Kertas Kebijakan | BLU TN untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan

7.71 MB 110 1 Files
PATTIRO
or download free
[free_download_btn]

Description

Taman Nasional (TN) adalah benteng terakhir perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia. Luasnya mencapai 16,2 juta hektare, atau 59,81% dari total kawasan konservasi seluas 27,14 juta hektare. TN berfungsi ekologis, ekonomi, dan sosial budaya bagi komunitas lokal dan adat, sehingga perannya perlu dioptimalkan untuk mendukung target RPJMN 2020-2024 di sektor lingkungan hidup dan pariwisata. Namun pengelolaannya terkendala hubungan yang belum harmonis dengan masyarakat sekitar, kurangnya SDM, kerusakan habitat akibat pembalakan liar dan kebakaran hutan, serta anggaran yang terbatas. Kebutuhan dana konservasi diperkirakan USD 18,6 per hektare per tahun, sedangkan anggaran yang diperoleh rata-rata hanya USD 5,1, sehingga ada kesenjangan sekitar USD 13,5 per hektare per tahun (setara Rp189 ribu).

Salah satu terobosan yang ditawarkan adalah mengubah TN dari Satker PNBP menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Status BLU memberi fleksibilitas pengelolaan keuangan, barang/jasa, dan investasi. TN dapat mengelola penerimaannya langsung untuk operasional, menentukan tarif sesuai potensi, mengembangkan aset, serta menambah pendapatan lewat kerja sama pihak ketiga dan hibah. Berdasarkan PMK No. 180/2016, ketiga TN yang dikaji telah memenuhi persyaratan awal (substantif, teknis, administratif). Dengan dua kriteria, yaitu nilai METT dan nilai PNBP, ada lima TN yang diprioritaskan untuk diusulkan menjadi BLU: TN Komodo (NTT), TN Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), TN Bali Barat (Bali), TN Gunung Rinjani (NTB), dan TN Tanjung Puting (Kalimantan Tengah).

Untuk mewujudkannya, desain pengelolaan TN berstatus BLU perlu disusun dengan tata kelola kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, dengan akses, partisipasi, dan kontrol yang setara bagi laki-laki dan perempuan. KLHK perlu menyusun peta jalan (roadmap) untuk mempercepat perubahan status. Setelah menjadi BLU, TN masih membutuhkan kebijakan pendukung di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran, SDM, dan remunerasi. Rekomendasi disusun untuk KLHK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

Scroll to Top