Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Utara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat .
Lebih spesifik UUD 1945 menyebutkan hak-hak warga negara atas anggaran antara lain:
Pasal31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pasal34 ayat (1) Fakirmiskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Pasal34 ayat (3) Negara bertanggungjawabatas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak bagi martabat kemanusiaan.
