Inisiatif untuk memperjelas arah pengelolaan TN sudah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan sejak 2006, melalui model Taman Nasional (TN) mandiri, dan memasukkan 12 TN dalam Rencana Strategis 2010-2014 untuk berstatus Badan Layanan Umum (BLU) sebagai indikator utamanya. TN menghadapi persoalan yang komplek dan beragam, selain juga pendanaan yang sangat terbatas, sehingga menimbulkan kesenjangan antara luas wilayah dan anggaran.
Rencana perubahan status tidak dapat berlanjut, karena Kementerian Keuangan melakukan moratorium terhadap pembentukan BLU. Hingga dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah.
Terbitnya PMK 180 membuka ruang bagi unit kerja pemerintah untuk beralih status menjadi BLU, dengan persyaratan yang harus dipenuhi. TN sebagai unit kerja di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dalam pengelolaan ekosistem yang ada saat ini. PATTIRO melalui dukungan program BIJAK USAID, melakukan studi yang bertajuk “Pembiayaan Berkelanjutan Taman Nasional melalui Pembentukan Badan Layanan Umum”. Tujuan studi adalah Pertama, melakukan analisis kebijakan yang mendukung dan menghambat TN, serta kebijakan yang dipandang perlu ada untuk mendukung TN memperoleh status BLU. Kedua, melakukan analisis kondisi pemenuhan persyaratan di TN. Ketiga, mendapatkan gambaran mengenai tantangan, peluang, dan kesiapan TN dalam memperoleh status BLU. Studi lapangan dilakukan di tiga TN, yaitu TN Gunung Gede Pangrango, TN Bromo Tengger Semeru, dan TN Gunung Halimun Salak pada bulan April hingga Mei 2019.
Studi ini dilakukan dalam dua tahap kegiatan, pertama dilakukan desk study dalam rangka mereview regulasi/ kebijakan yang mengatur tentang TN dan peluangnya berstatus BLU, dan literatur lainnya. Kedua adalah studi lapangan dilaksanakan di tiga TN yaitu, TN Gunung Gede Pangrango, TN Bromo Tengger Semeru, dan TN Gunung Halimun Salak (April- Mei 2019). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data dan gambaran tentang pengelolaan TN.
