Publikasi

Publikasi-publikasi yang dibuat oleh PATTIRO

Policy Brief | Sinergi Memperkuat Sistem Ketahanan Dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Blitar

Oleh

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kawasan di Jawa Timur dengan risiko bencana tinggi (BNPB, 2013). Lima belas dari 22 kecamatan merupakan kawasan potensi bencana. Luas lahan kritis di Kabupaten Blitar yang mengalami banjir, berada dibeberapa titik, sebesar 6.364 ha (Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2016). Data dari BPBD Kabupaten Blitar tahun 2015-2016 menyebutkan jumlah kejadian bencana […]

Policy Brief | Sinergi Memperkuat Sistem Ketahanan Dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Blitar Read More »

Policy Brief | Sinergi Memperkuat Sistem Ketahanan Dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Blitar

Oleh

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kawasan di Jawa Timur dengan risiko bencana tinggi (BNPB, 2013). Lima belas dari 22 kecamatan merupakan kawasan potensi bencana. Luas lahan kritis di Kabupaten Blitar yang mengalami banjir, berada dibeberapa titik, sebesar 6.364 ha (Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2016). Data dari BPBD Kabupaten Blitar tahun 2015-2016 menyebutkan jumlah kejadian bencana

Policy Brief | Sinergi Memperkuat Sistem Ketahanan Dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Blitar Read More »

Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik)

Oleh

Penjabaran konsep pembangunan inklusif menurut International Disability and Development Consortium (IDDC) adalah merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok atau kaum yang terpinggirkan di dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan inklusif berusaha memberikan akses kepada kaum yang terpinggirkan, termasuk

Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik) Read More »

Inovasi Pendataan Disabilitas (Kajian dan Praktik Baik Mitra Program Peduli Disabilitas Fase 1 di Enam Provinsi)

Oleh

Dalam konteks besar pembangunan inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam proses dan hasil pembangunan, dipandang penting adanya upaya inovasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dan memastikan penyandang disabilitas dapat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan secara optimal. Salah satu aspek yang harus dipenuhi jika ingin memastikan masuknya kebutuhan khusus disabilitas

Inovasi Pendataan Disabilitas (Kajian dan Praktik Baik Mitra Program Peduli Disabilitas Fase 1 di Enam Provinsi) Read More »

Global Think Tank Index Report 2017

Oleh

The Lauder Institute of the University of Pennsylvania, USA, merilis Global Think Tank Index Report 2017 mengenai organisasi-organisasi yang berpengaruh di dunia. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) sebagai lembaga riset dan advokasi tetap bertahan di peringkat yang sama sebagaimana yang telah diraih pada tahun 2007, yaitu peringkat 34 untuk kategori Top Transparency and Good

Global Think Tank Index Report 2017 Read More »

Suara Warga, Solusi Komunitas: Merancang Pendekatan Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik untuk Meningkatkan Kesehatan

Oleh

Studi Transparansi untuk Pembangunan (T4D) dirancang untuk menjawab pertanyaan apakah program transparansi dan akuntabilitas yang dipimpin oleh masyarakat dapat meningkatkan hasil kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan, jika ya, bagaimana dan dalam konteks apa. Untuk menjawab pertanyaan ini, para peneliti dan mitra organisasi masyarakat sipil mulai merancang sebuah program yang akan mengaktifkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi

Suara Warga, Solusi Komunitas: Merancang Pendekatan Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik untuk Meningkatkan Kesehatan Read More »

Telaah Eksekutif | Memperkuat Pelayanan Tuberkulosis di Lini Depan

Oleh

Jayapura, yang merupakan ibukota Papua, memiliki persoalan TB yang belum terselesaikan. Tabel 1 menunjukkan angka penemuan kasus TB/ Case Detection Rate (CDR) pada tahun 2015 sebanyak 547 kasus. Pada tahun 2015, angka penjaringan suspect TB paru ditemukan sebesar 1.463 per 100.000 jumlah penduduk. Proporsi pasien BTA Positif sebanyak 17% dari suspect, proporsi pasien TB Paru

Telaah Eksekutif | Memperkuat Pelayanan Tuberkulosis di Lini Depan Read More »

Telaah Eksekutif | Komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam Penanggulangan Tuberkulosis

Oleh

Penetapan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis (TB), menjadi penyemangat sekaligus membutuhkan aksi nyata dalam mengimplementasikannya. Bentuk dukungan dan kerjasama dari semua pihak diharapkan mampu menanggulangi TB agar Surakarta Bebas TB Tahun 2025. Upaya Pemerintah Kota diharapkan dapat mengurangi kasus TB seperti kecenderungan kasus baru TB, fasilitas kesehatan

Telaah Eksekutif | Komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam Penanggulangan Tuberkulosis Read More »

Telaah Eksekutif | Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Bandung

Oleh

Pada tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung mencapai 80,13. Angka tersebut menunjukkan kualitas manusia di Kota Bandung sudah tinggi. Pencapaian tersebut ditopang salah satunya oleh kondisi kesehatan seperti semakin meningkatnya upaya pelayanan kesehatan dari sisi fasilitas kesehatan, sumber daya manusia yang ada di Dinas Kesehatan dan berbagai sosialisasi tentang pentingnya pencegahan dan deteksi

Telaah Eksekutif | Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Bandung Read More »

Telaah Eksekutif | Percepatan Penanggulangan TB; Telaah atas Kebijakan dan Anggaran Kabupaten Jember

Oleh

Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk 2.419.589 jiwa, merupakan kabupaten dengan angka tertinggi kedua kasus TB di Jawa Timur. Jumlah kasus TB di Jember mencapai 3315 kasus tahun 2016 dengan tingkat temuan kasus dari potensi/estimasi kasus sebesar 43,4 persen. Selain itu, angka temuan kasus baru atau incident rate di Jember juga meningkat hampir 3 kali lipat,

Telaah Eksekutif | Percepatan Penanggulangan TB; Telaah atas Kebijakan dan Anggaran Kabupaten Jember Read More »

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku?

Oleh

Keterbelakangan pembangunan desa dianggap sebagai penyebab utama tingginya tingkat kesenjangan di Indonesia. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (“UU Desa”) tentang pemerintahan dan keuangan desa dianggap sebagai kebijakan paling progresif dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, dan memiliki potensi besar bagi pembangunan pedesaan. Kajian ini menyelidiki implementasi UU Desa dan menanyakan apakah UU tersebut berfungsi sebagai pendukung

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku? Read More »

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia

Oleh

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) berlaku sejak diundangkannya yaitu 15 Januari 2014. Terbitnya UU ASN ini merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu menyelenggarakan pelayanan

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia Read More »

Scroll to Top