pelayanan publik

Capaian Dalam Mendorong Multi Stakeholder Forum di Papua

Berita, Peristiwa / Oleh

PATTIRO bersama mitra pembangunan di Papua yang tergabung dalam Program Judicial Approach in Papua Area (JAiPA), yaitu Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa), Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (Pt PPMA), dan Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) mendorong kebijakan ramah hutan di Papua melalui pendekatan yudisial (Judicial Approach/JA). Pendekatan ini mendorong terciptanya […]

Capaian Dalam Mendorong Multi Stakeholder Forum di Papua Read More »

Asah Keterampilan Analisis APBD untuk Mengawal Anggaran Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Pemenuhan hak warga negara sudah seharusnya dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan sekaligus melaksanakan agenda pembangunan di tingkat daerah dengan dukungan anggaran yang memadai. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, masyarakat perlu turut mengawal  perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu penting bagi masyarakat

Asah Keterampilan Analisis APBD untuk Mengawal Anggaran Daerah Read More »

Kanal Pengaduan untuk Meningkatkan Kepastian Pelayanan Publik

Berita, Peristiwa / Oleh

Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian atas pelayanan publik yang berkualitas, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kepastian terhadap pelayanan publik akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini mengemuka pada acara LAPOR! Goes to Campus Online Kabupaten Pandeglang yang diselenggarakan oleh PATTIRO bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kanal Pengaduan untuk Meningkatkan Kepastian Pelayanan Publik Read More »

Peran Anak Muda dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia

Berita, Peristiwa / Oleh

Anak muda harus “nakal” dalam memberikan kritik terhadap pengembangan pelayanan publik di Indonesia. Hal ini mengemuka dalam sambutan yang disampaikan oleh Bambang Kurniawan, Wakil Rektor I Universitas Yuppentek Indonesia, pada Lapor Goes to Campus (Online) Kota Tangerang. “Pengaduan dari masyarakat, termasuk anak muda, berkontribusi dalam pengembangan pelayanan publik” ujarnya. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang

Peran Anak Muda dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia Read More »

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi

Policy Brief, Publikasi / Oleh

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini proses penyusunan APBD dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggarannya melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi Read More »

PATTIRO Latih Pemda Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Berita, Peristiwa / Oleh

Lahirnya Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Komitmen tersebut kemudian diperkuat dengan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR! oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

PATTIRO Latih Pemda Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Read More »

Inovasi dan Kolaborasi, Kunci Perbaikan Pelayanan Publik

Berita, Peristiwa / Oleh

Laporan dari Ajang Konferensi Asia Pasifik OGP di Seoul, Korea Selatan, 5-6 November 2018 “Namanya Juniati. Menikah pada umur 14 tahun dan hamil umur 16 tahun. Dia ini termasuk ibu hamil dengan risiko tinggi, karena secara biologis organ-organ reproduksinya masih belum siap untuk mengandung.” Uraian kalimat di atas disampaikan secara lantang oleh Hadi Kusyairi, Kepala Puskesmas

Inovasi dan Kolaborasi, Kunci Perbaikan Pelayanan Publik Read More »

Guna Mendukung Pembangunan Inklusif, PATTIRO Luncurkan Dua Buku Kajian Tentang Disabilitas

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta, Juli 2018. Pembangunan dengan pendekatan inklusif adalah pembangunan yang memastikan semua kelompok masyarakat marginal dan yang tereksklusi terlibat di dalamnya, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Dalam rangka mendukung pembangunan yang inklusif, PATTIRO  meluncurkan dua buku kajian tentang disabilitas, yaitu kajian tentang pendataan disabilitas dan kajian inovasi dan praktik baik pelayanan publik yang ramah disabilitas. Acara tersebut dilaksanakan tanggal 5 Juni

Guna Mendukung Pembangunan Inklusif, PATTIRO Luncurkan Dua Buku Kajian Tentang Disabilitas Read More »

Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik)

Buku, Pembelajaran, Publikasi / Oleh

Penjabaran konsep pembangunan inklusif menurut International Disability and Development Consortium (IDDC) adalah merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok atau kaum yang terpinggirkan di dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan inklusif berusaha memberikan akses kepada kaum yang terpinggirkan, termasuk

Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik) Read More »

Mendesak, Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik

Berita, Peristiwa / Oleh

Jabatan fungsional pengelola pengaduan pelayanan publik dirasakan mendesak untuk segera dibentuk. Hal ini mengingat pada umumnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah masih belum dijalankan secara profesional. Selama ini kegiatan yang terkait dengan pengelolaan pengaduan dikerjakan hanya sebagai tugas tambahan sehingga tidak dijalankan secara optimal. Pembentukan jabatan fungsional diharapkan

Mendesak, Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Read More »

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Buku, Publikasi / Oleh

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menopang reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjaga hubungan aparat pemerintahan dengan warga masyarakat, dan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan e sien. Dengan demikian,

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Read More »

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi

Siaran Pers / Oleh

Siaran Pers Jakarta, Rabu 22 maret 2017 Jual Beli Jabatan: Pengkhianatan Nawacita dan Lunturnya Reformasi Birokrasi Pada awal tahun 2017, publik dikagetkan dengan pemberitaan terkait jual-beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Bupati dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai tersangka, sedangkan beberapa nama lainnya masih dalam proses penyelidikan.

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi Read More »

Scroll to Top
Skip to content