Skip to content

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Asah Keterampilan Analisis APBD untuk Mengawal Anggaran Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Pemenuhan hak warga negara sudah seharusnya dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan sekaligus melaksanakan agenda pembangunan di tingkat daerah dengan dukungan anggaran yang memadai. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, masyarakat perlu turut mengawal  perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu penting bagi masyarakat […]

Asah Keterampilan Analisis APBD untuk Mengawal Anggaran Daerah Read More »

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi

Policy Brief, Publikasi / Oleh

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini proses penyusunan APBD dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggarannya melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi Read More »

Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut?

Publikasi / Oleh

Pada tanggal 29 April 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Dalam keputusan menteri tersebut, terdapat 380 daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami penundaan DAU sebesar 35%.

Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut? Read More »

Studi Kebijakan Anggaran Kabupaten Blitar (Adaptasi Perubahan iklim dan Penanggulangan Risiko Bencana)

Penelitian, Publikasi / Oleh

Adaptasi perubahan iklim dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional 2014, memiliki tujuan utama yaitu terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi, terhadap dampak perubahan iklim. Arah kebijakan adaptasi perubahan iklim secara nasional diarahkan pada dua hal, pertama, upaya penyesuaian dalam berbagai bentuk

Studi Kebijakan Anggaran Kabupaten Blitar (Adaptasi Perubahan iklim dan Penanggulangan Risiko Bencana) Read More »

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Oleh: Maya Rostanty* Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. PMK ini ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK ini, pemerintah akan memangkas Rp 19,418 triliun untuk 169 daerah, terdiri dari  143 kota/kabupaten dan 26 provinsi. Besaran

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah Read More »

5 RUU Tumpang Tindih Dalam Pengaturannya

Peristiwa / Oleh

Sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013, saat ini komisi DPR RI sedang membahas beberapa Rancangan Undang-Undang, antara lain RUU Pilkada, RUU Pemda, RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), RUU Desa, dan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Desentralisasi memberikan jaminan kesejahteraan? Belum tentu tergantung bagaimana Pemda mengelola wewenang, dana, dan SDM

5 RUU Tumpang Tindih Dalam Pengaturannya Read More »

Scroll to Top