PATTIRO

Maya Rostanty Resmi Menggantikan Sad Dian Utomo Sebagai Direktur PATTIRO

Berita, Peristiwa / Oleh

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina No. 01/Y.PTIR/BP/X/2016, Maya Rostanty resmi diangkat menjadi Direktur PATTIRO menggantikan Sad Dian Utomo. Serah terima jabatan Direktur diselenggarakan pada Senin, 24/10/16 di hotel Soyfan Inn Tebet dihadiri oleh seluruh Pegiat PATTIRO, jaringan dan mitra kerja PATTIRO, serta keluarga besar PATTIRO Raya. Acara yang dikemas santai ini dimoderasi oleh Yulius Hendra. …

Maya Rostanty Resmi Menggantikan Sad Dian Utomo Sebagai Direktur PATTIRO Read More »

PATTIRO Jadi Salah Satu Top Transparency and Good Governance Think Tanks

Peristiwa / Oleh

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh University of Pennsylvania yang dirilis pada awal tahun 2016, PATTIRO kembali masuk ke dalam jajaran 30 besar “Global Top Transparency and Good Governance Think Tanks” pada tahun 2015. Ini sudah kelima kalinya PATTIRO menerima penganugerahan yang sama, dari tahun 2011-2015. The Think Tanks and Civil Societies Program merupakan sebuah program riset …

PATTIRO Jadi Salah Satu Top Transparency and Good Governance Think Tanks Read More »

Rapat Kerja PATTIRO 2016: Ekspansi Keterlibatan Isu dan Perubahan Tagline PATTIRO

Peristiwa / Oleh

Pada tanggal 19 Januari-21 Januari 2016 lalu, PATTIRO menyelenggarakan rapat pembahasan rencana strategis tahun 2016-2018 dan rapat kerja tahun 2016 di Villa Ratu, Ciawi Bogor. Seluruh pegiat PATTIRO serta beberapa pegiat perwakilan PATTIRO Raya turut hadir dan terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Perwakilan PATTIRO Raya yang ikut terlibat antara lain pegiat dari PATTIRO Semarang, PATTIRO …

Rapat Kerja PATTIRO 2016: Ekspansi Keterlibatan Isu dan Perubahan Tagline PATTIRO Read More »

Bazar Buku PATTIRO

Peristiwa / Oleh

Merespon banyaknya permintaan buku yang masuk, sepanjang bulan November 2015 ini, PATTIRO akan membagikan ratusan buku yang telah dihasilkan secara cuma-cuma kepada siapa pun yang berminat. Bagi anda yang ingin memiliki buku-buku tersebut, anda bisa langsung datang ke Kantor PATTIRO di Jalan Mawar, Komplek Kejaksaan Agung Blok G 35, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jika anda tidak memiliki …

Bazar Buku PATTIRO Read More »

Kaki Kanan untuk Makan, Kaki Kiri untuk Mencuci

Peristiwa / Oleh

RUMAH barak bercat putih dengan teras kecil di bagian depan tampak bia­sanya saja, halamannya bersih sama dengan dua rumah barak di sebelahnya. Sekilas memang tak ada yang berbeda dengan penghuni rumah lainnya. Namun siapa sangka, dibalik bersihnya rumah itu, ditinggali seorang wanita dengan segala keterbatasan fisik. Untuk menemukan rumahnya tidak gampang, Koran ini sengaja mendatanginya untuk …

Kaki Kanan untuk Makan, Kaki Kiri untuk Mencuci Read More »

Pemerintah Lupa dengan Kaum Disabilitas

Peristiwa / Oleh

Aimas – Yayasan PATTIRO mengundang stakeholder, termasuk dari sektor kesehatan untuk mendiskusikan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak kaum disabilitas di Sorong. Puskesmas akan jadi target percontohan untuk kegiatan yang memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas tersebut. Yayasan PATTIRO mensurvei di 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Aimas, Mayamuk dan Mariat, hasilnya akan melihat tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dengan disabilitas. …

