Jaminan Kesehatan Nasional

Pembelajaraan | Kesuksesan Aktivis Difabel Tingkatkan Akses Difabel dan Masyarakat Miskin di Lombok Barat Terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki data yang akurat mengenai jumlah dan karakteristik penyandang disabilitas di dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada tahun 2011, dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia, 3.11% atau 7.4 juta jiwa di antaranya menyandang disabilitas. Sedangkan, menurut Kementerian Kesehatan, pada tahun yang sama, jumlah difabel di tanah air berjumlah …

Pembelajaraan | Kesuksesan Aktivis Difabel Tingkatkan Akses Difabel dan Masyarakat Miskin di Lombok Barat Terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan Read More »

Dua Penyebab Utama Munculnya Kartu BPJS Kesehatan Palsu

Baru saja beberapa waktu lalu dihebohkan dengan penemuan vaksin palsu, kini, masyarakat dan pemerintah kembali dikejutkan dengan penemuan kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang PATTIRO himpun dari berbagai media, kartu BPJS Kesehatan palsu tersebut diduga dimiliki oleh sekitar 230 orang dari Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. …

Dua Penyebab Utama Munculnya Kartu BPJS Kesehatan Palsu Read More »

Cerita Advokasi Kepesertaan Difabel dalam Program JKN di Lombok Barat

Hasil survei dasar yang PATTIRO lakukan pada September 2015 menunjukkan bahwa hanya 5,6% difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rendahnya jumlah ini disebabkan karena tidak banyak difabel yang memiliki dokumen administrasi kependudukan lengkap. Tercatatat, hanya 53% difabel di sana yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) …

Cerita Advokasi Kepesertaan Difabel dalam Program JKN di Lombok Barat Read More »

Diskusi Kesehatan Nasional, Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Masih Temui Banyak Tantangan

Setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh jaminan kesehatan. Setidaknya itulah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun pada praktiknya, hingga saat ini, penerapan peraturan tersebut masih menemui banyak tantangan. Terkait dengan kepesertaan JKN, Wakil Direktur Trade Union Right Center (TURC) Andriko Otang mengungkapkan, sampai sekarang, masih terjadi …

Diskusi Kesehatan Nasional, Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Masih Temui Banyak Tantangan Read More »

Masyarakat Sipil dan Pemerintah Perlu Bekerja Sama untuk Capai SDG di Sektor Kesehatan

Jakarta, 14 Desember 2015 – Menteri Kesehatan, Nila Moeloek menyatakan secara umum kondisi kesehatan masyarakat Indonesia masih mengkhawatirkan[i]. Pada akhir tahun 2015, Tujuan Pembangunan Milenium/ Millenium Development Goals (MDGs) jauh dari target capaian. Tujuan Pembangunan Milenium di bidang kesehatan yaitu antara lain menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, serta memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, gagal diwujudkan. …

Masyarakat Sipil dan Pemerintah Perlu Bekerja Sama untuk Capai SDG di Sektor Kesehatan Read More »

PATTIRO Bentuk Asosiasi Pengguna BPJS Kesehatan untuk Perbaiki Pelayanan Kesehatan

Jakarta, 14 Desember 2015 – Sudah hampir dua tahun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan buruknya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. PATTIRO bersama jaringannya membentuk asosiasi pengguna kartu BPJS Kesehatan untuk membantu masyarakat dan pihak BPJS Kesehatan mengawasi kinerja rumah sakit …

PATTIRO Bentuk Asosiasi Pengguna BPJS Kesehatan untuk Perbaiki Pelayanan Kesehatan Read More »

Cara Menangani Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Kesehatan

Oleh Ega Rosalina Bedasarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), sejak tahun 2001 hingga 2010, biaya kesehatan per kapita di Indonesia terus meningkat hingga lebih dari tiga ratus persen dan masih terus meroket sampai saat ini. Upaya pemerintah menyiasati masalah ini dengan menerapkan prinsip gotong royong melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sayangnya, belum berjalan maksimal. Meski sudah …

Cara Menangani Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Kesehatan Read More »

PATTIRO: BPJS dan Puskesmas Harus Transparan Soal Dana Kapitasi JKN

PATTIRO mendesak pihak BPJS, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, dan Puskesmas mulai transparan soal penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dana yang dikelola tersebut berasal dari iuran masyarakat sehingga masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban penggunaannya, baik secara langsung atau melalui Komite / Dewan Kesehatan sebagai bagian dari pemantauan sosial. Seiring pelaksanaan JKN yang berjalan hampir …

PATTIRO: BPJS dan Puskesmas Harus Transparan Soal Dana Kapitasi JKN Read More »

Memperingati Hari Kesehatan Dunia 7 April 2014: Pemerintah Belum Memenuhi Hak Kesehatan Warga

Hari kesehatan dunia (world health day) yang diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 7 April menyisakan pertanyaan penting terkait dengan tata kelola pemerintahan (governance) yaitu, sudahkah negara Indonesia yang bercorak negara kesejahteraan (welfare state) memenuhi hak kesehatan atas warga negaranya? Pemerintah selama ini memang banyak menggulirkan program kesehatan, baik dalam bentuk pengobatan murah dan gratis …

Memperingati Hari Kesehatan Dunia 7 April 2014: Pemerintah Belum Memenuhi Hak Kesehatan Warga Read More »

Siaran Pers | Sosialisasi yang Masif dan Sistematis masih dibutuhkan Pemerintah Harus Lakukan Audit Sosial terhadap Program JKN

Di awal tahun 2014, bertepatan dengan perayaan tahun baru, rakyat Indonesia mendapat hadiah dari pemerintah yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Dengan adanya JKN sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), secara bertahap, diharapkan seluruh penduduk Indonesia bisa memperoleh perlindungan sosial yang menjamin, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dalam hal ini kebutuhan …

Siaran Pers | Sosialisasi yang Masif dan Sistematis masih dibutuhkan Pemerintah Harus Lakukan Audit Sosial terhadap Program JKN Read More »

Scroll to Top
Skip to content