Local Governance Forum

Perlu Pendampingan Serius dalam Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Pendampingan pemerintah atas pelaksanaan regulasi dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong efektivitas kebijakan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengemuka dalam Local Governance Forum PATTIRO pada Jumat, 26 Februari 2021 bertema “Menakar Efektivitas Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah” dan mengundang berbagai pemda di Indonesia. Program Manager PATTIRO Ramlan Nugraha menyampaikan, dalam beberapa …

Perlu Pendampingan Serius dalam Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Read More »

PATTIRO Dorong Kemendagri Menunda Pemberlakuan Permendagri No. 90 Tahun 2019

Berita, Peristiwa / Oleh

PATTIRO meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunda diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan masih banyak pemerintah daerah yang belum siap melakukan penyesuaian kode dan nomenklatur APBD-nya. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur PATTIRO, Maya Rostanty dalam Local Governance …

PATTIRO Dorong Kemendagri Menunda Pemberlakuan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Read More »

Local Governance Forum: Refocusing Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai

Berita, Peristiwa / Oleh

Menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak yang ditimbulkannya melalui Perppu No. 1/2020 yang telah diundangkan menjadi UU No. 2/2020. Salah satu imbas dari dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah diprioritaskannya  penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini menuntut Desa untuk cepat melakukan perubahan terhadap APBDesa yang telah ditetapkan sebelumnya.  Untuk meminimalisir …

Local Governance Forum: Refocusing Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Read More »

Local Governance Forum : “Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut?”

Berita, Peristiwa / Oleh

PATTIRO merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri untuk merevisi kebijakan terkait penanganan Covid-19 dengan mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan membuka opsi mekanisme penandaan anggaran untuk Covid19. Rekomendasi ini disampaikan oleh PATTIRO dalam acara Local Governance Forum yang bertajuk “Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut?” pada Rabu 20 Mei 2020 yang diselenggarakan oleh PATTIRO secara daring. Direktur PATTIRO, …

Local Governance Forum : “Mungkinkah Sanksi Penundaan DAU Dicabut?” Read More »

Fact Sheet | Demokrasi Desa dalam Bingkai Pengaturan UU Desa

Factsheet, Publikasi / Oleh

Desa menurut konstruksi UU No. 6/2014 (UU Desa) merupakan komunitas yang diberikan kewenangan untuk mengatur Urusannya sendiri berdasarkan fungsi self-governing community (komunitas yang berpemerintahan sendiri). Berdasarkan konsep ini maka penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa dilakukan secara mandiri oleh komunitas desa. Kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan sendiri tersebut membuka Peluang bagi Pemerintah Desa(Pemdes) untuk menjalankan otoritasnya …

Fact Sheet | Demokrasi Desa dalam Bingkai Pengaturan UU Desa Read More »

Local Governance Forum II: “MELAWAN KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG” dalam Harmonisasi 5 (lima) RUU terkait Pemerintahan Daerah. Hari Kamis, 11 Juli 2013. Hotel Alila Pacenongan, Jakpus.

Agenda, Transparansi / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)  mengadakan acara diskusi Local Governance Forum II bertemakan “MELAWAN KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG”  dalam Harmonisasi 5 (lima) RUU terkait Pemerintahan Daerah. Publik dikejutkan kepala daerah banyak terjerat oleh korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Februari 2013, Mendagri Gamawan Fauzi melansir data yang memprihatinkan. Dalam Sembilan tahun terakhir, 2004 – 2012, terdapat …

Local Governance Forum II: “MELAWAN KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG” dalam Harmonisasi 5 (lima) RUU terkait Pemerintahan Daerah. Hari Kamis, 11 Juli 2013. Hotel Alila Pacenongan, Jakpus. Read More »

SIARAN PERS: Local Governance Forum “5 RUU Tumpang Tindih Dalam Pengaturannya”

Siaran Pers / Oleh

Desentralisasi memberikan jaminan kesejahteraan? Belum tentu tergantung bagaimana Pemda mengelola wewenang, dana, dan SDM birokrasi yang dimilikinya. Untuk memastikan ketiga hal tersebut dapat memberikan dan mendukung sistem desentralisasi yang diharapkan, PATTIRO melakukan kajian  harmonisasi atas 5 RUU tersebut. Pemerintahan Daerah (Pemda); Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD); Aparatur Sipil Negara (ASN); Pemilihan …

SIARAN PERS: Local Governance Forum “5 RUU Tumpang Tindih Dalam Pengaturannya” Read More »

Local Governance Forum: “Harmonisasi Materi RUU Pemda, RUU ASN, RUU HKPD, RUU Desa dan RUU Pilkada.” Hotel Alila Jakarta, Kamis 02 Mei 2013

Agenda / Oleh

Diskusi Publik dalam Rangka Hari Otonomi Daerah Local Governance Forum Series “Harmonisasi Materi RUU Pemda, RUU ASN, RUU HKPD, RUU Desa dan RUU Pilkada” Hotel Alila Jakarta, Kamis 02  Mei 2013 Dalam rangka menyambut Hari Otonomi Daerah, PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema “Harmonisasi Materi RUU Pemda, RUU ASN, RUU …

Local Governance Forum: “Harmonisasi Materi RUU Pemda, RUU ASN, RUU HKPD, RUU Desa dan RUU Pilkada.” Hotel Alila Jakarta, Kamis 02 Mei 2013 Read More »

Scroll to Top
Skip to content