Skip to content

Dinas Kesehatan

Cerita Advokasi Kepesertaan Difabel dalam Program JKN di Lombok Barat

Hasil survei dasar yang PATTIRO lakukan pada September 2015 menunjukkan bahwa hanya 5,6% difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rendahnya jumlah ini disebabkan karena tidak banyak difabel yang memiliki dokumen administrasi kependudukan lengkap. Tercatatat, hanya 53% difabel di sana yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) […]

Cerita Advokasi Kepesertaan Difabel dalam Program JKN di Lombok Barat Read More »

Teknologi Pesan Pendek PATTIRO di Tiga Daerah Mulai Berfungsi

Oleh: Didik Purwandanu “Kami didatangi oleh salah satu Kepala Puskesmas yang merasa terganggu dengan keluhan masyarakat,” ucap Direktur PATTIRO Surakarta Andwi Joko pada Selasa (1/12). Hal ini berkaitan dengan penggunaan aplikasi berbasis pesan singkat (SMS) yang dikembangkan oleh PATTIRO bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta bernama aplikasi SMS Pusat Aduan Layanan Kesehatan (PANDAN). Tindakan Kepala Puskesmas tadi

Teknologi Pesan Pendek PATTIRO di Tiga Daerah Mulai Berfungsi Read More »

PATTIRO: Pemerintah Harus Miliki Data Terpilah Difabel

Jakarta, 23 Juni 2015 – Masuknya Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ke dalam tiga puluh daftar pembahasan prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2015 menghembuskan angin segar pada perjuangan pemenuhan hak-hak dasar para difabel. Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, hal yang harus menjadi perhatian utama pemerintah adalah masalah pendataan jumlah dan karakteristik difabel. Hingga saat ini, pemerintah belum memiliki data terpilah difabel yang

PATTIRO: Pemerintah Harus Miliki Data Terpilah Difabel Read More »

PPID Provinsi Jatim Terapkan Aplikasi SIP

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan inovasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Atas dukungan PATTIRO dan AIPD pihaknya telah berhasil melakukan instalasi aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) pada 27 Januari 2014 lalu. Selain PPID Provinsi, SIP PPID juga diinstal di lima PPID

PPID Provinsi Jatim Terapkan Aplikasi SIP Read More »

Meminta Informasi, Warga Manokwari Dapatkan Kepastian Jadwal Puskesmas

Permintaan informasi oleh kelompok warga yang diwakili oleh Agustina Salosa kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Papua Barattentang jadwal pelayanan Puskesmas membuahkan hasil. Delapan hari setelah permintaan informasi diajukan, petugas dari Dinas Kesehatan memberikan dokumen yang diminta secara langsung. Dokumen tersebut berupa Surat Edaran yang Kepala Dinas Kesehatan kepada seluruh Kepala Puskesmas tertanggal 3 Oktober 2012

Meminta Informasi, Warga Manokwari Dapatkan Kepastian Jadwal Puskesmas Read More »

Warga Manokwari Papua Barat Mulai Melakukan Permintaan Informasi

Warga Papua Barat mulai bergerak memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Berangkat dari keinginan untuk mengetahui kepastian jadwal Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, kelompok warga Distrik Pantura yang diwakili oleh Agustina Salossa melakukan permintaan informasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Rabu, 9 Oktober 2013. Selama ini Agustina dkk mendapati kenyataan jadwal pelayanan Puskesmas di distriknya hanya dua

Warga Manokwari Papua Barat Mulai Melakukan Permintaan Informasi Read More »

Launching Sistem Informasi Publik (SIP) Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov NTB

Launching Sistem Informasi Publik (SIP) Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov NTB Terapkan Teknologi Informasi, Pemprov NTB Siap Layani Informasi Publik! Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus bertekad meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai mandat Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai upaya untuk optimalisasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan

Launching Sistem Informasi Publik (SIP) Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov NTB Read More »

Rosita Chandra Komala: Menularkan Semangat Kader Posyandu

Pekerjaan sebagai kader pos pelayanan terpadu yang menjadi ujung tombak program kesehatan di desa oleh sebagian orang dilakukan sebatas menjalankan kewajiban tugas semata. Dalam bekerja, mereka relatif bersikap pasif. Kondisi tersebut menyebabkan Program Makanan Tambahan untuk menekan gizi buruk pada anak berusia di bawah lima tahun yang ditangani para kader dapat dikatakan “jalan di tempat”.

Rosita Chandra Komala: Menularkan Semangat Kader Posyandu Read More »

Scroll to Top