Menapak tahun ke-18 dari kelahirannya, PATTIRO berupaya terus berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya melalui advokasi anggaran. Advokasi yang dilakukan ini menyasar pembuat kebijakan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di daerah agar mampu merumuskan dan menetapkan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat (baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas), yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan alokasi dan penggunaannya. Hal itulah yang menjadi fokus utama dari laporan tahunan PATTIRO kali ini.
Reformasi pengelolaan keuangan publik sendiri merupakan salah satu fokus area PATTIRO, selain transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Pengelolaan anggaran dapat dikatakan merupakan faktor krusial yang menentukan pemerintahan efektif dan “melayani” masyarakat atau tidak. Melalui dukungan anggaran yang memadai, berbagai program dan kegiatan dapat dilaksanakan. Anggaran merupakan satu indikator konsisten dan konsekuen tidaknya agenda dan kebijakan pemerintah, karena kebijakan tidak akan dilaksanakan dengan baik tanpa dukungan anggaran yang memadai. Dalam perjalanan advokasi anggaran yang kami lakukan, sering ditemukan alokasi anggaran yang kurang memadai yang disediakan pemerintah daerah, termasuk untuk penyediaan layanan dasar bagi warga. Dengan menggunakan pendekatan Manajemen Belanja Publik, kualitas belanja APBD sebagian besar daerah di Indonesia tergolong masih rendah.
Perumusan dan pembahasan anggaran pun kerapkali menjadi ruang eksklusif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD semata. Publik terasing dari proses yang sangat menentukan hajat hidup dan kesejahteraannya itu. Ketika anggaran sudah ditetapkan, tidak sedikit yang ternyata jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Permasalahan ini tidak bisa terus terjadi. Oleh karena itu, PATTIRO sebagai bagian dari masyarakat sipil terus berusaha mendorong agar proses perumusan dan pembahasan menjadi ruang transparan dan partisipatif yang dapat diikuti dan dipantau oleh masyarakat, serta pengalokasian anggaran yang dilakukan memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Tak hanya pada proses perumusan dan penetapan, namun pada saat anggaran tersebut digunakan, masyarakat harus dapat memantau dan mengawasi apakah penggunaannya sesuai dengan yang telah dialokasikan, mencapai hasil yang diharapkan; dan memberi dampak positif serta nir korupsi. Bila hal-hal tersebut telah dilakukan, diharapkan anggaran menjadi pengungkit yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Dalam laporan tahunan ini, kami ingin berbagi pengalaman advokasi anggaran yang telah dilakukan, termasuk capaian, pembelajaran dan agenda advokasi selanjutnya. Laporan tahunan ini juga berisi gambaran kegiatan kami di fokus area transparansi dan fokus area akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, di tahun 2017 ini kami kabarkan pula bahwa kami dipercaya oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk berbagi pengetahuan mengenai pengalaman PATTIRO di dalam melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada negara-negara anggota Colombo Plan. Capaian ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan inovasi-inovasi di tiga fokus area.
Semoga berbagai upaya yang telah dilakukan itu menjadi sumbangsih yang berharga bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
