Description
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dipercaya sebagai strategi yang efektif untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan. Fondasinya di Indonesia dimulai lewat Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Strategi ini kemudian dipertajam melalui PMK No. 109/PMK.02/2009 di tingkat Kementerian/Lembaga, Permendagri No. 67 Tahun 2011 di tingkat daerah, dan Surat Edaran Bersama 4 Menteri pada 2012 untuk mempercepat pelaksanaannya. Sebelum regulasi resmi terbit, PATTIRO dan beberapa lembaga non-pemerintah sudah mempromosikan anggaran responsif gender di daerah sejak 2002.
Peran PATTIRO mencakup advokasi realokasi anggaran, penguatan komunitas lokal, kajian dan analisis kebijakan, bantuan teknis, serta partisipasi sebagai wakil masyarakat sipil dalam perumusan hingga pelaksanaan kebijakan. PATTIRO juga bekerja sama erat dengan KPPPA dan mitra pembangunan lain, dan terus menyesuaikan perannya dengan kebijakan baru seperti UU Desa No. 6 Tahun 2014. Keberhasilan Indonesia menerapkan PPRG menarik negara lain untuk belajar, termasuk delegasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pengurangan Kemiskinan Fiji, yang mendapat peningkatan kapasitas dan bantuan teknis melalui kerja sama dengan Kemen KPPPA. Keterlibatan PATTIRO di tingkat desa, daerah, nasional, hingga regional sejalan dengan prasyarat kunci PPRG, yaitu partisipasi publik.




