Ringkasan

Bab/tulisan ini mengulas konsep community center sebagai wadah partisipasi warga dalam mengawal pelayanan publik, dengan fokus pada Nahdliyyin Center (NC) di Kota Pekalongan — community center yang diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan menjadi bagian resmi dari struktur Pengurus Cabang NU (PCNU) setempat.

Poin-poin utama:

• Latar belakang: warga berhak atas pelayanan publik yang baik dan berhak mengadu jika ada kekurangan/penyelewengan; community center hadir sebagai wadah pengaduan dan mediasi bagi warga, terutama masyarakat miskin dan perempuan, terkait layanan kesehatan (Puskesmas), pendidikan, dan bantuan sosial (Askeskin, BLT, BOS).
• Evolusi peran: dari sekadar penyalur komplain, community center berkembang menjadi aktor yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran daerah (APBD), bahkan menjadi pelaksana kebijakan, bukan cuma sasaran kebijakan.
• Lima peran community center: (1) pusat informasi warga, (2) pusat kegiatan/diskusi masyarakat, (3) pendamping masyarakat mengakses program pemerintah, (4) mediator antara warga dan pemerintah, dan (5) wadah advokasi perubahan kebijakan (mis. mendorong keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14/2008).
• Tiga pola pembentukan community center oleh PATTIRO: (1) memformalkan mitra lokal yang sudah ada (LSM/kelompok tani), (2) membentuk community center baru dari nol lewat pendekatan tokoh kunci dan workshop, dan (3) "mencangkokkan" community center ke ormas besar yang sudah mapan — pola inilah yang dipakai di Nahdliyyin Center Pekalongan, memanfaatkan struktur NU yang sudah tersebar di 47 kelurahan.
• Keunggulan pola ketiga: keberlanjutan (sustainability) lebih terjamin karena bersandar pada struktur organisasi yang sudah mapan, jaringan luas, dan akses infrastruktur yang dimiliki ormas besar seperti NU.
• Tulisan ini ditutup dengan kutipan KH Abdurrahman Wahid yang menegaskan peran agama dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan rakyat, menempatkan pengalaman Nahdliyyin Center sebagai wujud nyata dari semangat Islam rahmatan lil'alamin.