Description
Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dulu kecamatan diatur rinci dalam PP No. 19 Tahun 2008, tetapi setelah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan, belum ada aturan pelaksanaan khusus tentang kecamatan. Kecamatan dianggap unit yang ambigu karena berstatus perangkat daerah sekaligus wilayah, padahal camat tidak memiliki wewenang seperti kepala wilayah. Karena tugasnya dinilai sebatas koordinasi dan pengawasan, sempat muncul dorongan untuk menghapus kecamatan dari rantai pemerintahan (de-layering). Alasannya, kecamatan dianggap memperpanjang birokrasi dan dapat menggerogoti otonomi desa.
Upaya membenahi kecamatan sebenarnya sudah lama dilakukan, salah satunya lewat PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2010. Aturan itu mewajibkan seluruh kecamatan menerapkan PATEN pada akhir 2014. Namun hingga akhir 2015, baru 1.000 dari 7.000 kecamatan (14,3%) yang menerapkannya, dan target 2016 adalah 3.500 kecamatan (50%).
Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa “memaksa” pemerintah memikirkan kembali peran kecamatan, terutama dalam mendorong kemandirian desa melalui fasilitasi dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa. UU Desa bertujuan mendorong prakarsa dan partisipasi warga, membentuk pemerintahan desa yang profesional dan terbuka, meningkatkan pelayanan publik, memajukan ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.