Pemerintah Lupa dengan Kaum Disabilitas Read More »

Sosialisasi Pemerintahan Terbuka ke Papua Nugini: Tindak Lanjut Indonesia terhadap Konferensi Pemerintahan Terbuka di Bali

Peristiwa / Oleh

“Kami percaya bahwa kita semua memiliki sesuatu untuk dibagi dan sesuatu untuk dipelajari tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat terus bersama-sama dalam membuat perubahan yang lebih baik dalam tata pemerintahan” – O’Conroy Doloksaribu, Penasihat Duta Besar, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini, November 2014. Kemitraan Pemerintahan Terbuka. Gerakan multilateral ini telah memberikan banyak manfaat kepada negara-negara …

Sosialisasi Pemerintahan Terbuka ke Papua Nugini: Tindak Lanjut Indonesia terhadap Konferensi Pemerintahan Terbuka di Bali Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik

Siaran Pers / Oleh

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) (Indonesian Parliamentary Center (IPC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO), Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia), Indonesian Coruption Watch (ICW), Indonesian Budget Center (IBC), YAPPIKA) Kurang dari tujuh jam, Rapat Paripurna DPR 5 Desember …

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik Read More »

Laporan Workshop Regional untuk Pemerintahan Terbuka Wilayah Tengah : Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Keterbukaan dan Latar Belakang di Tiap Wilayah

Peristiwa / Oleh

Pemetaan Masalah dan Jejaring Persepsi Keterbukaan Implementasi keterbukaan di daerah sudah cukup banyak dengan berbagai isu khusus yang didorong oleh CSO (Civil Society Organisation / Organisasi Masyarakat Sipil) di masing-masing provinsi sejak disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan hambatan dan resistensi di tingkat provinsi/kabupaten/kota oleh pemerintah dan aktor-aktor setempat. …

Laporan Workshop Regional untuk Pemerintahan Terbuka Wilayah Tengah : Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Keterbukaan dan Latar Belakang di Tiap Wilayah Read More »

KPU Jangan “Cuci Tangan”, Tindak Lembaga Survei

Peristiwa / Oleh

[Jakarta, 11 Juli 2014] – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan tidak “cuci tangan” menyikapi adanya hasil hitung cepat yang saling bertentangan, dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “KPU bisa membentuk Dewan Etik untuk lembaga survei sehingga diaudit oleh auditor publik yang independen dan mengumumkan hasilnya. Jika tidak dilakukan KPU harus mencabut sertifikatnya,” kata peneliti Perkumpulan untuk …

KPU Jangan “Cuci Tangan”, Tindak Lembaga Survei Read More »

Jika Berbohong, Lembaga Survei Bisa Dipidana

Peristiwa / Oleh

JAKARTA, 11 Juli 2014, KOMPAS.com – Lembaga survei yang melakukan proses hitung cepat atau quick count harus menyampaikan informasi yang sebenarnya ke publik. Jika tidak, maka lembaga survei yang berbohong dapat dikenakan sanksi pidana. “Sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, lembaga survei yang menyebarkan informasi yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana,” kata Peneliti …

Jika Berbohong, Lembaga Survei Bisa Dipidana Read More »

SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres

Siaran Pers / Oleh

FOINI (Freedom Of Information Network Indonesia) YAPPIKA, PATTIRO, ICW, IPC, TII, Seknas FITRA, ICEL, IBC, MediaLink, Perludem, IBC, PSHK, SBMI, Koak Lampung, PATTIRO Serang, PATTIRO Banten, Perkumpulan INISIATIF, PATTIRO Semarang, KRPK Blitar, Sloka Institute, SOMASI NTB, Laskar Batang, PIAR NTT, KOPEL Makassar, SKPKC Papua, Mata Aceh, GerAk Aceh, JARI KalTeng, KH2Institute, PUSAKO Unand, FITRA Riau, LPI …

SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres Read More »

Scroll to Top
Skip to content