Author name: PATTIRO

Desentralisasi yang Belum Terselesaikan Menyebabkan Pelayanan Publik Memburuk

Peristiwa / Oleh

Pada tahun 1999, desentralisasi dan otonomi daerah diperkenalkan di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan lokal. Setelah lebih dari satu dekade, orang-orang yang tinggal di luar ibukota , seperti di Provinsi Banten, masyarakat miskin misalnya masih kesulitan akses  terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, meskipun alokasi anggaran yang besar dari […]

Desentralisasi yang Belum Terselesaikan Menyebabkan Pelayanan Publik Memburuk Read More »

Siaran Pers: Banyak Kepala Daerah Terlibat Masalah Hukum Materi Restriksi Penyidikan Kepala Daerah Dalam RUU Pemda Harus Dihapuskan

Siaran Pers / Oleh

Awal November 2013, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali melansir berita yang memprihatinkan. Disebutkan Mendagri, saat ini, 309 Kepala Daerah terlibat masalah hukum. Akhir tahun 2012 lalu, Mendagri juga menyebutkan ada 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (hukum). Berarti dalam rentang waktu kurang dari satu tahun, jumlah Kepala Daerah yang terlibat masalah hukum

Siaran Pers: Banyak Kepala Daerah Terlibat Masalah Hukum Materi Restriksi Penyidikan Kepala Daerah Dalam RUU Pemda Harus Dihapuskan Read More »

Siaran Pers: Agar Program Kartu Jakarta Sehat Efektif dan Tepat Sasaran Masyarakat Bisa Diajak Untuk Mengaudit Melalui Citizen Report Card (CRC)

Siaran Pers / Oleh

Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sudah bergulir selama satu tahun. Hal ini dilakukan Jokowi agar Pemda DKI mendapatkan second opinion dari pelaksanaan program KJS yang selama berjalan belum pernah ada laporan pemeriksaan yang disampaikan oleh Inspektorat DKI Jakarta. Pusat Telaah dan Informasi

Siaran Pers: Agar Program Kartu Jakarta Sehat Efektif dan Tepat Sasaran Masyarakat Bisa Diajak Untuk Mengaudit Melalui Citizen Report Card (CRC) Read More »

Siaran Pers: FOINI: Stop Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik!

Siaran Pers / Oleh

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerbitkan secercah harapan pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi preseden baik atas upaya membangun tata sistem demokrasi yang progresif. Undang-undang ini juga telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan masyarakat sipil di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Namun, harapan itu kini sedikit

Siaran Pers: FOINI: Stop Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik! Read More »

11 Mahasiswa UPB Patut Diberi Gelar Pejuang Keterbukaan Informasi Publik

Siaran Pers / Oleh

Setiap tanggal 10 November kita selalu memperingati Hari Pahlawan. Kata “pahlawan” tidak harus identik perjuangan membela negara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pahlawan didefinisikan sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Berangkat dari definisi tersebut, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai, perjuangan 11 mahasiswa dari Universitas Putra Batam (UPB),

11 Mahasiswa UPB Patut Diberi Gelar Pejuang Keterbukaan Informasi Publik Read More »

Siaran Pers: Perlu Peran Semua Pihak untuk Membangun Open Government Partnership (OGP) Indonesia

Siaran Pers / Oleh

Akhir Oktober 2013, Annual Summit Open Government  Partnership (OGP) di London, Inggris, telah mendudukan Pemerintah Republik Indonesia menjadi chairman OGP internasional hingga tahun 2015. OGP adalah sebuah gerakan keterbukaan pemerintahan dengan tujuan adanya tranparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan publik. Di Indonesia gerakan OGP dimotori oleh pemerintah dan bermitra dengan organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization

Siaran Pers: Perlu Peran Semua Pihak untuk Membangun Open Government Partnership (OGP) Indonesia Read More »

KI NTB Beri Penghargaan Badan Publik

Peristiwa / Oleh

Komisi Informasi Provinsi NTB memberi penghargaan pada sejumlah badan publik milik pemerintah, swasta dan perorangan yang dinilai berperan aktif dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, kemarin malam (2/11/2013). Hadir dalam acara tersebut Ketua Komiai Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono. Menurut Ketua KI NTB, Agus Marta Hariyadi, evaluasi dan penilaian

KI NTB Beri Penghargaan Badan Publik Read More »

PPID NTB Terbaik Nasional

Peristiwa / Oleh

Kementerian Dalam Negeri menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) NTB sebagai PPID terbaik di Indonesia. Sistem Keterbukaan Informasi Publik yang dimiliki NTB dinilai sangat memudahkan masyarakat. NTB meraih predikat terbaik itu bersama dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Penghargaan untuk PPID terbaik se-Indonesia diserahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini dalam Rakornas PPID

PPID NTB Terbaik Nasional Read More »

Dialog RRI Kelompok Masyarakat Manokwari Tentang Keterbukaan Informasi

Peristiwa / Oleh

Kelompok masyarakat atau community center (CC) di Kabupaten Manokwari Papua Barat mulai berinisiatif memanfaatkan media massa untuk mensosialisasikan gagasan dan aktivitas mereka. Sosialisasi ini dilakukan agar semakin banyak warga yang terlibat dalam gerakan keterbukaan informasi dan partisipasi demi perbaikan pelayanan publik. Pada 14 Oktober lalu, CC Kabupaten Manokwari menggelar dialog interaktif radio di RRI setempat.

Dialog RRI Kelompok Masyarakat Manokwari Tentang Keterbukaan Informasi Read More »

Siaran Pers: Daerah Tolak Raskin, PATTIRO Desak Pemerintah Pusat Juga Ikut Danai Ongkos Distribusi

Siaran Pers / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) mendesak Pemerintah Pusat untuk segera  ikut mendanai ongkos distribusi pada penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin). Sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media Rabu, 23 Oktober 2013, setelah ditengarai ada sejumlah pemda yang menolak raskin dengan alasan merasa tidak ada penduduk miskin di daerahnya. Daerah yang menolak raskin antara lain kabupaten

Siaran Pers: Daerah Tolak Raskin, PATTIRO Desak Pemerintah Pusat Juga Ikut Danai Ongkos Distribusi Read More »

Buku Saku APBD Lombok Barat 2013

Buku / Oleh

Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Barat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya unt uk

Buku Saku APBD Lombok Barat 2013 Read More »

Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Buku / Oleh

Pemenuhan kebutuhan informasi sudah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Kesadaran ini yang melandasi Pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut dengan UU KIP). Didalam UU KIP tersebut aspek pengelolaan, pelayanan, permohonan, dan penyelesaian sengketa atas informasi publik diatur. Pengaturannya ini menjangkau sisi badan publik, masyarakat,

Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Read More »

Scroll to Top