Policy Brief | Mempertangguh Badan Usaha Milik Desa untuk Menggerakkan Ekonomi Desa

1.91 MB 177 1 Files
PATTIRO
or download free
[free_download_btn]

Description

Upaya pemerintah menggerakkan ekonomi desa, termasuk lewat BUM Desa, sudah lama dilakukan, tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Persentase penduduk miskin di perdesaan justru naik dari 13,76% (September 2014) menjadi 14,21% (Maret 2015) menurut BPS. Ini menunjukkan sumber daya desa belum dikelola dengan baik, sehingga urbanisasi tetap menarik bagi warga desa. Tingkat urbanisasi Indonesia pada 2014 mencapai 51,4% (Price Waterhouse Cooper), tertinggi kedua di ASEAN setelah Malaysia, dan Jakarta diperkirakan menampung sekitar 70 ribu pendatang setelah Lebaran 2016. Melalui UU Desa, pengaturan BUM Desa mendapat semangat baru sebagai upaya strategis mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. BUM Desa didirikan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk menampung kegiatan ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola desa atau kerja sama antardesa.

Saat ini sudah terbentuk 12.115 BUM Desa, melampaui target Kemendesa PDTT sebesar 5 ribu pada 2019. Jumlah ini sangat besar dan menunjukkan kuatnya upaya pemerintah membentuk BUM Desa. Namun, jumlah yang besar belum menjamin kualitas. Menurut Sutoro Eko (2013), pendirian BUM Desa tidak cukup dengan pendekatan teknokratis dan manajerial semata, dan BUM Desa yang dibentuk serentak dari atas belum tentu berjalan baik meskipun kapasitas manajerialnya memadai. Karena unit ekonomi desa serupa di masa lalu belum memberi hasil memuaskan, pemerintah perlu mengevaluasi agar BUM Desa benar-benar menjadi pilar ekonomi desa yang kuat. Studi PATTIRO di empat BUM Desa di Kebumen, Siak, dan Bantul menunjukkan bahwa BUM Desa sebagai wadah penggerak ekonomi dan pelayanan desa masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah supradesa.

Scroll to Top