Skip to content

Korupsi

Siaran Pers PATTIRO: 87 Dugaan Korupsi Dana Desa, PATTIRO: Satgas Desa Belum Optimal

Siaran Pers / Oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga 87 Desa telah melakukan korupsi Dana Desa. Dugaan berasal dari laporan masyarakat kepada lembaga anti rasuah itu yang mencapai 362 laporan. Berkenaan dengan banyaknya dugaan kasus korupsi tersebut, Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Maya Rostanty menilai, bahwasanya,  Satuan Tugas Desa (Satgas Desa) belum bekerja optimal dalam meningkatkan kapasitas […]

Siaran Pers PATTIRO: 87 Dugaan Korupsi Dana Desa, PATTIRO: Satgas Desa Belum Optimal Read More »

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Pada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1.221 pegawai negeri sipil. Untuk mencegah korupsi

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Read More »

Kembalinya Korps Pamong Praja

Peristiwa / Oleh

Oleh: Hanif Nurcholis, Dosen Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara. Politik pemerintahan daerah di negara kita selalu berbolak- balik arah, dari desentralistik ke sentralistik dan sebaliknya (Bhenyamin Hoessein, 1993). Pada awal kemerdekaan, negara kita menganut model desentralistik (UU No 1/1945, UU No 22/1948, UU No 1/1957). Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 

Kembalinya Korps Pamong Praja Read More »

Audit BPK Terkait Hambalang tidak lndependen

Peristiwa / Oleh

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai tidak independen kala menyatakan hasil audit proyek Hambalang sebagai informasi rahasia. Pusat Telaah dan lnformasi Regional (PATTIRO) menganggap sikap tertutup itu malah memunculkan opini publik bahwa BPK rentan diintervensi. “Apabila opini publik itu benar, BPK sesungguhnya sedang menabrak pagar pintu rumahnya sendiri,” kata Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo melalui

Audit BPK Terkait Hambalang tidak lndependen Read More »

RUU Pemda Berpotensi Suburkan Korupsi

Peristiwa / Oleh

Pencegahan korupsi di daerah harus dimulai dengan menyinkronkan aturan perundangan yang berkaitan dengan otonomi daerah. RANCANGAN UndangUndang (RUU) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang sedang dibahas pemerintah dan DPR dinilai berpotensi menyuburkan praktik korupsi di daerah. Salah satunya tampak dari ketentuan Pasal 47 RUU itu yang mengatur tentang syarat umuk menjadi calon kepala daerah. Pasal itu

RUU Pemda Berpotensi Suburkan Korupsi Read More »

Berantas Korupsi, RUU Pemda Tak Punya Kekuatan Hukum Mengikat

Peristiwa / Oleh

Publik dikejutkan kepala daerah banyak terjerat oleh korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Februari 2013, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melansir data yang memprihatinkan. Dalam Sembilan tahun terakhir, 2004 – 2012, terdapat 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam rentang waktu implementasi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya, setiap tahun terdapat 32 kepala

Berantas Korupsi, RUU Pemda Tak Punya Kekuatan Hukum Mengikat Read More »

RUU Pemda Hambat Pemberantasan Korupsi?

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai terdapat sejumlah pasal pada Rancangan Undang Undang Pemerintah Daerah yang dianggap menghambat pemberantasan korupsi di kalangan kepala daerah. “Setidaknya ada dua tahap yang harus dilalui penegak hukum dalam menangani perkara hukum yang melibatkan kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Pattiro Sad Dian Utomo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

RUU Pemda Hambat Pemberantasan Korupsi? Read More »

Ketentuan Diskresi Perlu Ada di RUU Pemda

Peristiwa / Oleh

Kewenangan Kepala Daerah (Kada) dalam mengambil keputusan (diskresi) harus diatur dalam RUU Pemda. Hal tersebut dipandang perlu agar tidak dijadikan peluang oleh para Kada agar kebal hukum. Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional Sad Dian Utomo mengatakan demi kepentingan umum, hak diskresi bisa digunakan asalkan masih dalam batas kewenangan Kada dan tidak melanggar asas-asas

Ketentuan Diskresi Perlu Ada di RUU Pemda Read More »

RUU Pemda Lindungi Kasus Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah

Peristiwa / Oleh

Publik melihat betapa UU Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sejauh ini tidak efektif mencegah korupsi di pemerintah daerah. Buktinya, dari catatan KPK (2012), hingga akhir tahun 2012 telah terungkap tindak pidana korupsi sebanyak 138 kasus ditingkat daerah. Dari 138 perkara korupsi di daerah itu, sebanyak 38 kasus terjadi ditingkat provinsi dan 60 kasus ditingkat kabupaten/kota. Delapan

RUU Pemda Lindungi Kasus Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Read More »

Siaran Pers: RUU Pemda Melindungi Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah

Siaran Pers / Oleh

Publik melihat betapa UU Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sejauh ini tidak efektif mencegah korupsi di pemerintah daerah. Buktinya, dari catatan KPK (2012), hingga akhir tahun 2012 telah terungkap tindak pidana korupsi sebanyak 138 kasus ditingkat daerah. Dari 138 perkara korupsi di daerah itu, sebanyak 38 kasus terjadi ditingkat provinsi dan 60 kasus ditingkat kabupaten/kota. Delapan

Siaran Pers: RUU Pemda Melindungi Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Read More »

Siaran Pers: Lima Penyebab Mafia Anggaran Semakin Subur Jelang Pemilu

Siaran Pers / Oleh

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, kinerja DPR semakin menurun khususnya dalam fungsi pengawasan anggaran. Lemahnya pengawasan anggaran tersebut dalam dua hal, pembahasan anggaran di DPR dan penggunaan anggaran pada Kementrian dan Lembaga (K/L). Pada internal DPR dikhawatirkan pengawasan akan berubah menjadi pembajakan untuk dana politik pemilu 2014 nanti. Sedangkan pengawasan K/L akan berubah menjadi transaksional

Siaran Pers: Lima Penyebab Mafia Anggaran Semakin Subur Jelang Pemilu Read More »

Scroll to Top