Skip to content

Bengkel APPeK

Merangkul Kelompok Rentan untuk Masa Depan Iklim Berkelanjutan

Jakarta, 13 Agustus 2024– Perubahan iklim yang melanda bumi memaksa kita untuk mendengarkan, merangkul, dan bertindak bersama dalam menghadapi tantangan yang ada. Dalam upaya ini, Program VICRA, yang didukung oleh Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, telah menunjukkan bahwa kolaborasi berbagai pihak mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Setelah perjalanan penuh makna, konsorsium VICRA yang terdiri dari […]

Merangkul Kelompok Rentan untuk Masa Depan Iklim Berkelanjutan Read More »

Peningkatan Kapasitas Mitra CSO VICRA Melalui TOT Berketahanan Iklim dan Analisis GESI

Jakarta, Februari 2022. Salah satu outcome yang akan dicapai dalam program Voice for Inclusiveness Climate Resillience Actions (VICRA) yaitu isu dan kebijakan perubahan iklim dapat didiskusikan dan dipahami oleh berbagai stakeholders di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Dalam rangka mencapai outcome tersebut, maka diperlukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas tim pelaksana program VICRA, sehingga mereka bisa

Peningkatan Kapasitas Mitra CSO VICRA Melalui TOT Berketahanan Iklim dan Analisis GESI Read More »

PATTIRO Selenggarakan Kick-Off Meeting Program VICRA

Pemerintah Indonesia telah memperkirakan terjadinya potensi penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebagai dampak dari perubahan iklim. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2019, Indonesia akan mengalami potensi kerugian ekonomi sebesar Rp 115,4 triliun pada tahun 2024 pada empat sektor prioritas, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian,

PATTIRO Selenggarakan Kick-Off Meeting Program VICRA Read More »

Laporan Workshop Regional untuk Pemerintahan Terbuka Wilayah Tengah : Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Keterbukaan dan Latar Belakang di Tiap Wilayah

Pemetaan Masalah dan Jejaring Persepsi Keterbukaan Implementasi keterbukaan di daerah sudah cukup banyak dengan berbagai isu khusus yang didorong oleh CSO (Civil Society Organisation / Organisasi Masyarakat Sipil) di masing-masing provinsi sejak disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan hambatan dan resistensi di tingkat provinsi/kabupaten/kota oleh pemerintah dan aktor-aktor setempat.

Laporan Workshop Regional untuk Pemerintahan Terbuka Wilayah Tengah : Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Keterbukaan dan Latar Belakang di Tiap Wilayah Read More »

Scroll to Top