emisi gas rumah kaca

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia

Melalui Perjanjian Paris, Indonesia telah mendeklarasikan komitmennya untuk mengurangi memisi gas rumah kaca di tingkat global. Komitmen ini dituangkan dengan meratifikasi Perjanjian Paris dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Peraturan ini memuat kewajiban Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDCs). Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah …

Laporan Studi | Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia Read More »

Peran Perhutanan Sosial dalam Menjamin Keberlanjutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak akan berhasil apabila tidak ada keberlanjutan di dalamnya. Skema Perhutanan Sosial turut mendukung keberlanjutan RHL. Dalam memandang isu RHL, Bambang Supriyanto selaku Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan skema RHL dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghidupan (livelihood) masyarakat dalam konteks tata kelola …

Peran Perhutanan Sosial dalam Menjamin Keberlanjutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Read More »

Perlunya Kolaborasi untuk Aksi Perubahan Iklim

JAKARTA. 25 Agustus 2022 –  Komitmen Indonesia untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1.5 derajat Celcius telah disepakati dalam Persetujuan Paris pada tahun 2015. Dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) lahir di tahun tersebut sebagai kesepakatan resmi dalam upaya penurunan emisi negara kita yang diserahkan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC). Pada …

Perlunya Kolaborasi untuk Aksi Perubahan Iklim Read More »

Penerapan Ecological Fiscal Transfer di Indonesia Makin Masif

Gagasan untuk menerapkan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh inisiatif koalisi organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah bersama dengan The Asia Foundation (TAF) yang mengusulkan konsep Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) sekitar tahun 2018. Hingga saat …

Penerapan Ecological Fiscal Transfer di Indonesia Makin Masif Read More »

Scroll to Top
Skip to content