Riset

Riset-riset yang telah dihasilkan oleh PATTIRO

Telaah Eksekutif | Memperkuat Pelayanan Tuberkulosis di Lini Depan

Oleh

Jayapura, yang merupakan ibukota Papua, memiliki persoalan TB yang belum terselesaikan. Tabel 1 menunjukkan angka penemuan kasus TB/ Case Detection Rate (CDR) pada tahun 2015 sebanyak 547 kasus. Pada tahun 2015, angka penjaringan suspect TB paru ditemukan sebesar 1.463 per 100.000 jumlah penduduk. Proporsi pasien BTA Positif sebanyak 17% dari suspect, proporsi pasien TB Paru […]

Telaah Eksekutif | Memperkuat Pelayanan Tuberkulosis di Lini Depan Read More »

Telaah Eksekutif | Komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam Penanggulangan Tuberkulosis

Oleh

Penetapan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis (TB), menjadi penyemangat sekaligus membutuhkan aksi nyata dalam mengimplementasikannya. Bentuk dukungan dan kerjasama dari semua pihak diharapkan mampu menanggulangi TB agar Surakarta Bebas TB Tahun 2025. Upaya Pemerintah Kota diharapkan dapat mengurangi kasus TB seperti kecenderungan kasus baru TB, fasilitas kesehatan

Telaah Eksekutif | Komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam Penanggulangan Tuberkulosis Read More »

Telaah Eksekutif | Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Bandung

Oleh

Pada tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung mencapai 80,13. Angka tersebut menunjukkan kualitas manusia di Kota Bandung sudah tinggi. Pencapaian tersebut ditopang salah satunya oleh kondisi kesehatan seperti semakin meningkatnya upaya pelayanan kesehatan dari sisi fasilitas kesehatan, sumber daya manusia yang ada di Dinas Kesehatan dan berbagai sosialisasi tentang pentingnya pencegahan dan deteksi

Telaah Eksekutif | Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Bandung Read More »

Telaah Eksekutif | Percepatan Penanggulangan TB; Telaah atas Kebijakan dan Anggaran Kabupaten Jember

Oleh

Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk 2.419.589 jiwa, merupakan kabupaten dengan angka tertinggi kedua kasus TB di Jawa Timur. Jumlah kasus TB di Jember mencapai 3315 kasus tahun 2016 dengan tingkat temuan kasus dari potensi/estimasi kasus sebesar 43,4 persen. Selain itu, angka temuan kasus baru atau incident rate di Jember juga meningkat hampir 3 kali lipat,

Telaah Eksekutif | Percepatan Penanggulangan TB; Telaah atas Kebijakan dan Anggaran Kabupaten Jember Read More »

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku?

Oleh

Keterbelakangan pembangunan desa dianggap sebagai penyebab utama tingginya tingkat kesenjangan di Indonesia. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (“UU Desa”) tentang pemerintahan dan keuangan desa dianggap sebagai kebijakan paling progresif dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, dan memiliki potensi besar bagi pembangunan pedesaan. Kajian ini menyelidiki implementasi UU Desa dan menanyakan apakah UU tersebut berfungsi sebagai pendukung

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku? Read More »

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Oleh

Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah berlangsung empat tahun. Pencapaian rata‐rata kepatuhan dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baru mencapai 48,27%. Rendahnya pencapaian ini bukan hanya terjadi pada pemerintah daerah, khususnya kabupaten yang baru mencapai 170 dari 399 kabupaten (42,61%), namun juga

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Read More »

Menumbuhkan Partisipasi Asli: Pembelajaran dari Proyek Percontohan Keterlibatan Masyarakat dalam Transparansi untuk Pembangunan (T4D).

Oleh

Salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia adalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Angka kematian anak di wilayah miskin pinggiran kota jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata di perkotaan. Sebuah studi yang dilakukan UNICEF pada tahun 2012 menemukan bahwa angka kematian anak lima kali lebih tinggi di kecamatan pinggiran kota yang miskin di Jabodetabek. Sebagai

Menumbuhkan Partisipasi Asli: Pembelajaran dari Proyek Percontohan Keterlibatan Masyarakat dalam Transparansi untuk Pembangunan (T4D). Read More »

Lesson Learn Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Upaya Menciptakan Pembangunan Berkualitas dan Bermakna untuk Semua

Oleh

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender merupakan sistem yang dibangun dalam rangka mendorong pembangunan yang bermakna dan berkualitas untuk semua. PPRG merupakan alat untuk merespon kebutuhan semua lapisan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan. PPRG merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar penganggaran di Indonesia dimana pengelolaan

Lesson Learn Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Upaya Menciptakan Pembangunan Berkualitas dan Bermakna untuk Semua Read More »

Laporan Ringkas Hasil Studi Implementasi PPRG di 6 Provinsi, 6 Kabupaten dan 5 Kementerian

Oleh

Dalam rangka pelaksanaan PUG yang menjadi salah satu dari 3 (tiga) arus utama pembangunan nasional, pemerintah menetapkan PPRG sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi didorong untuk mendukung PUG sebagai strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan

Laporan Ringkas Hasil Studi Implementasi PPRG di 6 Provinsi, 6 Kabupaten dan 5 Kementerian Read More »

Penelitian Penilaian Warga Terhadap Layanan Puskesmas Di Kabupaten Jeneponto

Oleh

Penilaian Warga terhadap layanan publik menjadi satu kesatuan dalam proses keterlibatan warga dalam mendorong peningkatan pelayanan publik sesuai dengan amanah UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Bentuk partisipasi warga dalam mendorong peningkatan salah satunya adalah dengan memberikan penilaian kepada

Penelitian Penilaian Warga Terhadap Layanan Puskesmas Di Kabupaten Jeneponto Read More »

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013

Oleh

 Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013 Read More »

Scroll to Top