gender

Dorong Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial, PATTIRO Selenggarakan Pendampingan Teknis GAT Bagi CSO

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) telah menyusun Gender Assessment Tools (GAT) dalam Perhutanan Sosial. Tools ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai isu gender dalam pengelolaan perhutanan sosial mulai dari tahapan pra dan pasca persetujuan perhutanan sosial hingga kebijakan dan kelembagaan perhutanan sosial di daerah. Hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi bahan awal untuk menyusun rekomendasi …

Dorong Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial, PATTIRO Selenggarakan Pendampingan Teknis GAT Bagi CSO Read More »

Perkuat Kapasitas Aktivis Perempuan, PATTIRO Selenggarakan Pelatihan Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) didukung The Asia Foundation mengadakan pelatihan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam Perhutanan Sosial pada Senin-Selasa (30-31/6). Pelatihan diselenggarakan secara daring diikuti oleh sekitar 40 orang yang berasal dari 21 organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta terkait konsep gender secara …

Perkuat Kapasitas Aktivis Perempuan, PATTIRO Selenggarakan Pelatihan Gender Mainstreaming dalam Perhutanan Sosial Read More »

Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hingga tahun 2020, kawasan hutan yang telah dikelola melalui skema perhutanan sosial (PS) telah mencapai 4,2 juta hektar. Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan luasan kawasan perhutanan sosial menjadi 8 juta hektar pada tahun 2024 (RPJMN 2020-2024). Target ini ditetapkan untuk mengentaskan kemiskinan, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan rata-rata pendapatan petani hutan kemasyarakatan mencapai Rp 28.340.724 per …

Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat Read More »

RINGKASAN EKSEKUTIF | Urgensi Dana Insentif Daerah Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DID-KGPP)

Tingkat kemajuan pembangunan gender diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dengan indikator umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun. Adapun Indeks Pemberdayaan …

RINGKASAN EKSEKUTIF | Urgensi Dana Insentif Daerah Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DID-KGPP) Read More »

Kesenjangan Gender dalam Perhutanan Sosial

PATTIRO menyelenggarakan Diskusi Stakeholders membahas Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perhutanan Sosial (PS), pada 23 Februari 2021. Diskusi yang diselenggarakan secara virtual ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para stakeholer terkait dengan studi yang sedang dilakukan oleh PATTIRO. Hadir sebagai narasumber ahli adalah Suraya Afif (Peneliti), Sulistiyono (Pokja Gender Provinsi NTB) dan Yulius Hendra (Fasilitator Nasional PUG-PPRG, PATTIRO). Hasil …

Kesenjangan Gender dalam Perhutanan Sosial Read More »

Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang RESPONSIF GENDER

Efek dari perubahan iklim dapat mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia. Pihak-pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim tersebut adalah negara-negara berkembang dan kelompok masyarakat yang rentan, sepert perempuan dan anak-anak. Sebuah studi yang dilakukan oleh The London School of Economics and Politcal Science terhadap 141 negara yang terkena bencana pada periode 1981-2002 …

Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang RESPONSIF GENDER Read More »

Baiq Nuril, Wajah Patriarki Penegakan Hukum

Oleh: Novita Anggraeni *) KASUS Baiq Nuril bukanlah perkara hukum berat seperti pembunuhan atau tragedi besar lain. Tapi, kasus itu menjadi sangat kontroversial karena menjadi preseden buruk bagi korban pelecehan seksual. Dalam kasus tersebut, victim blaming atau menyalahkan korban tidak hanya terjadi pada level masyarakat dan tidak berhenti pada pengucilan korban. Tapi juga berujung vonis bersalah untuk korban dengan aduan …

Baiq Nuril, Wajah Patriarki Penegakan Hukum Read More »

PATTIRO Selenggarakan Workshop Pendampingan PPRG Bidang Ekonomi di 8 Provinsi

Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) dan Badan PP Daerah, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di delapan provinsi yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya Rostanty mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan agar …

PATTIRO Selenggarakan Workshop Pendampingan PPRG Bidang Ekonomi di 8 Provinsi Read More »

Leaflet | Percepatan PUG melalui PPRG di Daerah

Sejak tahun 2005, PATTIRO aktif berkontribusi dalam mendorong adanya kebijakan dan anggaran responsif gender di daerah. PATTIRO telah menjadi mitra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Badan Pemberdayaan Perempuan di daerah melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG merupakan salah satu satu upaya untuk mempercepat pelaksanaan …

Leaflet | Percepatan PUG melalui PPRG di Daerah Read More »

Anggaran Partisipatif dan Responsif Gender: Sangat Penting untuk Belanja Pemerintah yang Berkeadilan

Anggaran belanja pemerintah merefleksikan prioritas berbagai pihak yang dapat memengaruhi keputusan pembelanjaan dan peningkatan pendapatan. Strategi penganggaran yang responsif gender dan partisipatif yang dikenal dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) menawarkan cara penganggaran yang berbeda. Demokratisasi fiskal melalui partisipasi inklusif pada saat proses penganggaran dan pengambilan keputusan penting dilakukan untuk mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap prioritas anggaran …

Anggaran Partisipatif dan Responsif Gender: Sangat Penting untuk Belanja Pemerintah yang Berkeadilan Read More »

Laporan Studi PPRG di 17 Badan Pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (selanjutnya disebut, PUG) yang menjadi salah satu dari 3 (tiga) arus utama pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (selanjutnya disebut, PPRG) sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi PPRG didorong untuk mendukung P UG sebagai strategi mengurangi kesenjangan sosial, diantaranya kesenjangan antara penduduk …

Laporan Studi PPRG di 17 Badan Pemerintah Read More »

Penyusunan Anggaran kurang Peduli pada Kebutuhan Masyarakat

PATTIRO : Perlu Integrasi Gender dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia Salah satu target MDGs 2015 (Millenium Development Goals) yang diperkirakan banyak kalangan untuk sulit dicapai adalah menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, mengungkapkan Angka Kematian Ibu (AKI) meroket dari 228 pada 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran …

Penyusunan Anggaran kurang Peduli pada Kebutuhan Masyarakat Read More »

Scroll to Top
Skip to content