinya ditafsirkan dan diterapkan.Anotasi desa ini dibuat dengan tujuan untukmendokumentasikan konsep-konsep yang berkembang saat pembahasan, menjelaskan keterkaitan konsep dan pengaturan antar norma dalam Undang-Undang Desa dan peraturan

Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Read More »

Laporan Auditor Independen 2014

Ref.: 011/AT/GA-LAI/III/2015 Dewan Pengurus Yayasan Pusat Telaah Dan Informasi Regional (Yayasan PATTIRO) Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Yayasan PATTIRO) terlampir, yang terdiri dari yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, dan laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.. Laporan keuangan

Laporan Auditor Independen 2014 Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke

PATTIRO atas dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan survei penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke Read More »

Scroll to Top