Nusa Tenggara Barat

RBC FOLU Peluang Pendanaan Hijau untuk Daerah: Pembelajaran dari Kalimantan Selatan

Berita, Peristiwa / Oleh

Efisiensi transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim. Menyikapi hal ini, Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam rehabilitasi hutan dan lahan melalui Gerakan Revolusi Hijau, yang turut didukung oleh pendanaan berbasis hasil (Result-Based Contribution/RBC) untuk mendukung target nasional […]

RBC FOLU Peluang Pendanaan Hijau untuk Daerah: Pembelajaran dari Kalimantan Selatan Read More »

Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penelitian, Publikasi / Oleh

Hingga tahun 2020, kawasan hutan yang telah dikelola melalui skema perhutanan sosial (PS) telah mencapai 4,2 juta hektar. Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan luasan kawasan perhutanan sosial menjadi 8 juta hektar pada tahun 2024 (RPJMN 2020-2024). Target ini ditetapkan untuk mengentaskan kemiskinan, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan rata-rata pendapatan petani hutan kemasyarakatan mencapai Rp 28.340.724 per

Laporan Hasil Kaji Cepat | Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat Read More »

Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Koalisi FOINI Ajukan Judicial Review Pasal 33 UU KIP

Berita, Peristiwa / Oleh

Dalam kurun waktu April – Desember 2015, terdapat 14 Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang telah memasuki seleksi periode kedua, yaitu: Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Riau, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Dari ke-14 KI Provinsi,

Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Koalisi FOINI Ajukan Judicial Review Pasal 33 UU KIP Read More »

Cerita Advokasi Kepesertaan Difabel dalam Program JKN di Lombok Barat

Peristiwa / Oleh

Hasil survei dasar yang PATTIRO lakukan pada September 2015 menunjukkan bahwa hanya 5,6% difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rendahnya jumlah ini disebabkan karena tidak banyak difabel yang memiliki dokumen administrasi kependudukan lengkap. Tercatatat, hanya 53% difabel di sana yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cerita Advokasi Kepesertaan Difabel dalam Program JKN di Lombok Barat Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Lombok Barat

Penelitian / Oleh

Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Lombok Barat Read More »

Aktivis Digugat Golkar DPD NTB karena Perjuangkan Hak Informasi

Berita / Oleh

Gugatan Perdata Nomor 03/BAKUMHAM-OTDA/GOLKAR-NTB/I/2014 dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri Mataram sesudah menolak memberikan informasi yang diminta oleh Suhardi. Suhardi digugat untuk memberikan ganti rugi senilai Satu Miliar Rupiah. Disebutkan juga bahwa permintaan informasi Suhardi adalah pesanan sponsor untuk menjatuhkan nama DPD Golkar NTB.

Aktivis Digugat Golkar DPD NTB karena Perjuangkan Hak Informasi Read More »

KI NTB Beri Penghargaan Badan Publik

Peristiwa / Oleh

Komisi Informasi Provinsi NTB memberi penghargaan pada sejumlah badan publik milik pemerintah, swasta dan perorangan yang dinilai berperan aktif dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, kemarin malam (2/11/2013). Hadir dalam acara tersebut Ketua Komiai Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono. Menurut Ketua KI NTB, Agus Marta Hariyadi, evaluasi dan penilaian

KI NTB Beri Penghargaan Badan Publik Read More »

PPID NTB Terbaik Nasional

Peristiwa / Oleh

Kementerian Dalam Negeri menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) NTB sebagai PPID terbaik di Indonesia. Sistem Keterbukaan Informasi Publik yang dimiliki NTB dinilai sangat memudahkan masyarakat. NTB meraih predikat terbaik itu bersama dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Penghargaan untuk PPID terbaik se-Indonesia diserahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini dalam Rakornas PPID

PPID NTB Terbaik Nasional Read More »

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Provinsi NTB Resmi Diluncurkan

Peristiwa / Oleh

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat diluncurkan, Selasa, 17 September 2013 di Hotel Santika Mataram. Officer Badan Publik program Community Access to Information NTB Ahmad Busyairi melaporkan, peluncuran beriringan dengan acara pelantikan Dr. TGH. Zainul Majdi dan H. Muhamad Amin,  SH.,M Si sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Provinsi NTB Resmi Diluncurkan Read More »

Laporan Analisis Sektor Kesehatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013

Penelitian / Oleh

Laporan analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 mengetengahkan analisis terhadap APBD dalam sektor kesehatan. Misalnya analisis terhadap kondisi status gizi bayi di NTB menghasilkan hal sbb: Rata-rata kondisi status gizi bayi di NTB pada tahun 2011 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tren membaiknya status gizi ini hampir terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di NTB, kecuali

Laporan Analisis Sektor Kesehatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 Read More »

Layanan IT PPID Siap Launching

Peristiwa / Oleh

Provinis NTB sebentar lagi akan selangkah lebih maju dari sisi pelayanan informasi. Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) menyiapkan perangkat lunak atau aplikasi layanan informasi berbasis IT bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemprov. Aplikasi sangat mempermudah masyarakat mengakses informasi dari pemerintah. Aplikasi layanan informasi yang dinamakan e-Publik Informasi System itu kemarin mulai disosialisasikan

Layanan IT PPID Siap Launching Read More »

Scroll to Top