Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) yang berdiri tahun 1999 telah menghasilkan banyak keluaran dan pencapaian penting yang memberikan perubahan signifikan kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Melalui tiga focus area, PATTIRO senantiasa memastikan terjadinya akuntabilitas sosial pada pelaksanaan pemerintahan daerah yang akan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Akuntabilitas sosial adalah “kontrak sosial” antara pemerintah dan masyarakat sebagai instrumen dasar prinsip akuntabilitas dari praktik pemerintahan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dan signifikan, karena inti dari “kontrak sosial” adalah partisipasi masyarakat untuk memastikan penerapan prinsip akuntabilitas dalam setiap kebijakan, penganggaran dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Kerja PATTIRO pada 2013 telah menghasilkan pencapaian penting yang sesuai dengan tiga focus area. Pencapaian itu menunjukan bahwa kerja PATTIRO tidak melebar, berusaha terfokus, dan mampu membawa perubahan di Indonesia terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berbagai program dikelola PATTIRO dengan dukungan dari lembaga dan proyek donor baik sebagai grantee maupun implementing partner.
Salah satu pencapaian penting itu adalah terbentuknya 25 jaringan CSO di lima provinsi dan 20 kabupaten di Indonesia bagian Timur yang memberikan perhatian
pada pengelolaan anggaran publik yang lebih baik. Pencapaian penting lainnya adalah terjadi realokasi anggaran dari anggaran perjalanan dinas menjadi biaya pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui advokasi dari Jaringan Ormas Peduli Pelayanan Publik (Jormas PPP) yang difasilitasi PATTIRO. Sedangkan salah satu pencapaian PATTIRO di bidang gender budgeting adalah 10 provinsi mulai menerapkan prinsip perencanaan dan pembangunan responsif gender (PPRG) dalam penyusunan APBD.
