Skip to content

koalisi masyarakat sipil

Koalisi Masyarakat Sipil Bahas Refleksi Capaian Implementasi EFT di Indonesia

PATTIRO, bersama dengan 19 organisasi masyarakat sipil dan The Asia Foundation sukses melaksanakan pertemuan koordinasi mitra atau Partner Coordination Meeting (PCM) Program SETAPAK 4 pada 24 hingga 26 Februari 2025 di Bali. Selain membahas perkembangan program, pertemuan ini juga turut mendiskusikan berbagai isu aktual dan strategi mendorong tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan melalui […]

Koalisi Masyarakat Sipil Bahas Refleksi Capaian Implementasi EFT di Indonesia Read More »

Peluang Permendagri Pedoman Umum APBD Menjadi Payung Hukum Pendanaan Insentif Lingkungan Hidup

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah melalui penguatan pendanaan. Sejak 2017, PATTIRO bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup melalui dukungan The Asia Foundation memiliki agenda untuk mendorong penguatan pendanaan sektor publik melalui kebijakan transfer anggran berbasis ekologis (Ecological Fiscal Transfer/EFT). Hal tersebut mengemuka pada sambutan yang disampaikan

Peluang Permendagri Pedoman Umum APBD Menjadi Payung Hukum Pendanaan Insentif Lingkungan Hidup Read More »

PATTIRO Targetkan GLF Bisa Diselenggarakan Setiap Tahun

Jakarta – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menargetkan Green Leadership Forum (GLF) bisa diselenggarakan setiap tahun. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif PATTIRO Bejo Untung dalam GLF ke-2 yang diadakan secara daring pada Rabu (27/10). Menurut Bejo, hal itu penting diupayakan karena GLF bertujuan mewujudkan kebangkitan nasional dalam mendorong transfer fiskal berbasis ekologi di Indonesia.

PATTIRO Targetkan GLF Bisa Diselenggarakan Setiap Tahun Read More »

Skema EFT Dinilai Efektif Mendorong Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia

Jakarta – Skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) dinilai cukup berhasil dalam mendorong konservasi lingkungan hidup di banyak daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa kepala daerah baik yang sudah menerapkan EFT atau pun yang sedang mempertimbangkan dalam Green Leadership Forum (GLF) yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat

Skema EFT Dinilai Efektif Mendorong Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia Read More »

PATTIRO dan Koalisi Masyarakat Sipil Usung Gagasan Dana Insentif Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Jakarta, Mei 2021. Koalisi Masyarakat Sipil yang diprakarsai oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budget Center (IBC), dan The Asia Foundation (TAF)  mengusung gagasan pengembangan Dana Insentif Daerah DID untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DID KGPP). Melalui gagasan ini Koalisi mendorong agar indikator gender dimasukkan ke dalam kriteria DID yang ditransfer kepada

PATTIRO dan Koalisi Masyarakat Sipil Usung Gagasan Dana Insentif Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Read More »

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI Jakarta, 14 Januari 2018 Outlook Kebijakan Anggaran Sektor Hutan dan Lahan Tahun 2018 “Capaian Kinerja Perhutanan Sosial Baru 6%, KLHK Perlu Terobosan Baru di Tahun 2018” Dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Pemerintah telah menargetkan luas areal perhutanan sosial sebesar 12,7 juta ha. Sayangnya

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) (Indonesian Parliamentary Center (IPC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO), Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia), Indonesian Coruption Watch (ICW), Indonesian Budget Center (IBC), YAPPIKA) Kurang dari tujuh jam, Rapat Paripurna DPR 5 Desember

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik Read More »

Kompaks Kritik Tunjangan Pegawai

SEMARANG – Koalisi Masyarakat Peduli Anggaran Kota Semarang (Kompaks) yang terdiri dari beberapa lembaga menolak rencana penganggaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dan juga kenaikan tunjangan perumahan untuk anggota Dewan. Lembaga yang tergabung dalam Kompaks antara lain PATTIRO Semarang, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang, KP2KKN, KAMMI Semarang, PC PMII Kota Semarang, Komunitas Kemijen, Komunitas Lamper Kidul,

Kompaks Kritik Tunjangan Pegawai Read More »

Scroll to Top