Kebijakan

Kajian Pemetaan Kebijakan Pengasuhan Anak Usia Dini

Usia 0-6 tahun merupakan fase yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk kelangsungan dan kualitas hidup pada fase berikutnya. Komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak usia dini telah diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) sebagai dasar untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan esensial anak melalui […]

Kajian Pemetaan Kebijakan Pengasuhan Anak Usia Dini Read More »

Mekanisme Komplain agar Pelayanan Publik Lebih Memihak Masyarakat Miskin

Ringkasan Buku ini berangkat dari kesenjangan ganda: masyarakat belum sepenuhnya paham apa saja hak mereka dan cara memperolehnya, sementara penyelenggara layanan publik pun belum sepenuhnya menyadari perannya untuk melayani dengan baik. Isi utama buku: Penjelasan dasar tentang apa itu pelayanan publik, apa yang wajib disediakan negara, serta landasan hukum yang menjamin hak dan kewajiban tersebut.

Mekanisme Komplain agar Pelayanan Publik Lebih Memihak Masyarakat Miskin Read More »

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1.221 pegawai negeri sipil. Untuk mencegah korupsi

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Read More »

Scroll to Top