Riset

Riset-riset yang telah dihasilkan oleh PATTIRO

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia

Melalui Perjanjian Paris, Indonesia telah mendeklarasikan komitmennya untuk mengurangi memisi gas rumah kaca di tingkat global. Komitmen ini dituangkan dengan meratifikasi Perjanjian Paris dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Peraturan ini memuat kewajiban Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDCs). Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah …

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia Read More »

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia

Melalui Perjanjian Paris, Indonesia telah mendeklarasikan komitmennya untuk mengurangi memisi gas rumah kaca di tingkat global. Komitmen ini dituangkan dengan meratifikasi Perjanjian Paris dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Peraturan ini memuat kewajiban Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDCs). Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah …

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia Read More »

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim sebesar Rp 544 triliun hanya dalam empat tahun, dari 2020-2024. Untuk meminimalisir kerugian tersebut pemerintah telah melakukan intervensi dalam bentuk aksi ketahanan iklim yang diatur dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) Bappenas dan pelaksanaannya memerlukan dukunan pendanaan daerah. Namun dukungan …

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif Read More »

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim sebesar Rp 544 triliun hanya dalam empat tahun, dari 2020-2024. Untuk meminimalisir kerugian tersebut pemerintah telah melakukan intervensi dalam bentuk aksi ketahanan iklim yang diatur dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) Bappenas dan pelaksanaannya memerlukan dukunan pendanaan daerah. Namun dukungan …

Ringkasan Eksekutif | Mendorong Alokasi Anggaran Ketahanan Iklim yang Inklusif Read More »

Hasil Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat di Sektor Pendidikan

Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat, yang dimekarkan dari Kabupaten Sorong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 Kabupaten di Povinsi Papua. Sebagai daerah otonom baru yang masih berusia muda, Kabupaten Raja Ampat, di satu sisi, dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek; terutama infrastruktur, sumberdaya manusia, …

Hasil Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat di Sektor Pendidikan Read More »

Hasil Analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Laporan analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 mengetengahkan analisis terhadap APBD dalam sektor kesehatan. Misalnya analisis terhadap kondisi status gizi bayi di NTB menghasilkan hal sbb: Rata-rata kondisi status gizi bayi di NTB pada tahun 2011 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tren membaiknya status gizi ini hampir terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di NTB, kecuali …

Hasil Analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Read More »

Hasil Analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Laporan analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 mengetengahkan analisis terhadap APBD dalam sektor kesehatan. Misalnya analisis terhadap kondisi status gizi bayi di NTB menghasilkan hal sbb: Rata-rata kondisi status gizi bayi di NTB pada tahun 2011 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tren membaiknya status gizi ini hampir terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di NTB, kecuali …

Hasil Analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Read More »

Laporan Semester 1 Program Dukungan Kepada CSO

Program yang bertajuk Dukungan AIPD terhadap Peningkatan Kapasitas CSO dalam Perencanaan dan Penganggaran serta Pengawasan Penggunaan Anggaran Publik atau biasa yang disebut dengan Support to CSO, pada semester pertama (Mei-Oktober) program fokus pada persiapan, penataan manajemen, dan upaya-upaya untuk mencapai output 1 tentang data CSO, output 2 tentang pem-bentukan dan konsolidasi jaringan CSO, serta output …

Laporan Semester 1 Program Dukungan Kepada CSO Read More »

Kajian Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dalam Mendukung Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) adalah hak daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi. DBH DR diberikan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sejak tahun 2017, DBH DR disalurkan kepada provinsi penghasil sebagai dampak pelaksanaan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan …

Kajian Praktik Baik Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dalam Mendukung Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Read More »

Bantuan Operasional Sekolah Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas

Pemerintah telah menyusun banyak program, dan diantara program-program tersebut yang bernilai strategis dan memperoleh porsi besar dalam kebijakan dan alokasi adalah program Bantuan Operasional Sekolah. Atau disingkat BOS. Program ini menjadi andalan Pemerintah untuk menaikkan jumlah anak bersekolah dengan menutup peluang ketertutupan akses ke lembaga pendidikan karena faktor finansial. Untuk memberikan dukungan kuat terhadap upaya …

Bantuan Operasional Sekolah Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas Read More »

Laporan Penelitian – Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia

Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak 1970-an. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Terdapat argumentasi bahwa, pertama pemanfaatan teknologi pupuk sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. Kedua, petani Indonesia umumnya tidak bisa memanfaatkan teknologi pupuk …

Laporan Penelitian – Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia Read More »

Perkuat Kolaborasi, PATTIRO Ikuti Inception Workshop Program Think Climate Indonesia

“Berbagai gagasan dan potensi dari lembaga-lembaga di Indonesia yang concern terhadap aksi perubahan iklim menjadi bagian penting untuk masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, menyamakan pandangan yang ideal dari para lembaga menjadi hal yang perlu dilakukan”, demikian sambutan dari Dr Anindya Chatterjee selaku Direktur Regional IDRC pada Inception Workshop Program Think Climate Indonesia (TCI) pada 21 Juli lalu. Salah satu gagasan tersebut …

Perkuat Kolaborasi, PATTIRO Ikuti Inception Workshop Program Think Climate Indonesia Read More »

Scroll to Top
Skip to content