CSO

Panduan Penerapan Citizen Report Card (CRC) bagi CSO

Buku / Oleh

Penerapan disentralisasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi langkah penting yang diharapkan mampu memperpendek ‘jarak’ antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. masyarakat dengan penyelenggara layanan di tingkat lokal. Alhasil, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan …

Panduan Penerapan Citizen Report Card (CRC) bagi CSO Read More »

Panduan Pelatihan Citizen Report Card bagi CSO

Buku / Oleh

Penerapan disentralisasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi langkah penting yang diharapkan mampu memperpendek ‘jarak’ antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. masyarakat dengan penyelenggara layanan di tingkat lokal. Alhasil, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan …

Panduan Pelatihan Citizen Report Card bagi CSO Read More »

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan

Siaran Pers / Oleh

Tindakan diskresi (kebebasan mengambil keputusan) sering diperlukan dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik. Diskresi perlu dilakukan, mengingat ruang lingkup pengaturan tidak pernah bisa menjangkau secara komprehensif dan detil semua hal tentang perkembangan dan situasi, waktu, kebutuhan dan tuntutan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi diskresional bisa dilakukan oleh pejabat publik untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas …

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan Read More »

Peluncuran Publikasi APBD di Flores Timur; terinspirasi dari Lebak, Bupati mau berkontribusi

Peristiwa / Oleh

(Larantuka) Pemerintah Kabupaten Flores Timur bekerja sama dengan Jaringan Masyarakat Sipil One To’u dan PATTIRO launching publikasi APBD Kabupaten 2013 dan diskusi publik pada Senin (22/7) pagi. Acara ini sebagai bagian dari dukungan AIPD terhadap advokasi masyarakat sipil untuk memperbaiki pengelolaan anggaran. Publikasi APBD Pemerintah Kabupaten Flores Timur ini menjadi peluncuran pertama di seluruh wilayah …

Peluncuran Publikasi APBD di Flores Timur; terinspirasi dari Lebak, Bupati mau berkontribusi Read More »

Pelatihan Merancang Citizen Budget Melalui Poster APBD yang User Friendly

Peristiwa / Oleh

Selama ini, belum banyak Pemerintah Daerah mensosialisasikan APBD sebagai bentuk transparansi anggaran. Padahal, mensosialisaikan APBD kepada masyarakat menjadi kewajiban Pemerintah Daerah  sebagaimana yang diamanahkan dalam Permendagri 59 tahun 2007 pasal 116 tentang pengelolaan APBD. Masih banyak Pemda yang memilki paradigma bahwa APBD adalah dokumen rahasia negara, namun di beberapa daerah paradigma ini telah mulai berubah …

Pelatihan Merancang Citizen Budget Melalui Poster APBD yang User Friendly Read More »

Pelatihan Prosedur Akses Informasi bagi Warga di NTB dan NTT

Agenda, Transparansi / Oleh

Pelatihan Prosedur Akses Informasi bagi Warga, Kamis s.d. Minggu, 20 s.d. 23 Juni 2013 di Nusa Tenggara Barat (4 Kabupaten). Pasca pembentukan jaringan masyarakat untuk keterbukaan informasi di 4 Kabupaten banyak tuntutan dari komunitas, organisasi yang terlibat  dan kelompok dampingan untuk memaksimalkan gerakan permintaan informasi atau uji akses. Jaringan yang terbentuk ini telah menyadari manfaat …

Pelatihan Prosedur Akses Informasi bagi Warga di NTB dan NTT Read More »

Pelatihan Advokasi Anggaran Di Kabupaten Merauke

Peristiwa / Oleh

“Dalam pelatihan ini peserta diberikan materi dan pemahaman mengenai hak warga terhadap anggaran, dimana warga sebagai penyumbang pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi mereka memiliki hak untuk mendapatkan anggaran dan mengetahui kemana uang mereka dibelanjakan oleh pemerintah.”  Pada tanggal 29-31 Mei 2013, PATTIRO melalui program Dukungan Kepada CSO yang disupport oleh AIPD menyelenggarakan Pelatihan Advokasi …

Pelatihan Advokasi Anggaran Di Kabupaten Merauke Read More »

Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization)

Buku / Oleh

Modul Pelatihan ini dikembangkan untuk memberikan pegangan substansi materi atas kegiatan-kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh AIPD dukungan terhadap CSO. Salah satu dukungan AIPD yang diberikan kepada CSO adalah peningkatan kapasitas CSO dalam perencanaan dan penganggaran daerah serta pengawasan anggaran publik. AIPD memandang perencanaan dan penganggaran partisipatif adalah salah satu isu penting yang banyak dipromosikan …

Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization) Read More »

Rencana Srategis dan Laporan Assesment Implementasi UU KIP oleh FOINI

Publikasi, Transparansi / Oleh

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) merupakan jaringan organisasi masyarakat sipil dan individu yang intensif mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Saat ini FOINI terdapat di 11 simpul provinsi dengan koordinator tingkat nasional berkedudukan di Jakarta. Memasuki era implementasi UU KIP, tentu tantangan dan hambatan yang dihadapi semakin berat karena CSO tidak hanya harus mengawasi badan …

Rencana Srategis dan Laporan Assesment Implementasi UU KIP oleh FOINI Read More »

Scroll to Top
Skip to content